Jakarta, Aktual.co —Pengamat politik Universitas Indonesia Arbi Sanit menyayangkan keputusan Presiden Joko Widodo yang menampung elit-elit parpol yang menurutnya telah gagal di DPR untuk memenangkan kepentingan pemerintahan saat ini di dalam kabinet. 
Adapun orang-orang yang dianggap Arbi telah gagal dalam memperjuangkan kepentingan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) di DPR yakni Puan Maharani, Marwan Djafar, dan Hanif Dhakiri. 
Menurutnya keberadaan sosok-sosok dari kalangan parpol itu di kabinet justru akan menjadi beban untuk pemerintahan Jokowi ke depan.
Kata Arbi, dengan Jokowi yang hanya menang tipis atas Prabowo Subianto saja itu sudah berat untuk menjalankan pemerintahan. 
Lalu masih ditambah lagi dengan keputusannya mengambil elit-elit partai dari DPR sebagai menteri.
“Di DPR saja mereka sudah gagal gol-kan kepentingan Jokowi dan pemerintahannya. Masak sekarang justru ditampung di pemerintahan? Mereka akan menjadi gandul atau beban pemerintahan.”
Dengan semua fakta ini, Arbi pun yakin bahwa para menteri-menteri seperti itulah yang justru akan menjadi orang pertama yang merontokkan legitimasi presiden.
“Itu berarti legitimasi pemerintah juga turun dan merosot. Sebagai pemerintahan baru, mengalami penurunan legitimasi  di awal sangat berbahaya.Jokowi tidak akan merasakan bulan madu politik karena di awal akan langsung terjadi krisis.” 

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Jawa Timur M Suli Faris menilai, postur kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla yang berjumlah sebanyak 34 dan empat diantaranya mengisi Menteri Koordinator itu masih terlalu gemuk.
“Dengan jumlah seperti itu maka sulit untuk menghemat anggaran,” kata Suli Faris kepada wartawan di Pamekasan, Minggu malam (26/10).
Idealnya, kata Suli, jumlah Menteri 31 orang atau maksimal 32 orang. Sehingga dengan jumlah itu, tidak akan terlalu banyak menguras keuangan negara.
Sebenarnya, semangat presiden untuk menghemat anggaran yang salah satunya dengan merampingkan susunan kabinet atau pembantu presiden, menjadi harapan semua pihak.
“Saya tidak tau pasti apa yang menjadi penyebabnya, kok jumlah kabinetnya tetap banyak,” kata Suli Faris.
Pada Minggu sore, Presiden Joko Widodo, mengumumkan susunan kabinetnya yang dia beri nama “Kabinet Kerja” dan berisi 34 menteri dan empat diantaranya mengisi Menteri Koordinator.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Masyarakat diminta tak terlalu berharap banyak dengan kabinet Joko Widodo – Jusuf Kalla yang baru saja diumumkan sore tadi, Minggu (26/10).
Disampaikan pengamat politik dari Universitas Indonesia, Arbi Sanit, dengan susunan nama-nama di kabinet yang seperti sekarang, dia ragu akan ada perubahan yang bisa dilakukan di pemerintahan sekarang dari pemerintahan sebelumnya.
Arbi berpendapat, dengan susunan kabinet seperti itu, untuk bisa mempertahankan apa yang dicapai mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saja sudah bagus. 
“Melihat komposisi yang diumumkan, rasanya saya sarankan kepada masyarakat untuk tidak terlalu banyak berharap akan ada perubahan,” kata dia ketika dihubungi, Minggu (26/10).
Diakuinya, dia sudah memprediksi dalam berbagai forum diskusi bahwa pasangan Jokowi-JK akan menang dalam pilpres. Namun dia juga mengaku berkali-kali menegaskan bahwa tidak ada jaminan pemerintahan akan menjadi baik. 
“Di mana-mana saya kasih ceramah sebelum pilpes, Jokowi-JK akan menang. Namun saya sendiri tidak punya harapan pada keduanya sejak awal, makanya saya tidak memilih.”
Dugaannya bahwa Pemerintahan Jokowi-JK tidak akan becus, terbukti. Yakni dengan pengumuman nama-nama menteri di kabinet yang sekarang. 
Berikut ini 34 Menteri di Kabinet Jokowi-JK
Menteri Sekretaris Negara: Pratikno
Menteri Perencanaan Pembangunan: Andrinof Chaniago
Menko Kemaritiman: Indroyono Soesilo
Menhub: Ignasius Jonan
Menteri Kelautan dan Perikanan: Susi Pudjiastuti
Menteri Pariwisata: Arief Yahya
Menteri ESDM: Sudirman Said
Menkopolhukam: Tedjo Edy
Menteri Dalam Negeri: Tjahjo Kumolo
Menteri Luar Negeri: Retno Lestari Marsudi
Menteri Pertahanan: Ryamizard Ryacudu
Menteri Hukum dan HAM: Yasonna Laoly
Menteri Komunikasi dan Informatika: Rudiantara
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Yuddy Christiandi
Menko Perekonomian: Sofjan Djalil
Menteri Keuangan: Bambang Brodjonegoro
Menteri BUMN: Rini Soemarno
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah: Aagn Puspayoga
Menteri Perindustrian: Saleh Husin
Menteri Perdagangan: Rahmat Gobel
Menteri Pertanian: Amran Sulaeman
Menteri Ketenagakerjaan: Hanif Dakhiri
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Basuki Hadi Moeljono
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Siti Nurbaya
Menteri Agraria dan Tata Ruang: Ferry M Baldan
Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Puan Maharani
Menteri Agama: Lukman Hakim Saefudin
Menteri Kesehatan: Nila F Moeloek
Menteri Sosial: Khofifah Indar Parawansa
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Yohanna 
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Anies Baswedan
Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi: M Nasir
Menteri Pemuda dan Olaharaga: Imam Nahrawi
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi: Marwan Jafar

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) berharap Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla dapat menjalankan pemerintahan dengan baik.
Dirinya mengatakan, seluruh rakyat termasuk warga Nahdliyin berharap pemerintahan Jokowi-JK periode 2014-2019 dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat menjadi lebih baik. Juga penegakan hukum yang lebih adil, dan bermartabat.
“Secara keseluruhan semua bangsa Indonesia ini mencantolkan kepada pak Jokowi dan JK,” kata Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj di kantornya, Jalan Kramat Raya, Jakarta, Minggu (26/10).
Maka dari itu, kata dia, dalam ajang Musyawarah Nasional 1 Oktober mendatang, PBNU akan membahas beberapa rekomendasi yang diberikan kepada pemerintah soal upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Diantaranya, pemberdayaan masyarakat di pedesaan.
“Desa harus ditingkatkan. Di samping juga kesenjangan semakin ada dan kemiskinan. Masih ada 30 juta rakyat yang hidup sangat miskin,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh: