Jakarta, Aktual.co — Wakil Presiden Jusuf Kalla mengapresiasi Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang akan melakukan kompromi untuk mengakhiri dualisme kepemimpinan DPR.
Wapres JK pun berharap pembagian pimpinan alat kelengkapan di DPR secara Proporsional.
“Terbaik proporsional sesuai dengan jiwanya kebersamaan di DPR itu tapi apapun yang dihasilkan dalam hal kesepakatan,” kata JK di kantor wakil presiden, Jakarta, Senin (10/11).
Menurutnya, parlemen harus bisa menjadi contoh bagi masyarakat. Mereka juga diminta bisa segera bekerja setelah kisruh dualisme di DPR diselesaikan.
“Kalau DPR pecah apalagi yang lain-lainnya kan,” kata dia.
Pemerintah sudah mulai bekerja dan DPR pun diharapkan demikian. Hal tersebut disampaikan JK menyusul kisruh adanya dualisme dalam kepemimpinan DPR yaitu KMP dan KIH. 

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo sedang memilih Jaksa Agung. Dalam seleksi itu ada lima calon, yakni mantan Deputi Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Mas Achmad Santosa, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Muhammad Yusuf dan mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Hamid Awaluddin.
Dua lagi masih berdinas aktif di Kejaksaan Agung, yaitu Widyo Pramono yang menjabat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, dan Andhi Nirwanto yang kini Wakil Jaksa Agung. Belakangan muncul nama M Prasetyo, mantan Jaksa Agung Muda Pidana Umum yang kini anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai NasDem. Nama Prasetyo disorongkan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas mengaku, belum mengetahui nama-nama tersebut telah disetorkan atau belum oleh Presiden Jokowi ke lembaganya.
“Saya tidak tahu dan saya Jum’at sudah pulang, jadi belum tahu dan ini tadi belum sempet konfirmasi kepada teman teman‬ (pimpinan),” kata Busyro di Ancol, Jakarta Utara, Senin (10/11).
Dia juga mengaku, tidak tahu menahu soal Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno sudah memberikan sinyal nama-nama Jaksa Agung kepada publik. Namun, klaim dia, nama-nama tersebut belum disetorkan ke KPK.
‎‎”Kalau itu Polhukam menyampaikan itu atas izin presiden. Sama dengan presiden minta informasi tentang catatan-catatan yang terkait dengan kewenangan KPK,” kata dia.
Sebelumnya Menkopolhukam mengisyaratkan bahwa jaksa agung baru yang dipilih Presiden Joko Widodo untuk menggantikan Basrief Arief akan diumumkan di Istana Kepresidenan pada Senin (3/11).
Menurut Tedjo, Jokowi saat ini masih mempertimbangkan sejumlah nama yang dicalonkan sebagai Jaksa Agung.
Menurut dia, Jokowi tidak ingin terburu-buru dalam memilih Jaksa Agung karena ingin memberikan yang terbaik. Presiden Jokowi, lanjut Tedjo, mempertimbangkan beberapa faktor dalam menyeleksi Jaksa Agung, antara lain, strategi penegakan hukumnya, kecerdasan dalam melaksanakan penegakan hukum, ketegasan, serta independensi.
Tedjo juga menyampaikan bahwa kandidat calon jaksa agung sudah mengerucut. Ada tiga hingga empat nama yang dipertimbangkan Jokowi.
Mengenai nama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Widyo Pramono serta Kepala Pusat Pelaporan dan Analisa Keuangan M Yusuf yang disebut sebagai calon kuat Jaksa Agung, Tedjo mengatakan bisa jadi keduanya memang calon kuat.
Sementara itu, mengenai Partai Nasdem yang mengajukan nama kadernya HM Prasetyo untuk mengisi posisi jaksa agung, Tedjo menyampaikan bahwa hal tersebut menjadi hak Ketua Umum Nasdem untuk mengajukan kadernya. “Kita lihat saja nanti. Iya benar diajukan, kita lihat saja hasilnya nanti,” kata Tedjo.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu
Nebby

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah berharap “Islah” kesepakatan yang telah terjadi antara KMP dan KIH dapat segera dilakukan.
Hal itu, kata dia, agar pengisian posisi alat kelengkapan dewan (AKD) dapat segera dilakukan, dimana posisinya saat ini sudah lebih dulu diisi oleh fraksi partai politik oposisi.
“Kita berharap kesepakatannya disetujui dan di tanda tangani. Kami pimpinan DPR menunggu proses kelanjutannya berisi pengisian AKD,” kata Fahri kepada wartawan, di komplek Parlemen, Jakarta, Senin (10/11).
Ketika disinggung apakah dalaam kesepakatan tersebut mengkomodir untuk melakukana kocok ulang pimpinan komisi atau AKD, politisi PKS itu mengatakan tidak ada skenario seperti itu.
“UU tidak ada (mengkomodir itu). Jadi tidak mungkin. Kita akan menggunakan semua opsi yang mungkin untuk memperbaiki kerja anggota dewan,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang