Jakarta, Aktual.co — Setelah ditunjuk sebagai Menteri Kordinator Bidang  Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani memastikan akan fokus dalam tugas-tugasnya di kabinet kerja Jokowi-Jusuf Kalla (JK).
Puan mengaku akan segera mundur dari jabatannya sebagai anggota DPR periode 2014-2019.
“Kalau DPR kan sudah pasti, karena saya masuk kabinet otomatis saya harus meninggalkan DPR,” kata Puan di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (26/10).
Dirinya mengatakan kalau PDI Perjuangan memiliki mekanisme tersendiri untuk memutuskan posisinya di struktural partai.
Puan juga akan menunggu keputusan dari Ketua Umum DPP PDIP soal jabatannya di partai. Sehingga mundur atau tidak dirinya dari jabatan di PDI Perjuangan tergantung dari keputusan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum.
“Tapi kalau partai nanti mekanismenya ada sendiri. Ya ini yang akan menjadi satu keputusan yang akan diputuskan oleh ibu Ketua Umum. Yang pasti saya tentu saja akan fokus di eksekutif ini,” kata dia.
Sementara menurut juru bicara PDIP Eva K Sundari, Puan atau siapapun kader PDIP yang terpilih sebagai Menteri di kabinet Jokowi-JK dipastikan akan mundur.
“Pasti mundur,” kata Eva saat dihubungi.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo akhirnya mengumumkan kabinetnya. Kabinet yang bernama Kabinet Kerja ini digawangi berbagai nama, termasuk yang dianggap resisten oleh relawan. 
Sebut saja nama Rini Soemarno yang bolak-balik diperiksa KPK terkait kasus SKL BLBI. Rini kini dipercaya menjadi Menteri BUMN.
Melihat hal tersebut, pengamat politik Rusmin Effendy mengatakan, dalam beberapa bulan setelah pengumuman kabinet, rakyat dan relawan yang selama ini berjuang mati-matian tanpa pamrih akan berbalik melakukan perlawanan. 
“Mereka kecewa sosok Jokowi yang selama ini menjadi simbol perubahan tak mampu melaksanakan tugasnya,” katanya dalam keterangan kepada redaksi, Minggu (26/10).  
“Kabinet Jokowi, diyakini tak bisa diselesaikan seperti kasus pelanggaran HAM, kesejahteraan kepada masyarakat kecil, pengusutan kasus-kasus korupsi dan sebagainya,” ujarnya.

Jakarta, Aktual.co — Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Erma Suryani Ranik mengatakan menyesalkan tidak ada satupun putra asal Kalimantan yang duduk dalam Kabinet Kerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
“Padahal Kalimantan adalah bagian dari Indonesia juga sebagaimana Papua,” kata dia saat dihubungi, Minggu (26/10).
Dia mengaku kecewa lantaran Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak memperhatikan asas keterwakilan wilayah.
“Tidak ada putra Kalimantan yang diangkat sebagai menteri,” kata dia.
Sementara menurut dia, banyak putra terbaik dari Kalimantan yang layak untuk mewakili pulau terbesar kedua di Indonesia itu.
Selain menyoroti persoalan keterwakilan wilayah itu, mantan anggota DPD RI tersebut mengatakan pembentukan kementerian baru, perubahan nomenklatur kementerian, akan memakan biaya dan menyulitkan koordinasi dan penggunaan anggaran.
Contohnya mengenai pemisahan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sangat mengkhawatirkan bagaimana sinkronisasi dengan anggaran pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Agama.
“Bagaimana penerapannya dalam APBN 2015 dan APBNP 2014?” kata dia.
Erma juga menyatakan menyesalkan dipilihnya Tjahyo Kumolo sebagai Menteri Dalam Negeri, karena menurut dia, yang semestinya menjadi Mendagri adalah birokrat dan bukan politisi.
Karena Kementerian Dalam Negeri berhubungan langsung dengan kepala daerah dari berbagai macam latar belakang. “Posisi netral adalah sangat penting di Kementerian ini karena DPRD juga bagian dari pemerintah daerah,” imbuhnya.
Dirinya sangat menyayangkan penempatan yang tidak sesuai dengan kapasitas. Misalnya saja untuk jabatan yang kini diemban mantan Sekjen Depdagri dan Sekjen DPD RI, Siti Nurbaya. Semestinya Siti Nurbaya lebih pantas duduk di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.
“Tetapi sayangnya dijadikan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup,” kata dia.
Namun begitu, Erma Suryani Ranik mengucapkan selamat kepada Menteri Hukum dan HAM Yasaony Laoly yang akan menjadi mitra kerjanya di Komisi III DPR RI.
“Semoga kebijakan pembenahan aparatur birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM pada zaman Amir Syamsuddin dapat dilanjutkan,” katanya.
Pada Minggu sore, Presiden Joko Widodo memperkenalkan 34 menteri yang akan membantunya dalam Kabinet Kerja periode 2014-2019. Sejumlah nama baru muncul dalam kabinet yang didominasi para politisi, sebagian birokrat dan pengusaha tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Politisi Partai Golkar Bambang Soesatyo ragu Kabinet Hebat kreasi Joko Widodo-Jusuf Kalla berjalan sesuai harapan. Bamsoet, sapaannya menduga, Kabinet Kerja yang bersih tampaknya hanya menjadi merek dagang atau papan nama saja. 
“Figur-figur berkualitas dan bersih dari parpol seperti Pramono Anung dan Eva Sundari yang dapat mengimbangi KMP di parlemen, justru tidak masuk,” kata Bamsoet kepada Aktual.co, Minggu (26/7).
Dan kalau diperhatikan, sambungnya, nama-nama yang akhirnya masuk dalam jajaran kabinet Jokowi-JK ada juga yang distabilo KPK, seperti Rini Soemarno yang menjadi Menteri BUMN. Jadi, kemungkinan Jokowi hanya basa-basi dan pencitraaan saja melibatkan KPK dan PPATK. 
“Buktinya rekomendasi dan warning KPK-PPATK atas sejumlah nama yang diduga terlibat dan berpotensi bermasalah tetap masuk dalam jajaran menteri kabinet. Semoga kabinet kerja Jokowi ini tidak berubah menjadi kabinet odong-odong,” pungkas Bambang Soesatyo.

Jakarta, Aktual.co — Wasekjen PDI Perjuangan Pramono Anung buka suara soal dirinya tak terpilih menjadi menteri di Kabinet Kerja Jokowi-JK. Menurutnya, dirinya sejak minggu lalu sudah tahu tak menjadi menteri.
“Teman-teman yang baik, saya mengetahui tidak menjadi menteri pada hari Kamis karena ada penugasan lainnya dari Mbak Mega (Ketum PDIP Megawati) dan saya menerimanya, thanks,” tulis Pramono di twitter-nya @pramonoanung, Minggu (26/10).
Namun dirinya tak menjelaskan tugas apa yang akan dipikulnya.
Sebelumnya, Setelah ditunjuk sebagai Menteri Dalam Negeri oleh Presiden Joko Widodo, politikus senior yang juga Sekjen DPP PDI Perjuangan Tajahjo Kumolo dipastikan mundur dari jabatannya.
Hal itu dikatakan oleh juru bicara PDIP Eva Kusuma Sundari, saat dihubungi, Minggu (26/10).
Menurut Eva, posisi Sekjen yang sebelumnya diduduki Tjahjo akan digantikan oleh Wasekjen PDIP Pramono Anung, yang juga bekas Wakil Ketua DPR RI itu.
“Pak Sekjen (Tjahjo) mundur, digantikan sama Pak Pramono (Anung),” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh: