Jakarta, Aktual.co — Politisi Partai Golkar Bambang Soesatyo ragu Kabinet Hebat kreasi Joko Widodo-Jusuf Kalla berjalan sesuai harapan. Bamsoet, sapaannya menduga, Kabinet Kerja yang bersih tampaknya hanya menjadi merek dagang atau papan nama saja. 
“Figur-figur berkualitas dan bersih dari parpol seperti Pramono Anung dan Eva Sundari yang dapat mengimbangi KMP di parlemen, justru tidak masuk,” kata Bamsoet kepada Aktual.co, Minggu (26/7).
Dan kalau diperhatikan, sambungnya, nama-nama yang akhirnya masuk dalam jajaran kabinet Jokowi-JK ada juga yang distabilo KPK, seperti Rini Soemarno yang menjadi Menteri BUMN. Jadi, kemungkinan Jokowi hanya basa-basi dan pencitraaan saja melibatkan KPK dan PPATK. 
“Buktinya rekomendasi dan warning KPK-PPATK atas sejumlah nama yang diduga terlibat dan berpotensi bermasalah tetap masuk dalam jajaran menteri kabinet. Semoga kabinet kerja Jokowi ini tidak berubah menjadi kabinet odong-odong,” pungkas Bambang Soesatyo.

Jakarta, Aktual.co — Wasekjen PDI Perjuangan Pramono Anung buka suara soal dirinya tak terpilih menjadi menteri di Kabinet Kerja Jokowi-JK. Menurutnya, dirinya sejak minggu lalu sudah tahu tak menjadi menteri.
“Teman-teman yang baik, saya mengetahui tidak menjadi menteri pada hari Kamis karena ada penugasan lainnya dari Mbak Mega (Ketum PDIP Megawati) dan saya menerimanya, thanks,” tulis Pramono di twitter-nya @pramonoanung, Minggu (26/10).
Namun dirinya tak menjelaskan tugas apa yang akan dipikulnya.
Sebelumnya, Setelah ditunjuk sebagai Menteri Dalam Negeri oleh Presiden Joko Widodo, politikus senior yang juga Sekjen DPP PDI Perjuangan Tajahjo Kumolo dipastikan mundur dari jabatannya.
Hal itu dikatakan oleh juru bicara PDIP Eva Kusuma Sundari, saat dihubungi, Minggu (26/10).
Menurut Eva, posisi Sekjen yang sebelumnya diduduki Tjahjo akan digantikan oleh Wasekjen PDIP Pramono Anung, yang juga bekas Wakil Ketua DPR RI itu.
“Pak Sekjen (Tjahjo) mundur, digantikan sama Pak Pramono (Anung),” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Setelah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengumumkan 34 Kementerian dan nama-namanya pada hari ini, Minggu (26/10). Menteri-menteri itu akan dilantik, Senin (27/10)di Istana Merdeka.
Bahkan, usai pelantikan Presiden Jokowi akan langsung menggelar sidang kabinet.
“Besok itu sidang kabinet. Presiden akan memaparkan tiap program Kementerian,” kata bekas tim transisi Andi Widjajanto, di Istana Merdeka, Jakarta.
Hal itu, kata Andi, lantaran Jokowi ingin para menteri dapat memiliki program kementeriannya yang jelas.
“Presiden ingin satu arahan progam yang jelas dari presiden dan besok akan diberikan dalam sidang kabinet pertama. Semuanya sudah ada,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Mantan wakil ketua DPD RI Laode Ida menilai komposisi Kabinet Kerja pilihan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla kurang menunjukkan keberagaman suku bangsa di Indonesia.
“Komposisi Kabinet Kerja, Jokowi-JK jika dilihat dari latar belakang etnik dan budaya orang-orangnya, sungguh menunjukkan kurang sensitifnya Jokowi terhadap basis budaya yang beragam di negeri,” kata Mantan wakil ketua DPD RI Laode Ida, di Jakarta, Minggu (26/10).
Menurut Laode, dari 34 pos menteri hanya empat orang dari kawasan timur, yakni Rahmat Gobel (Gorontalo – di mana ia kalah telak), Saleh Husin (NTT, dari Partai Hanura dan Muslim – padahal scara budaya provinsi itu bisa dikatakan sbagai basis Katolik), ibu Yohanan Yambise dari Papua, dan Amran Sulaiman (Sulsel).
Sementara putra Kalimantan belum teridentifikasi. Selebihnya, sebanyak 30 orang lainnya dari suku Jawa dan Sumatera.
“Ini sungguh luar biasa. Tak pernah terbayangkan sebelumnya kalau kebijakan rekrutmen pengelola negeri sungguh tak sensitif atas realita keragaman suku dan budaya seperti itu,” kata Laode.
Laode mengaku tak tahu apa yang ada dalam benak Presiden Jokowi. Padahal selama ini Jokowi dianggap orang yang bisa sensitif atas keragaman budaya bangsa, akan berdiri di antara keragaman itu dan harusnya memperoleh ruang yang sama di pemerintahan.
“Bukan diabaikan seperti sekarang ini,” kata Laode.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta Ubedilah Badrun mengatakan, diumumkannnya Yohana Yambise sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Kabinet Kerja periode 2014-2019 dinilai masih kurang mewakili Indonesia bagian timur.
“Pada Kabinet Kerja ini perwakilan dari seluruh Indonesia sudah cukup hanya saja harusnya perwakilan dari bagian timur diperbanyak, tidak hanya dari Papua tetapi ditambah dari wilayah yang lain seperti Maluku,” kata Ubedilah di Jakarta, Minggu (26/10) malam.
Dia mengatakan, hal itu diperlukan agar program kerja Joko Widodo dan Jusuf Kalla untuk membangun poros maritim tercapai karena sebagian besar wilayah maritim Indonesia berada di wilayah timur Indonesia.
Namun dia memuji komposisi praktisi Kabinet Kerja semakin meningkat dibandingkan era kepemimpinan sebelumnya.
Akan tetapi, secara umum ekspetasi publik agar kabinet diisi oleh orang-orang profesional belum terpenuhi karena masih banyak menteri yang mengisi kabinet tersebut mempunyai jaringan politik dan beberapa diantara mempunyai catatan kritis.
“Kita harus melihat kinerja dari para menteri tersebut, jika dalam enam bulan atau setahun ada hal-hal yang menyimpang, Presiden harus cepat-cepat menggantikan orang-orang tersebut,” kata dia.
Para menteri yang berasal dari anggota DPR seperti Puan Maharani, Tjahjo Kumulo dan Marwan Jafar harus secepatnya memberikan surat pengunduran diri agar segera digantikan oleh yang lain.
Presiden RI Joko Widodo beserta Wakil Presiden Jusuf Kalla telah mengumumkan 34 nama menteri yang mengisi Kabinet Kerja periode 2014-2019 di Istana Merdeka pada sore hari.
Presiden mengumumkan sambil mengenalkan satu per satu para menteri tersebut.

Artikel ini ditulis oleh: