Jakarta, Aktual.co — Politisi Partai Golkar Mukhamad Misbakhun mengatakan aroma kepentingan dalam penyusunan kabinet pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla sangat kental. Banyak pihak yang disinyalir memasukkan calonnya agar diakomodir Presiden Jokowi. 
Misbakhun menyebut aroma kepentingan ini dengan munculnya beberapa nama dalam proses penyusunan. Diibaratkan dia seperti Jelangkung, karena muncul nama kemudian hilang dan muncul nama lain lagi.
“Mendekati deadline penyusunan kabinet ini (Jokowi-JK) sudah banyak sekali kepentingan, atau sering disebut sudah banyak jelangkung-nya, banyak singitnya,” kata Misbakhun dalam diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (25/10). 
Terlepas singitnya proses penyusunan kabinet, mantan politisi PKS yang menyeberang ke Golkar ini memuji Jokowi. Khususnya pelibatkan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam proses penelusuran rekam jejak calon. 
“Menurut sikap kehati-hatian ini cukup cerdas dan cerdik yang mempunyai nilai strategi,” jelas Misbakhun. 

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Jakarta, Aktual.co – Ketua Umum Jaringan Kemandirian Nasional, Antonius Iwan Dwi Laksono, mengatakan semangat Trisakti pada pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla merupakan harapan baru bagi rakyat Indonesia. Sebab selama ini belum ada perubahan yang signifikan dibawah pemerintahan sebelumnya. 
Semangat ini harus dijaga oleh Jokowi-JK, terutama dalam proses penyusunan kabinet yang rencananya akan diumumkan dalam satu-dua hari ke depan. 
“Bersih dari korupsi merupakan hal pertama harapan dari rakyat Indonesia, ini bisa menyelamatkan triliunan uang rakyat sehingga pembangunan bisa benar-benar untuk kepentingan rakyat,” ucap Iwan dalam diskusi ‘Menagih Janji Semangat Trisakti dalam Kabinet Jokowi-JK’ di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (25/10).
Menurutnya, komitmen yang sejalan dengan semangat Trisakti adalah penegakan tindak pidana korupsi dengan menuntaskan sejumlah kasus yang belum terselesaikan oleh komisi pemberantasan korupsi (KPK).
“Komitmen ini dimulai dengan menuntaskan kasus-kasus besar seperti Century yang melibatkan tokoh besar yakni Boediono, Sri Mulyani. Maupun, kasus BLBI yang melibatkan Setya Novanto, dan Rini Soemarno,” kata Iwan. 
Untuk kemandirian dibidang ekonomi, lanjutnya, Presiden diminta berlaku tegas terhadap intervensi dan kepentingan asing lainnya yang berusaha masuk dalam kabinetnya. Bagaimanapun, semangat Trisakti adalah kedaulatan sepenuhnya ditangan rakyat. 
“Menolak setiap jengkal posisi kabinet yang akan ditempati oleh calon menteri yang merupakan agen neoliberalisme, yang sebetulnya bisa secara mudah dideteksi dan ditelusuri dari track record, pandangan dan jaringan yang selama berada dijalinnya,” pungkas Iwan.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Agenda Trisakti intinya adalah kedaulatan politik, kemandirian ekonomi dan berkepribadian secara budaya. Untuk melakukan itu, maka langkah pertama yang perlu dilakukan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla adalah memastikan kabinetnya sejalan dengan agenda Trisakti. 
Mereka yang dipilih Presiden tidak hanya pandai bicara dan paham soal ekonomi, namun juga mampu menjalankan patriotisme Trisakti. Bukan sekedar menjalankan pembangunan ekonomi dari sisi pertumbuhannya, inflasi keuangan dan statistik ekonomi. 
Demikian disampaikan Ketua Presidium GMNI Twedy Noviady Ginting saat dihubungi, Sabtu (25/10). Menurutnya, kabinet pemerintahan Jokowi-JK harus paham dan mampu melaksanakan arah pembangunan menuju kemandirian. Bukan sebaliknya ekonomi berbasis pasar atau liberal. 
“Mereka akan melakukan berbagai upaya, akan membajak, dibidang energi, pangan, ini yang justru akan menyandera pemerintahan ke depan,” tegasnya. 
Diungkapkan, kemenangan pasangan Jokowi-JK pada pilpres 2014 secara umum dipengaruhi dua faktor. Yakni kekuatan modal dan basis massa. Kedua faktor inilah yang mempengaruhi penyusunan kabinet. Basis massa bisa datang dari partai politik, relawan dan rakyat yang mendambakan Jokowi memimpin Indonesia ke depan. 
Sementara kekuatan modal datang dari mereka yang mempunyai kepentingan ekonomi. Faktor ini tidak bisa dilepaskan dari jaringan internasional yang berupaya memasukkan agendanya dalam pemerintahan ke depan.  
“Posisinya dilematis, tapi Presiden harus punya keberanian, Presiden harus bisa wujudkan kemandirian bangsa. Pak Jokowi bisa menggunakan dukungan besar rakyat Indonesia. Kekuatan ini harus dimanfaatkan betul,” pungkas Twedy.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Koordinator Nasional Posko Perjuangan Rakyat (Pospera), Mustar Bona Ventura, mengingatkan pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla tidak menempatkan calon menteri bermasalah dalam komposisi kabinet pemerintahannya nanti.
Khususnya mereka-mereka yang namanya masuk dalam tanda merah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga yang diminta oleh Jokowi-JK untuk menelusuri rekam-jejak calon menteri. 
Disinggung nama mantan Ketua Staf Deputi Tim Transisi Rini Soemarno yang namanya belakangan santer disebut akan menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Mustar menyatakan hal sama.
“Kita akan katakan pada pemerintahan Presiden Jokowi bahwa ini adalah orang yang bermasalah, orang yang tidak layak dan tidak pantas membantu Presiden,” tegas Mustar usai acara konpers ‘Kabinet 1 Sura’ di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (25/10).
Disampaikan, orang seperti Rini adalah bagian dari masa lalu. Mereka tidak layak menduduki pos penting pada pemerintahan Jokowi-JK. Bila dipaksakan masuk, ia khawatir pemerintahan ke depan justru tersandera oleh menterinya sendiri. 
“Harapan yang selama ini terjadi saya pikir dengan masuknya orang yang bermasalah ini akan bermasalah nantinya,” katanya.
“Kalau nama-nama itu dimasukkan akan menjadi beban baru dan kemudian proses untuk membangun tagline kabinet kerja, kerja akan terhambat dan menjadi masalah,” tambah Mustar.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang