26 Desember 2025
Beranda blog Halaman 42287

Tak Hadiri Acara Pelantikan Kabinet, Muhaimin Sakit

Jakarta, Aktual.co — Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar, yang gagal jadi menteri di Kbainet Kejra Jokowi-JK tidak hadir dalam pelantikan para menteri. 
Menurut Menteri Pembangunan Daerah Tertinggaldan Transmigrasi, Marwan Jafar yang juga anak buah Muhaimin di PKB membenarkan ketidakhadiran bosnya. Menurut Marwan, Muhaimin sedang tidak sehat.
“Beliau lagi kurang enak badan,” kata Marwan di Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (27/10).
Marwan memastikan tidak ada alasan lain atas ketidakhadiran politisi Jawa Timur bernama keren Cak Imin itu. Menurut dia, awalnya Imin bersedia hadir. Tapi karena badannya kurang fit, akhirnya ia memutuskan tidak datang. 
“Tidak ada (alasan lain),” kata dia.
Dalam pelantikan itu, para ketua umum parpol dari Koalisi Indonesia Hebat lainnya hadir. Mereka adalah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Hanura Wiranto, dan Ketua Umum PKPI Sutiyoso. Hanya Muhaimin yang tidak datang. 

Artikel ini ditulis oleh:

Sertijab Mendagri Menunggu Gamawan Balik dari Luar Negeri

Jakarta, Aktual.co — Menteri Dalam Negeri Kabinet Kerja Tjahjo Kumolo dijadwalkan akan mendengarkan paparan dari pejabat-pejabat Eselon I Kemendagri terkait persoalan di dalam negeri. Demikian dikatakan Kepala Pusat Penerangan Dodi Riyadmadji di Jakarta, Senin (27/10).
“Rencananya nanti pukul 16.00 WIB seluruh pejabat Eselon I masing-masing akan memaparkan persoalan dalam negeri, keberhasilan yang sudah dicapai selama lima tahun terakhir, persoalan yang dihadapi dan apa yang harus dilakukan,” kata Dodi ditemui di Gedung Kemendagri.
Materi yang akan dibahas dalam paparan dengan Mendagri baru antara lain terkait implementasi dua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) terkait Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.
Sementara itu, acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) dari mantan Mendagri Gamawan Fauzi kepada Mendagri Tjahjo Kumolo dijadwalkan setelah Gamawan kembali dari luar negeri.
“Sertijab nanti menunggu Pak Gamawan, tetapi bisa juga nanti kalau beliau melimpahkan itu kepada Sekjen Kemendagri (Yuswandi A. Temenggung),” kata Dodi.
Tjahjo Kumolo, Senin siang, dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Mendagri berdasarkan Surat Keputusan Presiden nomor 121 P 2014.
Sebelum menjabat sebagai Mendagri, pria kelahiran Surakarta 1 Desember 1957 tersebut tercatat sebagi Sekjen Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan sejak 2010 hingga 2015.
Tjahjo juga pernah terpilih sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebanyak enam kali periode. Periode 1987-1992 dan 1992-1997, dia menjadi Anggota DPR Utusan dari Partai Golkar.
Kemudian sejak 1999 hingga kini, Tjahjo tercatat sebagai Anggota DPR RI yang diusung PDI Perjuangan Tjahjo memulai karir politiknya sejak menempuh pendidikan tinggi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, kemudian dia pernah menduduki kursi Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) periode 1990-1993. 

Artikel ini ditulis oleh:

Yusril Ogah Komentari MenkumHAM Baru

Jakarta, Aktual.co — Mantan Menteri Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra tidak mengkomentari terpilihnya DR Yasonna Hamonangan Laoly SH MSc sebagai menteri Hukum dan Ham dalam “Kabinet Kerja”.
“Saya gak mau komentarlah,” kata Yusril ketika dimintai komentarnya usai mengikuti sidang di Mahkamah Konstusi (MK) Jakarta, Senin (27/10).
Dia hanya mengatakan bahwa Yasonna Laoly pasti apa yang akan dilakukan sebagai menteri.
“Ya pasti dia sudah tahu sebagai menteri apa yang harus dilakukan. Saya gak mau ngomentarin orang,” tegas Yusril.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk dan melantik politisi senior PDIP Yasonna Laoly sebagai Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia periode 2014-2019.

Artikel ini ditulis oleh:

Presiden Tunjuk AM Fachir Sebagai Wakil Menteri Luar Negeri

Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo menunjuk mantan Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi Abdurrahman Mohammad Fachir sebagai Wakil Menteri Luar Negeri saat pelantikan 34 menteri dan dua wakil menteri Kabinet Kerja 20014-2019di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (27/10).
Abdurrahman menggantikan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. (Baca: Presiden Lantik 34 Anggota Kabinet Kerja)
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla melantik menteri-menteri yang duduk dalam jajaran kabinet kerja masa bakti 2014-2019 di Istana Negara Jakarta, Senin (27/10). 
Pelantikan 34 menteri tersebut juga dihadiri oleh Ibu Negara Iriana dan Mufidah Jusuf Kalla, Ketua DPR Setya Novanto, Ketua DPD Irman Gusman dan Ketua MPR Zulkifli Hassan, Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva dan kepala lembaga negara lainnya. 

Artikel ini ditulis oleh:

Ini Tanggapan Hatta Rajasa Soal Kabinet Kerja Jokowi-JK

Jakarta, Aktual.co — Ketua Umum DPP PAN Hatta Rajasa buka suara terkait kabinet bentukan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla.
Dia mengaku sudah tahu arah yang diinginkan oleh Presiden Jokowi dari nama “Kabinet Kerja”.
“Dari namanya kita tahu arah yang diinginkan Pak Jokowi-JK lima tahun ke depan,” tulis Hatta di twitter miliknya @hattarajasa, Senin (27/10).
Hatta membaca beragam pendapat yang muncul di media massa maupun media sosial. Ada yang pesimis, moderat sampai optimis.
“Saya berpandangan, sebagai warga bangsa, kita harus selalu bersikap optimis terhadap perjalanan bangsa kita. Dan berilah kesempatan kepada kabinet ini untuk bekerja,” tulis Hatta.
Pengalaman selama 14 tahun di pemerintahan Presiden Mega dan Presiden SBY, membuat Hatta mengerti betul apa yang dimaksud dengan kerja. Apa yang akan dihadapi lima tahun ke depan tidaklah mudah.
“Indonesia dengan skala tantangan sangat besar dan luas, membutuhkan, selain semangat kerja, juga sentuhan visioner, cerdas, ikhlas,” tulisnya.
Hatta mengingatkan ekonomi global akan kembali mengalami pelambatan dan akan berdampak ke dalam negeri. Bakal terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi dari tren tinggi menjadi moderat.
“Tahun 2011, pertumbuhan Indonesia sekitar 6,5%, namun tahun 2014 diprediksi berkisar 5,3%. Untuk itu pemerintah harus mengambil langkah kebijakan yang serius agar tidak tergelincir pada pertumbuhan ekonomi rendah.”

Artikel ini ditulis oleh:

Ini Alasan Rencana Pemecatan Kadis PU DKI

Jakarta, Aktual.co —Sekretaris Daerah DKI, Saefullah membenarkan kabar akan dipecatnya Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Manggas Rudy Siahaan.
Keputusan itu, kata dia, dilatarbelakangi adanya ketidakberesan di Dinas PU di proyek Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI).
Permasalahan mencuat lantaran Manggas sebagai kuasa Pengguna Anggaran (PA) menolak menandatangani pengajuan pembayaran atas proyek tersebut yang diminta pihak ketiga, yakni pihak kontraktor PT. Brantas Abipraya.  
Manggas beralasan sudah mendelegasikan soal pembayaran tersebut ke Kepala Bidang Sumber Daya Air.
Akibatnya, pengajuan pembayaran dari Dinas PU akhirnya ditolak oleh Kemenkeu. Karena Kemenkeu menghendaki Kepala Dinas PU selaku PA lah yang harusnya menandatangani pengajuan pembayaran. Dan bukan Kabid Sumber Daya Air yang hanya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
Pembayaran terhadap PT. Brantas Abipraya pun terkatung-katung.
“Proyek itu kan sebenarnya sudah jalan 52 persen. Pihak ketiga mau menagih pembayarannya, sedang proses pengajuan ke Kemenkeu. Tapi Kadis PU tidak mau tanda tangan karena merasa dia sudah mendelegasikan kepada kepala bidangnya (kabid sumber daya air). Padahal dia kan pengguna anggaran (PA), sementara kepala bidang hanya KPA,” ujar Saefullah di Balaikota DKI, Senin (26/10).
Saefullah mengaku heran dengan kukuhnya Manggas menolak menandatangani proyek tersebut. Padahal Saefullah yakin  tidak akan ada penggelembungan anggaran dalam proyek tersebut, karena sebelumnya sudah dilakukan antisipasi dan pengawasan agar proyek berjalan sesuai prosedur.
Dia mengaku sudah menanyakan langsung ke Manggas soal itu. “Kemarin sudah saya tanyakan Pak Rudy kenapa gak mau tanda tangan? Karena kemungkinan proyek ini ‘mark-up’ nol persen, pasti terkontrol dengan baik,” ujarnya.
Guna memecah kemandegan, pembicaraan khusus akan dilakukan Saefullah dengan Biro Hukum, BPKD, dan BPKP  membahas hal tersebut. Yang kemudian hasilnya akan dikomunikasikan dengan pihak Kemenkeu. 
Jika Kadis PU tetap menolak, ujar Saefullah, maka resikonya adalah dicopot dari jabatannya. Karena harus ada yang menandatangani proyek tersebut untuk membayar pihak kontraktor PT. Brantas Abipraya yang sampai saat ini belum dibayar.
Sebagai informasi, JEDI merupakan proyek pemerintah pusat dan Pemprov DKI yang berlokasi di Gunung Sahari sejak tahun 2013 lalu. Yang bertujuan membenahi sistem drainase di Jakarta dengan cara melakukan pengerukan dan rehabilitasi untuk mencegah banjir tahunan.
Hingga berita ini diturunkan, Manggas belum bisa dihubungi untuk dimintai konfirmasi. Namun menurut kabar hari ini dia akan dipanggil datang ke Balaikota DKI.

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain