Jakarta, Aktual.co — Dunia anak-anak adalah dunia yang berbeda dengan dunia Dewasa. Dunia anak-anak terlihat seperti bahagia dan tidak ada masalah, Namun dalam kenyataannya anak-anak ini hidup dengan banyak masalah besar yang memprovokasi ketakutan dan kecemasan. 
Dan berikut adalah lima alasan yang dikhawatirkan dapat menghancurkan dunia anak-anak dan bagaimana untuk membantu mengatasinya.
1. Bencana alamBerbagai tipe bencana alam memang banyak sekali seperti badai, tornado, dan gempa bumi dapat menimbulkan kecemasan bagi anak-anak yang belum bisa berpikir dengan jernih. Semua anak memiliki beberapa tingkat kecemasan, ketakutan, dan depresi saat terkena bencana. Anak-anak yang memiliki sifat pemalu atau lingkungan yang buruk akan lebih cenderung cepat mengalami trauma. 
Berita yang ditampilkan oleh media dapat meningkatkan dan memperpanjang kecemasan. Kuncinya adalah tetap tenang. Dengan begitu, anak-anak pun akan ikut tenang. Jadilah teladan dan menunjukkan kepada mereka bagaimana untuk bergerak maju dengan mempertahankan rutinitas sebanyak yang bisa dilakukan.
2. Kekerasan di keluargaLebih dari 10 persen anak-anak di Amerika Serikat mengalami kekerasan di dalam rumah mereka. Bahkan anak-anak yang tidak dapat melihat atau cacat fisik lebih rentan untuk menjadi korban kekerasan, pelecehan, dan penghinaan yang dapat menyebabkan penderitaan pada anak karena anak-anak masih merasakan dan memendamnya.
3. Penggunaan senjataSeorang anak wajib mengetahui bahwa menggunakan senjata hanya boleh dilakukan oleh orang yang profesional dan telah mendapat izin dari pihak yang berwenang. Jangan sampai anak Anda membawa benda-benda tajam ke sekolah atau ikut dalam aksi tawuran. Dan Pengawasan dari orang tua tidak boleh sampai lengah, Anda juga perlu membahas masalah senjata dengan pihak sekolah agar mereka bisa mengambil langkah-langkah spesifik untuk menjaga keamanan.
4. PerceraianBanyak sekali para orangtua memilih jalan perpisahan tanpa melihat sisi sang anak. Untuk anak-anak dari segala usia, sebuah perpisahan atau perceraian orang tuanya adalah hal yang merugikan. Anak-anak bisa mengalami stres, kesedihan, dan membingungkan. 
Untuk mengurangi kecemasan anak selama perceraian, yakinkan mereka bahwa semua akan baik-baik saja dan sebisa mungkin tetap ramah terhadap mantan pasangan Anda. Tetap sopan dan kooperatif ketika membahas rencana dan jadwal untuk mengasuh anak-anak.
5. Kekerasan di sekolahSekolah adalah rumah kedua bagi anak, sebagai orangtua pastikan anak Anda merasa aman dan nyaman untuk berbicara kepada guru, kepala sekolah, atau konselor sekolah jika ada masalah di sekolah. Jelaskan mengenai kekerasan fisik itu seperti apa kepada anak Anda lalu diskusikan dengan pihak sekolah dan membahas langkah-langkah yang perlu dilakukan pihak sekolah untuk dapat menjaga keamanan anak Anda.

Jakarta, Aktual.co — Politisi PDI Perjuangan Pramono Anung menegaskan tidak ada penambahan jumlah komisi dalam kesepahaman antara Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih namun penambahan Alat Kelengkapan Dewan.
“Tidak ada penambahan komisi yang ada penambahan AKD jadi satu komisi ada empat wakil (ketua komisi),” kata Pramono di Gedung Nusantara III, Jakarta, Senin (10/11).
Pramono mengatakan apabila ada penambahan jumlah komisi maka nomenklatur harus diubah karena fasilitas tidak ada seperti lokasi rapat.
Dia mengatakan penyelesaian konflik KMP-KIH dilakukan dengan membentuk Badan Legislatif terlebih dahulu lalu badan tersebut mengusulkan prioritas Prolegnas.
“Prioritas prolegnas mengusulkan revisi Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang kemudian disetujui paripurna,” ujarnya.
Menurut dia, tidak ada kocok ulang pimpinan AKD di parlemen dan pimpinan DPR dibentuk bersama-sama sehingga tidak ada pihak yang ditinggalkan. Hal itu ujar Pramono otomatis kedua pihak yaitu KIH dan KMP bisa bersatu dan tidak ada perpecahan di parlemen.
“Langkah ini agar kedua belah pihak ada pengertian dan memahami saling menghargai tidak merasa direndahkan dan juga katakanlah suara-suara keras di parlemen ini perlahan bisa diturunkan maka ada beberapa prinsip dasar yang disepakati diantaranya adalah harus diselesaikan sebelum tanggal 5 Desember 2014,” katanya.
Dia menjelaskan penyelesaiannya ada dua cara, pertama dengan perubahan tata tertib dan UU MD3 karena memang apa yang pokok pangkal permasalahannya mungkin keterwakilan pimpinan di dalam DPR.
Karena itu menurut dia, KMP dan KIH akan ada pimpinannya di seluruh AKD dan tentunya jumlah KMP jauh lebih banyak.
“Namun yang pasti jangan trlalu lama proses ini dibiarkan sehingga penyelesaiannya jangan berlarut-larut,” ujarnya.
Dia menegaskan dalam waktu beberapa hari lagi konflik itu akan selesai karena sudah sampai diselesaikan pada petinggi-petinggi partai politik.
Menurut dia, Senin (10/11) juga akan diadakan pertemuan lagi dalam sebuah tim yang dibentuk sehingga Selasa (11/11) sudah bisa disepakati pimpinan AKD.
“Atau paling lama Rabu (12/11) kemudian ketua-ketua fraksi dan DPR selesai, serta Baleg diselesaikan,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Bekas Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin pernah menyebut jika kasus dugaan korupsi pengadaan proyek e-KTP yang bernilai Rp 5,9 triliun itu disutradarai oleh Setya Novanto dan Anas Urbaningrum. 
“Saya akan tetap meminta KPK supaya memeriksa kasus-kasus yang melibatkan Setya Novanto dan Anas Urbaningrum,” kata Nazaruddin dalam surat yang dia buat untuk Pimpinan KPK melalui kuasa hukumnya, Fahmi Syakir, Selasa (23/9).
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pun akhirnya menghentikan sementara program e-KTP. Hal itu lantaran proyek tersebut masih tersangkut proses hukum.
Menteri Tjahjo pun mengatakan, penghentian program e-KTP selama sebulan untuk membersihkan koruptor yang bermain di proyek tersebut.
“Sebulan kan (untuk) evaluasi membersihan ‘ulat-ulat’ yang ada di luar. ‘Ulat-ulat’ yang sedang dibersihkan oleh KPK (juga),” kata Menteri Tjahjo kepada Aktual.co beberapa waktu lalu.
Dirinya mempersilakan KPK untuk mengembangkan proses hukum dari proyek yang merugikan negara sebesar Rp 2,5 triliun. Sebagai Menteri, dia mengaku mendukung langkah KPK membongkar dalang dibalik proyek e-KTP.
“Yang sudah ditangani KPK dan pengembangannya, saya sebagai Mendagri mempersilakan kepada KPK (untuk mengungkap korupsi di e-KTP). Terkait kenapa (e-KTP) bisa macet, segera saya cari akar masalahnya,” kata dia.
Sedangkan menurut juru bicara KPK Johan Budi Sapto Prabowo mengungkapkan, KPK tidak dalam posisi memberikan izin untuk menghentikan, atau melanjutkan proyek tersebut.
“KPK tidak pada domain melarang atau menyetujui,” kata Johan, Rabu (5/11).
Meski demikian, Johan memastikan bahwa kasus e-KTP tetap akan diusut oleh pihak KPK. Menurut dia, penyidikan kasus tersebut tidak terpengaruh oleh proyek tersebut diteruskan atau tidak.
“Kasus akan ditindaklanjuti KPK tidak terpengaruh proyek diteruskan atau tidak,” kata Johan.
Sebagaimana diketahui, KPK tengah menyidik kasus dugaan korupsi dalam proyek pengadaan e-KTP di Kemendagri. KPK telah menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Direktorat Jenderal (Dirjen) Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Sugiharto sebagai tersangka korupsi pengadaan e-KTP.
Sugiharto diduga melakukan penyalahgunaan kewenangannya dalam proyek pengadaan e-KTP tahun anggaran 2011-2012 dengan nilai anggaran mencapai Rp6 triliun. Dari hasil penghitungan sementara, negara diduga dirugikan sekitar Rp 1,12 triliun. 

Artikel ini ditulis oleh: