Semarang, Aktual.co — Laboratorium Forensik Kepolisian RI cabang Semarang masih memeriksa selongsong peluru yang ditembakkan ke mobil Toyota Harier milik mantan ketua MPR, Amien Rais. 
“Kita sedang uji balistik, dan berapa kalibernya. Dan masih belum selesai. Jadi belum bisa menentukan senjatanya dari apa,” kata Kepala Labfor Polri Cabang Semarang, Kombes Setijatni Dwiastuti, di Akademi Kepolisian RI, Semarang, Jumat (7/11).
Namun demikian, ia menjanjikan pemeriksaan ini secepatnya diselesaikan. Seperti diketahui, Toyota Harrier Amien Rais yang sedang diparkir di rumahnya di Jalan Pandeansari Blok 2 no 3 Condongcatur, Depok, Sleman, ditembak orang tak dikenal pada Kamis dini hari kemarin. Pada saat peristiwa itu terjadi, Amien Rais sedang tidur.
Dari tempat kejadian perkara, ditemukan selongsong peluru beberapa meter dari Harrier Amien Rais. Anak peluru yang ditemukan sudah dalam keadaan tidak utuh lagi.

Medan, Aktual.co — Pemerintahan Presiden Jokowi sepertinya tidak main-main soal rencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) penghujung November 2014 ini. Meski demikian, belum diketahui besaran kenaikan itu.
Plt. Bupati Tapanuli Tengah, Sukran Jamilan Tanjung tak menampik jika penaikan itu akan berdampak pada naiknya inflasi. Di mana, kelompok masyarakat khususnya nelayan dan petani, yang dinilai paling merasakan dampaknya.
“Kita akan kordinasi dengan TPID, Bank Indonesia, dari situ kita ketahui berapa tingkat inflasi, apalagi ini banyak nelayan, petani, pasti akan berdampak,” ujar Sukran saat dihubungi Aktual.co, Jumat (7/11).
Menurutnya, rencana kenaikan harga BBM harus direspon oleh masyarakat di daerah. Caranya dengan melakukan penghematan dan mengubah pola hidup. Misalnya, menggunakan kendaraan seperlunya.
“Kenyataannya harus menerima kenyataan itu (BBM naik), jadi sudah bisa berhemat menggunakan BBM, seperlunya. Misalnya, kalau cuma jarak 200 meter, ya gak usah naik motor, bisa jalan kaki, atau bersepeda. Ini salah satu penghematan masyarakat,” kata dia.
Dikatakan Syukran, mengantisipasi kenaikan BBM itu, dirinya berharap tidak memunculkan spekulasi di tengah masyarakat, misalnya penimbunan-penimbunan BBM.
“Spekulan, penimbun akan memanfaatkan situasi, jahat-jahat itu kan. Kita juga berharap aparat agar bisa juga mengawasi dan mengantisipasi gejolak di tengah masyarakat,” ujarnya. 

Banda Aceh, Aktual.co — Lembaga Swadaya Masyarakat, Masyarakat Transparansi Aceh (Mata) mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh mengusut penerima aliran dana dalam kasus dugaan korupsi eks Bupati Aceh Utara, Ilyas A Hamid. Disebutkan, kasus itu dilaporkan pihaknya ke Kejati Aceh pada 4 Desember 2012 lalu, lalu laporan kedua dimasukkan ke Kejati Aceh pada 29 Januari 2014. 
“Kami melaporkan tujuh orang yang diduga ikut menikmati kasus itu. Sampai kini baru dua orang ditetapkan tersangka, sisanya belum ada kejelasan,” sebutnya Koordinator Bidang Antikorupsi dan Monitoring Peradilan, Mata, Baihaqi dalam siaran pers yang diterima Aktual.co, Jumat (7/11).
Untuk itu, sambung Baihaqi, pihaknya mendesak agar Kejati mengusut tuntas kasus tersebut, termasuk penerima aliran dana dalam kasus kas bon Rp7,5 miliar tersebut. Dikatakan, pihaknya menduga ada dua oknum mantan anggota DPRK Aceh Utara, satu mantan staf ahli bupati dan satu oknum pimpinan Bank Aceh.
Selain itu, sambung Baihaqi, pihaknya akan melaporkan kasus itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyupervisi kasus tersebut. Untuk hukuman, sambung Baihaqi, pihaknya menilai eks Bupati Aceh Utara itu layak dihukum mati. Pasalnya, telah mengulangi perbuatan korupsi. Sebelumnya, eks bupati itu juga tersangkut kasus bobol kas Aceh Utara sebesar Rp 220 miliar di Bank Mandiri Jelambar, Jakarta Barat. “Untuk itu sangat layak dihukum mati,” tegasnya.
Sementara itu, Kasi Penerangan dan Hukum (Penkum) Kejati Aceh, Amir Hamzah menyebutkan pihaknya telah memanggil Ilyas A Hamid untuk diperiksa. Namun, Ilyas tidak hadir dan kini Kejati telah menetapkan statusnya dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).
Seperti diberitakan sebelumnya, Kejati Aceh menetapkan eks bupati Aceh Utara Ilyas A Hamid sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kas bon Aceh Utara sebesar Rp 7,5 miliar. Sebelumnya, Kejati juga telah menetapkan eks Kabag Ekonomi dan Investasi Aceh Utara, Melodi Taher sebagai tersangka dan kini sedang menjalani proses persidangan di Pengadilan Tipikor Banda Aceh.