Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui jika dalam susunan Menteri Presiden Joko Widodo, ada yang tidak direkomendasikan KPK. Alias diindikasikan terlibat dalam sebuah kasus korupsi (tanda Merah dan Kuning).
Demikian disampaikan, Wakil Ketua KPK, Zulkarnain, ketika dihubungi, Minggu (26/10).
“Ada Namanya,” ujar dia, tanpa mau menyebut siapa menterinya.
Sementara itu, juru bicara KPK Johan Budi memastikan bahwa proses hukum terhadap menteri yang dilabeli warna merah, akan tetap berjalan.
“Penanganan perkara di KPK tidak terganggu dengan pemilihan kabinet Jokowi,” tegas Johan.
Seperti diketahui Presiden Joko Widodo sore tadi mengumumkan susunan kabinetnya. Salah satunya yang diangkat Jokowi menjadi menteri yakni, Rini Soemarno yang diplot menjadi Menteri BUMN.
Mantan ketua Tim Transisi Jokowi-JK ini, diduga terlibat sejumlah kasus. Salah satunya kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Perempuan kelahiran Maryland, Amerika Serikat, 9 Juni 1958, ini pernah diperiksa KPK pada Juni 2013. Ia dianggap mengetahui seputar proses pemberian surat keterangan lunas (SKL) beberapa obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). 

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Yang berpotensi menjadi masalah di pos strategis ekonomi Kabinet Kerja Jokowi-JK adalah Sofyan Jalil. Sebab, ia karena punya rekam jejak sebagai konseptor Tantri Abeng ketika jadi Meneg BUMN, dalam merancang swastanisasi BUMN. 
Demikian disampaikan peneliti Global Future Institute, Hendrajit di Jakarta, Minggu (27/10).
“Kedua, nama Bambang Brojonegoro yang menjadi menteri keuangan. Karena masih dalam kendali teknokrat ekonomi neoliberal,” kata Hendrajit.
Selain itu, nama Meneg BUMN baru, Rini Sumarno juga menuai resistensi. Sebab, yang bersangkutan bolak-balik dipanggil KPK terkait kasus SKL BLBI. 
“Rini Sumarno juga memiliki mata rantai dengan Menteri ESDM Sudirman Said, dan Ari Sumarno terkait tata kelola migas ke depan. Melalui Meneg BUMN, skema Washington Konsensus yang inti strateginya adalah privatisasi BUMN berjalan, Dan ini yang agaknya harus mendapat sorotan dan cermatan secara terus menerus,” tegasnya.
Nama Sudirman Said sendiri merupakan hasil kesepakatan Ari Sumarno, Arifin Panigoro, dan Ery Riyana. Ketiganya sudah berhasil berkongsi secara solid untuk urusan Energi/Migas dan sepakat mengajukan Sudirman Said, yang sekarang jadi Direktur Utama Pindad, untuk jadi Menteri ESDM.
“Padahal, Sudirman Said inilah yang merupakan konseptor Ari Sumarno, ketika dirinya masih menjabat sebagai Corporate Sercretary Pertamina di era Ari Sumarno, untuk menyusun Integrated Supply Chain(ISC), yang pada perkembangannya lebih berkuasa daripada Petral itu sendiri dalam urusan pengadaan minyak dari luar negeri,” imbuhnya lagi.
“Inti konsep pembentukan ISC adalah, seolah-olah menjadikan dirinya sebagai Importir minyak, padahal peran sesungguhnya adalah sebagai Broker minyak. Dengan kata lain, selamat datang mafia migas baru dalam pemerintahan Jokowi-JK,” pungkasnya.

Jakarta, Aktual.co — Setelah ditunjuk sebagai Menteri Kordinator Bidang  Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani memastikan akan fokus dalam tugas-tugasnya di kabinet kerja Jokowi-Jusuf Kalla (JK).
Puan mengaku akan segera mundur dari jabatannya sebagai anggota DPR periode 2014-2019.
“Kalau DPR kan sudah pasti, karena saya masuk kabinet otomatis saya harus meninggalkan DPR,” kata Puan di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (26/10).
Dirinya mengatakan kalau PDI Perjuangan memiliki mekanisme tersendiri untuk memutuskan posisinya di struktural partai.
Puan juga akan menunggu keputusan dari Ketua Umum DPP PDIP soal jabatannya di partai. Sehingga mundur atau tidak dirinya dari jabatan di PDI Perjuangan tergantung dari keputusan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum.
“Tapi kalau partai nanti mekanismenya ada sendiri. Ya ini yang akan menjadi satu keputusan yang akan diputuskan oleh ibu Ketua Umum. Yang pasti saya tentu saja akan fokus di eksekutif ini,” kata dia.
Sementara menurut juru bicara PDIP Eva K Sundari, Puan atau siapapun kader PDIP yang terpilih sebagai Menteri di kabinet Jokowi-JK dipastikan akan mundur.
“Pasti mundur,” kata Eva saat dihubungi.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo akhirnya mengumumkan kabinetnya. Kabinet yang bernama Kabinet Kerja ini digawangi berbagai nama, termasuk yang dianggap resisten oleh relawan. 
Sebut saja nama Rini Soemarno yang bolak-balik diperiksa KPK terkait kasus SKL BLBI. Rini kini dipercaya menjadi Menteri BUMN.
Melihat hal tersebut, pengamat politik Rusmin Effendy mengatakan, dalam beberapa bulan setelah pengumuman kabinet, rakyat dan relawan yang selama ini berjuang mati-matian tanpa pamrih akan berbalik melakukan perlawanan. 
“Mereka kecewa sosok Jokowi yang selama ini menjadi simbol perubahan tak mampu melaksanakan tugasnya,” katanya dalam keterangan kepada redaksi, Minggu (26/10).  
“Kabinet Jokowi, diyakini tak bisa diselesaikan seperti kasus pelanggaran HAM, kesejahteraan kepada masyarakat kecil, pengusutan kasus-kasus korupsi dan sebagainya,” ujarnya.

Jakarta, Aktual.co — Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Erma Suryani Ranik mengatakan menyesalkan tidak ada satupun putra asal Kalimantan yang duduk dalam Kabinet Kerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
“Padahal Kalimantan adalah bagian dari Indonesia juga sebagaimana Papua,” kata dia saat dihubungi, Minggu (26/10).
Dia mengaku kecewa lantaran Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak memperhatikan asas keterwakilan wilayah.
“Tidak ada putra Kalimantan yang diangkat sebagai menteri,” kata dia.
Sementara menurut dia, banyak putra terbaik dari Kalimantan yang layak untuk mewakili pulau terbesar kedua di Indonesia itu.
Selain menyoroti persoalan keterwakilan wilayah itu, mantan anggota DPD RI tersebut mengatakan pembentukan kementerian baru, perubahan nomenklatur kementerian, akan memakan biaya dan menyulitkan koordinasi dan penggunaan anggaran.
Contohnya mengenai pemisahan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sangat mengkhawatirkan bagaimana sinkronisasi dengan anggaran pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Agama.
“Bagaimana penerapannya dalam APBN 2015 dan APBNP 2014?” kata dia.
Erma juga menyatakan menyesalkan dipilihnya Tjahyo Kumolo sebagai Menteri Dalam Negeri, karena menurut dia, yang semestinya menjadi Mendagri adalah birokrat dan bukan politisi.
Karena Kementerian Dalam Negeri berhubungan langsung dengan kepala daerah dari berbagai macam latar belakang. “Posisi netral adalah sangat penting di Kementerian ini karena DPRD juga bagian dari pemerintah daerah,” imbuhnya.
Dirinya sangat menyayangkan penempatan yang tidak sesuai dengan kapasitas. Misalnya saja untuk jabatan yang kini diemban mantan Sekjen Depdagri dan Sekjen DPD RI, Siti Nurbaya. Semestinya Siti Nurbaya lebih pantas duduk di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.
“Tetapi sayangnya dijadikan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup,” kata dia.
Namun begitu, Erma Suryani Ranik mengucapkan selamat kepada Menteri Hukum dan HAM Yasaony Laoly yang akan menjadi mitra kerjanya di Komisi III DPR RI.
“Semoga kebijakan pembenahan aparatur birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM pada zaman Amir Syamsuddin dapat dilanjutkan,” katanya.
Pada Minggu sore, Presiden Joko Widodo memperkenalkan 34 menteri yang akan membantunya dalam Kabinet Kerja periode 2014-2019. Sejumlah nama baru muncul dalam kabinet yang didominasi para politisi, sebagian birokrat dan pengusaha tersebut.

Artikel ini ditulis oleh: