Jakarta, Aktual.co — Ketua Umum DPP PAN Hatta Rajasa buka suara terkait kabinet bentukan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla.
Dia mengaku sudah tahu arah yang diinginkan oleh Presiden Jokowi dari nama “Kabinet Kerja”.
“Dari namanya kita tahu arah yang diinginkan Pak Jokowi-JK lima tahun ke depan,” tulis Hatta di twitter miliknya @hattarajasa, Senin (27/10).
Hatta membaca beragam pendapat yang muncul di media massa maupun media sosial. Ada yang pesimis, moderat sampai optimis.
“Saya berpandangan, sebagai warga bangsa, kita harus selalu bersikap optimis terhadap perjalanan bangsa kita. Dan berilah kesempatan kepada kabinet ini untuk bekerja,” tulis Hatta.
Pengalaman selama 14 tahun di pemerintahan Presiden Mega dan Presiden SBY, membuat Hatta mengerti betul apa yang dimaksud dengan kerja. Apa yang akan dihadapi lima tahun ke depan tidaklah mudah.
“Indonesia dengan skala tantangan sangat besar dan luas, membutuhkan, selain semangat kerja, juga sentuhan visioner, cerdas, ikhlas,” tulisnya.
Hatta mengingatkan ekonomi global akan kembali mengalami pelambatan dan akan berdampak ke dalam negeri. Bakal terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi dari tren tinggi menjadi moderat.
“Tahun 2011, pertumbuhan Indonesia sekitar 6,5%, namun tahun 2014 diprediksi berkisar 5,3%. Untuk itu pemerintah harus mengambil langkah kebijakan yang serius agar tidak tergelincir pada pertumbuhan ekonomi rendah.”

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Koordinator ICW Ade Irawan mengatakan, masyarakat menaruh harapan kepada Presiden Joko Widodo untuk menunjuk Jaksa Agung yang profesional dan berlatar belakang jaksa atau hukum.
Menurutnya, jika Presiden Jokowi menunjuk seorang Jaksa Agung dengan latar belakang politikus, maka penegakan hukum dan pemberantasan korupsi tak mungkin akan berjalan baik.
“Jika Jaksa Agung berlatar belakang dari partai politik, saya pesimis penegakan hukum dan pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan dengan baik,” kata Ade.
Sementara menurut Wakil Ketua Komisi III DPR periode 2009-2014, Muhammad Aziz Syamsuddin menyarankan agar Presiden Jokowi memilih Jaksa Agung dari internal Kejaksaan.
“Lebih baik dari Internal,” kata Aziz saat dihubungi, Senin (27/10).
Sedangkan menurut koordinator TPDI Petrus Selestinus, Presiden Joko Widodo harus benar-benar menggunakan hak prerogatif-nya secara penuh dan berani menolak intervensi dari Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputir maupun Wakil Presiden Jusuf Kalla ketika akan mengangkat seorang Jaksa Agung. 
Alasannya, karena Kejakaan Agung masih memiliki hutang atau tunggakan perkara lama (sebelum lahirnya KPK) yang penanganannya hingga saat ini masih tertunda tanpa ada pertanggungjawaban secara hukum oleh para jaksa agung sebelumnya. 
“Katakanlah kasus Cessie Bank Bali yang melibatkan sejumlah pimpinan/kader parpol serta sejumlah kasus lainnya, maka hal itu dikhawatirkan Jaksa Agung yang baru nanti sebagai titipna Megawati atau Jusuf Kalla demi kepentingan/nepotisme atau melindungi kerabat, sahabat dan golongan dalam satu Partai atau dalam satu kelompok bisnis,” kata dia saat berbincang dengan wartawan di Jakarta, Senin (27/10).
Petrus berpendapat, calon jaksa agung kelak sebelum ditetapkan sebaiknya terlebih dahulu dikonsultasikan dengan KPK. Sebab, Kejaksaan sewaktu-waktu bisa menjadi obyek pemeriksaan KPK terkait kasus korupsi atau dalam rangka tugas koordinasi dan supervisi.
“Apabila Kabinet Kerja Jokowi ingin berhasil memberantas korupsi, maka carilah sosok jaksa-jaksa muda diinternal Kejaksaan Agung yang punya nyali, pintar dan rada gila berikan tugas khusus, awasi pekerjaannya bila tidak becus, langsung copot dan ganti hingga Jokowi benar-benar menemukan Jaksa Agung yang benar-benar rada gila dalam memberantas korupsi,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan Presiden Joko Widodo merencanakan agar seluruh menteri mendapatkan briefing dari KPK, Senin (27/10).
“Agar para menteri bisa memahami posisi strategis KPK seperti Presiden,” kata pimpinan KPK Adnan Pandu Praja lewat pesan singkat kepada wartawan.
Meski begitu, Adnan enggan memberi tahu kapan briefing tersebut dilaksanakan. Namun ia mengaku KPK telah menyiapkan program khusus untuk menteri-menteri baru Joko Widodo.
“Mungkin tanya ke istana lebih pas,” ujar Adnan singkat.
“Ada yang general terkait pencegahan korupsi, yang specific terkait hasil monitoring KPK selama ini,” lanjut Adnan.
Seperti diketahui Presiden Joko Widodo sore kemarin mengumumkan susunan kabinetnya. Ada 34 Menteri yang akan dilantik pada Senin (27/10) hari ini.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Pernah gagal menjadi calon independen Bupati Kabupaten Biak Numfor periode 2014-2019, tampaknya menjadi berkah tersendiri bagi Prof Dr Yohana Susana Yembise MA.
Berkahnya, ia dipercaya Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Kabinet Kerja Jokowi-JK.
Perempuan guru besar Universitas Cenderawasih Jayapura bergelar profesor pertama dari Papua itu dilahirkan di kota buah Manokwari, Papua Barat, 1 Oktober 1958.
Prof Yohana Yembise merupakan sosok perempuan Papua yang memiliki kemampuan kepintaran luar biasa karena tidak banyak perempuan Papua mengikuti jejak guru besar dari Universitas Cenderawasih Jayapura itu.
Di dunia pendidikan, nama Prof Yohana Yembise sangat dikenal luas kalangan masyarakat Papua karena melalui karya nyatanya di luar negeri yag mampu mengangkat putra putri asli Papua berkuliah di luar negeri melalui beasiswa Australia Development Schorlaship (ADS).
Sosok Prof Yohana Yembise dikenal pintar menjadikan ia sebagai “Joint Selection Team in Indonesia” untuk menjaring mahasiswa Indonesia yang akan berkuliah di Australia.
Di bidang akademik, Prof Yohana Yembise menyandang gelar sarjana (S1) dari Uncen dan Diploma Penerapan Bahasa dari Regional English Language Centre (RELC) SEAMEO Ingapore.
Untuk gelar magister, diraih ibu tiga anak ini dari Simon Fraser University B, Canada, sedangkan Pendidikan Doktoral diperolehnya dari the School of Langguage and Media the University of Nescastle Australia.
Keseharian guru besar perempuan Papua dari Uncen itu mengajar Bahasa Inggris di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan serta menjabat sebagai Ketua Program Magister Pendidikan Bahasa Inggris.
Jabatan lain yang juga dipegang Prof Yohana Yembise di Universitas Cenderawasih Jayapura adalah menjadi asisten Direktur Bidang Akademik Program magister Uncen Jayapura hingga dikukuhkan menjadi guru besar pertama perempuan dari Papua pada tahun 2012.
Selain mengajar di Uncen, kesibukan Prof Yo –sapaan akrab Ibu Yohana Yembise– sebagai konsultan bidang pendidikan Pemerintah Provinsi Papua dan untuk Pemerintah Kabupaten Jayapura untuk pengajaran Bahasa Inggris dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia Human dan Hubungan Luar Negeri.
Saat menjadi calon bupati independen, Prof Yohana Yembise berobsesi juntuk melakukan perubahan di Kabupaten Biak Numfor dengan titik sentral pada bidang pendidikan.
“Untuk memajukan Biak tidak ada jalan lain semua harus melalui pendidikan karena menjadi program inti mengubah peradaban manusia di Kabupaten Biak Numfor,” ungkap Prof Yohana ketika itu.
Di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla melalui kabinet kerja yang diumumkan pada 26 Oktober 2014, perempuan profesor pertama Papua Yohana Susana Yembise itu diberi jabatan sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak.
Masalah kasus kekerasan perempuan dan perlindungan anak di Tanah Papua yang menjadi problem serius karena terkait dengan berbagai penyebab diharapkan dapat tertanggani lebih baik di masa kementerian pemberdayaan perempuan dan anak dijabat oleh “putri” Papua itu.
Pengangkatan perempuan pertama dari Papua dalam jajaran kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla itu diharapkan menjadi inspirasi bagi kaum hawa di Tanah Papua dalam mengabdikan diri untuk rakyat dan bangsa Indonesia. 

Artikel ini ditulis oleh: