Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo belum mengumumkan menteri, pimpinan lembaga negara termasuk Jaksa Agung. Posisi dan tugas yang ditinggal Basrief Arief karena masa jabatan habis sering berakhirnya tugas Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden, dilaksanakan oleh Andhi Nirwanto, Wakil Jaksa Agung.

Lantas ketika disinggung apakah Presiden Jokowi akan menunjuk Andhi sebagai Jaksa Agung? Dia mengatakan bahwa hal tersebut adalah wewenang seorang presiden. Dia juga mengatakan, lebih cepat lebih bagus jika Jokowi segera mengumumkan Jaksa Agung baru.

“Itu hak presiden, tapi lebih cepat lebih bagus,” kata Andhi kepada wartawan usai Salat Jumat di Kejaksaan Agung, Jakarta, (24/10).

Saat ini Andhi tengah menjalankan tugasnya sebagai Pelaksana Tugas Jaksa Agung. Menurutnya, tugas dan wewenang yang dijalankan itu sesuai pasal 36, 37, 38 Undang-undang Kejaksaan. “Di sana lengkap, mulai tugas dan wewenangnya,” kata Andhi.

Sebelumnya sejumlah nama digadang-gadang untuk menjabat Jaksa Agung. Mulai dari kalangan internal maupun eksternal Korps Adhyaksa itu. Dari internal, selain Andhi beredar nama Widyo Pramono selaku Jampidsus Kejagung saat ini. Dari eksternal ada yang menyebut Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi Zulkarnaen, Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, M. Yusuf, hingga bekas Ketua PPATK Yunus Husein.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Sekalipun  kabinet pemerintahan Jokowi belum pasti diumumkan ke publik, dapat dipastikan mereka-mereka yang sudah dipanggil ke Istana bakal menduduki pos kementerian. 
Sedangkan untuk pos kementerian ekonomi, Jokowi tak mampu melawan intervensi asing dengan memasukan orang-orang yang selama ini menjadi agen kepentingan asing. Salah satu yang santer disebut adalah Kementrian ESDM yang dikabarkan akan ditempati  Kuntoro Mangunsubroto.
“Saya mendapatkan informasi, masuknya kembali nama Kuntoro untuk menduduki Kementerian ESDM atas tekanan Amerika, termasuk CIA (Central Intelligence Agency) agar Jokowi menempatkan Kuntoro untuk mengamankan investasi Amerika di Indonesia. Kalau benar nantinya nama Kuntoro menjadi Menteri ESDM, maka kiamatlah Republik ini,” ujar pengamat politik Rusmin Effendy kepada wartawan di Jakarta, Jumat (24/10).
Menurut Rusmin, kuatnya tarik menarik penyusunan kabinet yang dilakukan Jokowi, tak lepas dari intervensi parpol Koalisi Indonesia Hebat (KIH) maupun kepentingan pihak asing yang selama ini ikut menentukan arah kebijakan ekonomi nasional. Buktinya, belum pernah ada dalam sejarah pelantikan presiden, pemerintah Amerika sampai mengutus Menteri Luar Negeri John Kerry untuk menghadiri pelantikan Jokowi.
“Kehadiran John Kerry tentunya bukan sekedar menghadiri pelantikan yang bersifat serimonial, tapi punya agenda tersembunyi saat melakukan pertemuan dengan Jokowi di Istana. Inilah yang seharusnya diwaspadai rakyat maupun relawan Jokowi, bukan cuma sibuk berpestapora menyambut presiden. Sejak awal saya pesimistis, Jokowi yang selalu dipuja-puja mampu melakukan perubahan,” kata dia.
Dia menjelaskan, publik seharusnya sadar Kuntoro Mangkusubroto ibarat benalu yang selalu hidup dalam setiap zamannya dan memulai karir sebagai Dirut PT Bukit Asam dan Timah, Dirjen Pertambangan Umum, kemudian diangkat menjadi Menteri Pertambangan hingga di era BJ Habibie. Di era Gus Dur menjabat sebagai Dirut PLN, dan di era SBY menjabat Kepala Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) dan saat ini sebagai Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).
Saat menjabat sebagai Menteri ESDM, Kuntoro menginisiasi RUU Migas yang sangat liberal dan pro asing, sehingga akhirnya di judicial review di MK. “Untuk menginisiasi UU Migas, Kuntoro mendapatkan imbalan dari Amerika sebesar US$20 juta. Belum lagi kasus pemecatan sebagai Dirut di PLN pada 2000 karena tak mampu melakukan negosiasi harga listrik swasta dengan pihak asing. Bahkan terlibat dalam perampokan APBN untuk Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh dan Kepulauan Nias sebesar Rp 2,21 triliun.
“Saya heran, kok orang seperti ini mau di angkat lagi menjadi menteri ESDM, memangnya tidak ada orang lain apa. Orang seperti inilah yang perlu diusut KPK kalau memang berkomitmen memberantas korupsi. Sudah terang benderang korupsi yang dilakukan Kuntoro, kok KPK tidak punya nyali. Apa memang KPK sudah masuk angin sehingga tak berdaya menghadapi tekanan para mafia migas,” tegas dia.
Selain nama Kuntoro, beberapa nama yang dipastikan menduduki pos kementerian bidang ekonomi sebagian besar adalah agen asing dan aseng, termasuk para ekonom yang beraliran neoliberalisme.  
“Semua orang tahu, siapa yang selama ini menajdi jongos asing yang menjual bangsanya sendiri bahkan terlibat pelbagai skandal korupsi yang sampai saat ini tak pernah diusut KPK,” ujarnya.