Jakarta, Aktual.co — Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, kebijakan pemerintah yang tidak mewajibkan kolom agama diisi di Kartu Tanda Penduduk adalah jaminan untuk kebebasan beragama. 
Dirinya pun mengimbau agar masyarakat tidak mempermasalahkan apakah pemerintah akan mengakui kepercayaan lokal.
“Terkait pengakuan (kepercayaan) pandangan kita beragam. Kita jangan terjebak pada diskursus itu,” kata Lukman di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (10/11).
Menurut dia, yang terpenting adalah pemerintah memiliki niatan menjamin kebebasan beragama warga Indonesia. Hal itu adalah merupakan amanah dari konstitusi yang harus dijalankan pemerintah.
“Setiap WNI (Warga Negara Indonesia) harus dijamin kebebasannya, kemerdekaannya untuk memeluk agama dan menjalankan agama yang dipeluknya itu,” kata Menteri Agama.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Wakil Presiden Jusuf Kalla mengapresiasi Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang akan melakukan kompromi untuk mengakhiri dualisme kepemimpinan DPR.
Wapres JK pun berharap pembagian pimpinan alat kelengkapan di DPR secara Proporsional.
“Terbaik proporsional sesuai dengan jiwanya kebersamaan di DPR itu tapi apapun yang dihasilkan dalam hal kesepakatan,” kata JK di kantor wakil presiden, Jakarta, Senin (10/11).
Menurutnya, parlemen harus bisa menjadi contoh bagi masyarakat. Mereka juga diminta bisa segera bekerja setelah kisruh dualisme di DPR diselesaikan.
“Kalau DPR pecah apalagi yang lain-lainnya kan,” kata dia.
Pemerintah sudah mulai bekerja dan DPR pun diharapkan demikian. Hal tersebut disampaikan JK menyusul kisruh adanya dualisme dalam kepemimpinan DPR yaitu KMP dan KIH. 

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo sedang memilih Jaksa Agung. Dalam seleksi itu ada lima calon, yakni mantan Deputi Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Mas Achmad Santosa, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Muhammad Yusuf dan mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Hamid Awaluddin.
Dua lagi masih berdinas aktif di Kejaksaan Agung, yaitu Widyo Pramono yang menjabat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, dan Andhi Nirwanto yang kini Wakil Jaksa Agung. Belakangan muncul nama M Prasetyo, mantan Jaksa Agung Muda Pidana Umum yang kini anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai NasDem. Nama Prasetyo disorongkan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas mengaku, belum mengetahui nama-nama tersebut telah disetorkan atau belum oleh Presiden Jokowi ke lembaganya.
“Saya tidak tahu dan saya Jum’at sudah pulang, jadi belum tahu dan ini tadi belum sempet konfirmasi kepada teman teman‬ (pimpinan),” kata Busyro di Ancol, Jakarta Utara, Senin (10/11).
Dia juga mengaku, tidak tahu menahu soal Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno sudah memberikan sinyal nama-nama Jaksa Agung kepada publik. Namun, klaim dia, nama-nama tersebut belum disetorkan ke KPK.
‎‎”Kalau itu Polhukam menyampaikan itu atas izin presiden. Sama dengan presiden minta informasi tentang catatan-catatan yang terkait dengan kewenangan KPK,” kata dia.
Sebelumnya Menkopolhukam mengisyaratkan bahwa jaksa agung baru yang dipilih Presiden Joko Widodo untuk menggantikan Basrief Arief akan diumumkan di Istana Kepresidenan pada Senin (3/11).
Menurut Tedjo, Jokowi saat ini masih mempertimbangkan sejumlah nama yang dicalonkan sebagai Jaksa Agung.
Menurut dia, Jokowi tidak ingin terburu-buru dalam memilih Jaksa Agung karena ingin memberikan yang terbaik. Presiden Jokowi, lanjut Tedjo, mempertimbangkan beberapa faktor dalam menyeleksi Jaksa Agung, antara lain, strategi penegakan hukumnya, kecerdasan dalam melaksanakan penegakan hukum, ketegasan, serta independensi.
Tedjo juga menyampaikan bahwa kandidat calon jaksa agung sudah mengerucut. Ada tiga hingga empat nama yang dipertimbangkan Jokowi.
Mengenai nama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Widyo Pramono serta Kepala Pusat Pelaporan dan Analisa Keuangan M Yusuf yang disebut sebagai calon kuat Jaksa Agung, Tedjo mengatakan bisa jadi keduanya memang calon kuat.
Sementara itu, mengenai Partai Nasdem yang mengajukan nama kadernya HM Prasetyo untuk mengisi posisi jaksa agung, Tedjo menyampaikan bahwa hal tersebut menjadi hak Ketua Umum Nasdem untuk mengajukan kadernya. “Kita lihat saja nanti. Iya benar diajukan, kita lihat saja hasilnya nanti,” kata Tedjo.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu
Nebby