Jakarta, Aktual.co — Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan Presiden Joko Widodo merencanakan agar seluruh menteri mendapatkan briefing dari KPK, Senin (27/10).
“Agar para menteri bisa memahami posisi strategis KPK seperti Presiden,” kata pimpinan KPK Adnan Pandu Praja lewat pesan singkat kepada wartawan.
Meski begitu, Adnan enggan memberi tahu kapan briefing tersebut dilaksanakan. Namun ia mengaku KPK telah menyiapkan program khusus untuk menteri-menteri baru Joko Widodo.
“Mungkin tanya ke istana lebih pas,” ujar Adnan singkat.
“Ada yang general terkait pencegahan korupsi, yang specific terkait hasil monitoring KPK selama ini,” lanjut Adnan.
Seperti diketahui Presiden Joko Widodo sore kemarin mengumumkan susunan kabinetnya. Ada 34 Menteri yang akan dilantik pada Senin (27/10) hari ini.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Pernah gagal menjadi calon independen Bupati Kabupaten Biak Numfor periode 2014-2019, tampaknya menjadi berkah tersendiri bagi Prof Dr Yohana Susana Yembise MA.
Berkahnya, ia dipercaya Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Kabinet Kerja Jokowi-JK.
Perempuan guru besar Universitas Cenderawasih Jayapura bergelar profesor pertama dari Papua itu dilahirkan di kota buah Manokwari, Papua Barat, 1 Oktober 1958.
Prof Yohana Yembise merupakan sosok perempuan Papua yang memiliki kemampuan kepintaran luar biasa karena tidak banyak perempuan Papua mengikuti jejak guru besar dari Universitas Cenderawasih Jayapura itu.
Di dunia pendidikan, nama Prof Yohana Yembise sangat dikenal luas kalangan masyarakat Papua karena melalui karya nyatanya di luar negeri yag mampu mengangkat putra putri asli Papua berkuliah di luar negeri melalui beasiswa Australia Development Schorlaship (ADS).
Sosok Prof Yohana Yembise dikenal pintar menjadikan ia sebagai “Joint Selection Team in Indonesia” untuk menjaring mahasiswa Indonesia yang akan berkuliah di Australia.
Di bidang akademik, Prof Yohana Yembise menyandang gelar sarjana (S1) dari Uncen dan Diploma Penerapan Bahasa dari Regional English Language Centre (RELC) SEAMEO Ingapore.
Untuk gelar magister, diraih ibu tiga anak ini dari Simon Fraser University B, Canada, sedangkan Pendidikan Doktoral diperolehnya dari the School of Langguage and Media the University of Nescastle Australia.
Keseharian guru besar perempuan Papua dari Uncen itu mengajar Bahasa Inggris di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan serta menjabat sebagai Ketua Program Magister Pendidikan Bahasa Inggris.
Jabatan lain yang juga dipegang Prof Yohana Yembise di Universitas Cenderawasih Jayapura adalah menjadi asisten Direktur Bidang Akademik Program magister Uncen Jayapura hingga dikukuhkan menjadi guru besar pertama perempuan dari Papua pada tahun 2012.
Selain mengajar di Uncen, kesibukan Prof Yo –sapaan akrab Ibu Yohana Yembise– sebagai konsultan bidang pendidikan Pemerintah Provinsi Papua dan untuk Pemerintah Kabupaten Jayapura untuk pengajaran Bahasa Inggris dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia Human dan Hubungan Luar Negeri.
Saat menjadi calon bupati independen, Prof Yohana Yembise berobsesi juntuk melakukan perubahan di Kabupaten Biak Numfor dengan titik sentral pada bidang pendidikan.
“Untuk memajukan Biak tidak ada jalan lain semua harus melalui pendidikan karena menjadi program inti mengubah peradaban manusia di Kabupaten Biak Numfor,” ungkap Prof Yohana ketika itu.
Di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla melalui kabinet kerja yang diumumkan pada 26 Oktober 2014, perempuan profesor pertama Papua Yohana Susana Yembise itu diberi jabatan sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak.
Masalah kasus kekerasan perempuan dan perlindungan anak di Tanah Papua yang menjadi problem serius karena terkait dengan berbagai penyebab diharapkan dapat tertanggani lebih baik di masa kementerian pemberdayaan perempuan dan anak dijabat oleh “putri” Papua itu.
Pengangkatan perempuan pertama dari Papua dalam jajaran kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla itu diharapkan menjadi inspirasi bagi kaum hawa di Tanah Papua dalam mengabdikan diri untuk rakyat dan bangsa Indonesia. 

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Jakarta, Aktual.co — Anak Ratu Atut Chosiyah, Andika Hazrumy kembali mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi. Dia mengaku kedatangannya ke KPK akan menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk bekas calon Bupati Lebak, Amir Hamzah dan H Kasmin.
“Iya, ini mau diperiksa sebagai saksi, untuk pak Amir,” kata Andika, seraya memasuki gedung KPK, Senin (27/10).
Selebihnya Andika tak banyak biacara, dia terus memasuki ruang tunggu KPK. Amir dan Kasmin ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan suap sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi. (Baca: KPK Jadwalkan Pemeriksaan Anak Ratu Atut)
Keduanya dijerat Pasal 6 ayat 1 atau Pasal 13 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 21 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Keduanya diduga memberikan hadiah atau janji kepada penyelenggara negara dengan mengingat kekuasaan penyuap.
Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara suap mantan Hakim Konstitusi Akil Mochtar, Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dan adiknya Tubagus Chaeri Wardana yang lebih dulu sudah divonis. Akil diduga menerima uang atau hadiah dari para kepala daerah yang mengajukan sengketa Pilkada ke MK.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Lepas dari catatan negatif Komisi Pemberantasan Korupsi, kini para pembantu Presiden Joko Widodo akan mengemban tugas menjalankan roda pemerintahan selama 5 tahun periode 2014-2019.
Meski sudah menduduki jabatan baru, para menteri mewajibkan melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ke KPK. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui harta kekayaan si menteri selama dia menjabat ataupun sebelum menjabat sebagai penyelenggara negara. (Baca: Menteri Kabinet Jokowi Belum Tentu Bebas dari Korupsi)
“Biasanya 3 bulan setelah dilantik,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi SP ketika dihubungi Aktual.co, Senin (27/10).
Dia mengatakan, mereka yang baru menjabat sebagai pembantu presiden wajib melaporkan LHKPN. “Ya seperti biasa, mereka yang harus melapor. Terus di klarifikasi sama KPK. Dan dimasukan dalam berita lembaran negara,” kata Johan yang baru diangkat sebagai Deputi Bidang Pencegahan itu.
Sementara itu, ketika dihubungi secara terpisah, menteri yang baru yaitu Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, mereka yang telah tepilih sebagai pembantu presiden wajib menandatangani kontrak yaitu tidak boleh menambahkan harta kekayaan. Menteri Jokowi tidak boleh menambah kecuali dari gaji dan penghasilan sah yang mereka terima sebagai menteri.
Dia pun memastikan, syarat yang harus dimiliki menteri Jokowi juga harus mau setiap saat dibuntuti KPK. Hal tersebut bertujuan, kata Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu agar tak terlibat korupsi.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang Dr Ahmad Atang yang berpendapat, Presiden Jokowi mengulur-ulur waktu untuk mencari menteri yang bersih. 
Namun fakta menunjukan bahwa banyak menteri di masa Presiden SBY dan Megawati, menteri yang sebelumnya bersih, ternyata ada juga terjerat kasus korupsi juga.
“Jadi tidak ada jaminan menteri yang bersih akan bagus ketika menjadi menteri sepanjang sistem politik, birokrasi tidak berubah maka orang baik akan menjadi jahat,” tukasnya, Senin (27/10).
Karena itu, hal yang paling mendasar adalah bagaimana membenahi sistem politik dan birokrasi yang menutup peluang bagi pejabat untuk melakukan korupsi.

Artikel ini ditulis oleh: