Jakarta, Aktual.co — Meski mengaku lupa telah menandai nama-nama pambantu Presiden Joko Widodo yang telah diberikan stabilo warna merah dan kuning, Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan menindaklanjuti pemberian warna-warna yang telah ditandai tersebut.
“Saya hitung-hitung itu jumlahnya hampir 80an semua. Jadi saya kesulitan mengingat yang mana yang saya berikan merah dan yang mana saya berikan tanda kuning. Tapi satu dua hari ke depan untuk menelisik kembali, mungkin bisa saya lakukan itu,” kata Ketua KPK Abraham Samad di kantor KPK, Senin (27/10).
Dia mengaku, saat ini belum melakukan pemeriksaan berkas terkait dengan pemberian warna kepada nama-nama pembantu presiden itu. Namun, kata dia, jika ada menteri yang sudah dilantik masuk dalam pemberian warna itu, makan dia berjanji akan membuka arsip KPK kembali untuk memeriksa mana saja yang telah diberi warna itu.
“Saya kurang ingat ada nama-nama yang kita beri catatan itu tetap dilantika atau enggak. Tapi seandainya saja anda memerlukan saya bisa membuka arsip KPK kembali.”
Ketika disinggung soal nama Rini Soemarno masuk daftar warna merah oleh KPK, lagi-lagi Samad mengaku lupa. Untuk itu, dia meminta agar diberikan waktu untuk membuka arsip KPK terkait dengan nama-nama menteri yang sudah diberi tanda merah dan kuning itu.
“Saya kurang ingat, karna itu saya harus memastikan. Karna ini menyangkut dengan hukum. Saya tidak bisa menerka-nerka. Oleh karena itu saya harus melihat ulang,” kata dia.
Dia pun memastikan, meski menteri yang telah diberi catatan atau tidak diberikan cacatan oleh KPK, menjamin bahwa orang yang tidak diberi catatan itu akan clear dari masalah. “Kan belum tentu seperti itu, karena untuk menentukan orang itu baik atau enggak, itu setelah kita melihat nanti setelah dia menduduki posisi itu. karna ada orang yang tidak tahan godaan,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu
Nebby

Jakarta, Aktual.co — Selain Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan pengawalan khusus, ternyata keluarga Joko Widodo- M Jusuf Kalla (Jokowi-JK) juga akan mendapatkan fasilitas pengawalan dan pengamanan.
“Untuk keluarga Presiden dan Wakil Presiden dibawah kendali Paspamres. Namun apakah kami dilibatkan, nanti kami akan mengkoordinasikan dengan Paspamres,” ujar Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Kombes Agus Rianto dikantornya, Jakarta, Senin (27/10).
Selain itu, Polri juga akan mengawal dan mengamankan menteri di Kabinet Kerja Jokowi-JK. Agus mengungkapkan, pengamanan keluarga kepresidenan dan para menteri adalah sebuah kewajiban.
“Yang jelas itu adsalah tugas kenegaraan. Kami siapkan personil sesuai kebutuhan saja,” kata Agus.
Agus menjelaskan, pengawalan dan pengamanan para menteri dapat saja dilakukan selama 24 jam, tergantung kebutuhan. Para personel melekat pada para menteri, kata Agus akan berjalan sesuai protap yang ada. “Salah satunya pengamanan melekat dengan kegiatan para menteri,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby