Jakarta, Aktual.co — Jakarta, Aktual.co — Kapolda Papua Irjen Pol Yotje Mende mengaku, Briptu TJ anggota Polsek Nduga Kabupaten Jayawijaya terlibat dengan kelompok bersenjata yang ditangkap di Wamena, Minggu (26/10).
“Namun untuk mengetahui sejauh mana keterlibatan Briptu TJ, hingga saat ini masih terus diperiksa oleh penyidik di Wamena, ” kata Irjen Pol Mende kepada wartawan di Jayapura, Senin (27/10).
Dikatakan dia, dari laporan awal keterlibatan anggota Polsek Nduga itu diduga terkait pasokan amunisi yang dijual ke kelompok bersenjata.
Saat penangkapan, tim khusus Polda Papua juga berhasil menyita sekitar 260 butir amunisi yang diduga dibeli dari Briptu TJ.
Amunisi itu, kata Irjen Pol Mende, diduga untuk memperkuat kegiatan kelompok bersenjata yang saat ini dilaporkan kekurangan amunisi.
Ketika ditanya sejauh mana keterlibatan Briptu TJ sebagai pemasok amunisi, Kapolda Papua mengakui, anggota saat ini masih terus memeriksa yang bersangkutan yang dilakukan secara terpisah.
Kapolda Papua mengakui, saat ini masih menahan enam orang (bukan tujuh)termasuk anggota polisi serta dua DPO yakni Rambo Puncak Jaya dan Tolikara alias Darius Wanimbo dan Rambo Wonda alias Enggaranggo Wonda.
Sebelumnya pada Minggu (26/10) timsus Polda Papua menangkap tujuh anggota kelompok bersenjata, di Wamena, kemudian salah seorang diantaranya dilepas.
Keenam orang yang masing ditahan yakni Pinus Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor alias Engaranggo Wonda (27), Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara (30), AW (18), MW (20 thn), NT (16) istri Rambo Wonda dan Briptu TJ (27) anggota Polsek Nduga, Polres Jayawijaya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar, yang gagal jadi menteri di Kbainet Kejra Jokowi-JK tidak hadir dalam pelantikan para menteri. 
Menurut Menteri Pembangunan Daerah Tertinggaldan Transmigrasi, Marwan Jafar yang juga anak buah Muhaimin di PKB membenarkan ketidakhadiran bosnya. Menurut Marwan, Muhaimin sedang tidak sehat.
“Beliau lagi kurang enak badan,” kata Marwan di Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (27/10).
Marwan memastikan tidak ada alasan lain atas ketidakhadiran politisi Jawa Timur bernama keren Cak Imin itu. Menurut dia, awalnya Imin bersedia hadir. Tapi karena badannya kurang fit, akhirnya ia memutuskan tidak datang. 
“Tidak ada (alasan lain),” kata dia.
Dalam pelantikan itu, para ketua umum parpol dari Koalisi Indonesia Hebat lainnya hadir. Mereka adalah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Hanura Wiranto, dan Ketua Umum PKPI Sutiyoso. Hanya Muhaimin yang tidak datang. 

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Menteri Dalam Negeri Kabinet Kerja Tjahjo Kumolo dijadwalkan akan mendengarkan paparan dari pejabat-pejabat Eselon I Kemendagri terkait persoalan di dalam negeri. Demikian dikatakan Kepala Pusat Penerangan Dodi Riyadmadji di Jakarta, Senin (27/10).
“Rencananya nanti pukul 16.00 WIB seluruh pejabat Eselon I masing-masing akan memaparkan persoalan dalam negeri, keberhasilan yang sudah dicapai selama lima tahun terakhir, persoalan yang dihadapi dan apa yang harus dilakukan,” kata Dodi ditemui di Gedung Kemendagri.
Materi yang akan dibahas dalam paparan dengan Mendagri baru antara lain terkait implementasi dua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) terkait Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.
Sementara itu, acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) dari mantan Mendagri Gamawan Fauzi kepada Mendagri Tjahjo Kumolo dijadwalkan setelah Gamawan kembali dari luar negeri.
“Sertijab nanti menunggu Pak Gamawan, tetapi bisa juga nanti kalau beliau melimpahkan itu kepada Sekjen Kemendagri (Yuswandi A. Temenggung),” kata Dodi.
Tjahjo Kumolo, Senin siang, dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Mendagri berdasarkan Surat Keputusan Presiden nomor 121 P 2014.
Sebelum menjabat sebagai Mendagri, pria kelahiran Surakarta 1 Desember 1957 tersebut tercatat sebagi Sekjen Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan sejak 2010 hingga 2015.
Tjahjo juga pernah terpilih sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebanyak enam kali periode. Periode 1987-1992 dan 1992-1997, dia menjadi Anggota DPR Utusan dari Partai Golkar.
Kemudian sejak 1999 hingga kini, Tjahjo tercatat sebagai Anggota DPR RI yang diusung PDI Perjuangan Tjahjo memulai karir politiknya sejak menempuh pendidikan tinggi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, kemudian dia pernah menduduki kursi Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) periode 1990-1993. 

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Mantan Menteri Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra tidak mengkomentari terpilihnya DR Yasonna Hamonangan Laoly SH MSc sebagai menteri Hukum dan Ham dalam “Kabinet Kerja”.
“Saya gak mau komentarlah,” kata Yusril ketika dimintai komentarnya usai mengikuti sidang di Mahkamah Konstusi (MK) Jakarta, Senin (27/10).
Dia hanya mengatakan bahwa Yasonna Laoly pasti apa yang akan dilakukan sebagai menteri.
“Ya pasti dia sudah tahu sebagai menteri apa yang harus dilakukan. Saya gak mau ngomentarin orang,” tegas Yusril.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk dan melantik politisi senior PDIP Yasonna Laoly sebagai Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia periode 2014-2019.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo menunjuk mantan Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi Abdurrahman Mohammad Fachir sebagai Wakil Menteri Luar Negeri saat pelantikan 34 menteri dan dua wakil menteri Kabinet Kerja 20014-2019di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (27/10).
Abdurrahman menggantikan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. (Baca: Presiden Lantik 34 Anggota Kabinet Kerja)
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla melantik menteri-menteri yang duduk dalam jajaran kabinet kerja masa bakti 2014-2019 di Istana Negara Jakarta, Senin (27/10). 
Pelantikan 34 menteri tersebut juga dihadiri oleh Ibu Negara Iriana dan Mufidah Jusuf Kalla, Ketua DPR Setya Novanto, Ketua DPD Irman Gusman dan Ketua MPR Zulkifli Hassan, Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva dan kepala lembaga negara lainnya. 

Artikel ini ditulis oleh: