Jakarta, Aktual.co — Wakil Presiden Jusuf Kalla hadir dalam upacara peringatan Hari Pahlawan, di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Timur, Senin (10/11).
Dalam upcara tersebut, Wapres JK bertindak sebagai inspektur upacara, menggantikan Presiden Joko Widodo yang sedang melakukan kunjungan ke luar negeri. 
Para menteri Kabinet Kerja yang datang untuk peringatan Hari Pahlawan di antaranya Mensos Khofifah Indar Parawansa, Menag Lukman Hakim Saiefuddin, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Transmigrasi Marwan Jafar, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Yohana Susana Yembise. Pejabat negara lainnya yang hadir Ketua MK Hamdan Zoelva dan Ketua KPU Husni Kamil Manik. 
Upacara peringatan Hari Pahlawan dimulai sekitar pukul 08.10 WIB. 

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo mengatakan jika dirinya tidak tahu ke DPR yang mana dia harus berhadapan sebelum menerbitkan tiga kartu sakti, yaitu Kartu Indonesia Sehat (KIH), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Menanggapi kebingungan Presiden, Koordinator Presidium Forum Mahasiswa Aktivis Pemerhati Hukum dan Demokrasi Indonesia  Andi Awal Mangantarang menilai jika Presiden Jokowi lucu.
Sebab, kata dia, saat Jokowi bingung mau menghadap ke DPR mana, berarti Jokowi sudah tidak paham dengan peraturan. DPR yang dipimpin Setya Novanto Cs adalah DPR yang sah. Mereka sudah diakui konstitusi dengan menjalankan UU MD3 dan tata tertib dewan.
“Jokowi ini lucu. Jokowi tidak tahu atau tidak mau tahu aturan,” kata Andi, Senin (10/11).
Dirinya menduga Jokowi juga berarti secara tidak langsung melegitimasi DPR tandingan yang dimotori PDIP Cs. Padahal secara konstitusi, DPR tandingan versih KIH ini tidak sah.
“Inikah kabinet profesional yang digemborkan-gemborkan? Mengerti aturan bernegara saja tidak paham, apalagi mau urus rakyat Indonesia? Rakyat sebenarnya tidak butuh film drama ‘pencitraan ala blusukan’, tapi yang rakyat mau solusi nyata? Tapi mana ada solusi kalau menabrak aturan. Makanya ini hanya lucu-lucuan,” kata Andi. 
Seperti diketahui, di Parlemen saat ini memang ada dua kubu. Kubu Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Dimana KIH yang merupakan pendukung pemerintah membentuk DPR tandingan karena merasa keinginannya tidak diakomodir KMP.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Koordinator Presidium Forum Mahasiswa Aktivis Pemerhati Hukum dan Demokrasi Indonesia (Formakpi) Andi Awal Mangantarang mengatakan, tiga kartu sakti Presiden Jokowi, Kartu Indonesia Sehat (KIH), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), harus ditunda.
Hal itu lantaran ketiga kartu itu belum jelas dari mana anggarannya, belum berkoordinasi dengan DPR RI, dan belum jelas dasar hukumnya.
“Kami meminta hendaknya Jokowi menunda seraya memperbaiki sistem, melakukan validitas data penerima agar tepat sasaran, serta memperjelas legitimasi hukumnya,” kata dia, Senin (10/11).
Dirinya pun berharap program kartu sakti tersebut mengedepankan transparansi.
“Saya rasa kalau benar dan transparansi serta tepat sasaran untuk rakyat kecil, kritikan sekeras apapun tak masalah,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh: