Jakarta, Aktual.co —Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi, menilai perlu dilakukan pengkajian terhadap sistem birokrasi untuk mencegah terjadinya penyelewengan di megaproyek Giant Sea Wall atau tanggul raksasa yang dibangun di pesisir Teluk Jakarta.
“Kalau fungsi pencegahan ya dengan melakukan atau mengkaji sistem birokrasinya,” kata Johan, melalui pesan singkat saat dihubungi Aktual.co, Kamis (23/10).
Namun untuk fungsi pengawasan di proyek yang diperkirakan menghabiskan biaya hingga Rp500 triliun itu, Johan mengatakan bukan wewenang KPK.
Kata dia, fungsi pengawasan untuk proyek semacam itu melekat di Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Kalau KPK tidak mengawasi proyek-proyek. Tugas pengawasan secara langsung bukan KPK yang punya kewenangan,” ujarnya. 
Diketahui, pembangunan Giant Sea Wall dilakukan dalam tiga tahap. Pertama, akan dibangun tanggul sepanjang 32 kilometer dan konstruksinya dimulai dari tahun 2014 sampai 2017. 
Kedua, konstruksinya diperkirakan mulai 2018 sampai 2022 dengan luas lahan yang dibangun 1.250 hektare. Lalu tahap ketiga mulai 2022 sampai 2030.
Nantinya, di atas tanggul raksasa ini akan dibangun rumah susun, tujuh belas pulau baru dan bandara besar yang dilengkapi dengan pelabuhan serta jalan tol yang menghubungkan Tangerang dengan Bekasi.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Rencana Detil Tata Ruang DKI Jakarta mewajibkan pengembang mal menyediakan ruang sebesar 20 persen untuk usaha mikro kecil dan menengah termasuk pedagang kaki lima.

“Jadi pedagang bisa masuk di situ untuk mengembangkan usahanya dan tidak lagi berjualan di pinggir jalan. Ruang 20 persen disediakan untuk itu,” kata Kepala Suku Dinas Tata Ruang Kota Administrasi Jakarta Pusat Monggur Siahaan di Jakarta, Kamis (23/10).

Siahaan mengatakan pedagang menggelar dagangan di pinggiran jalan akibat faktor kemiskinan yang menyebabkan tidak mampu membeli rumah toko (ruko) karena harga tinggi.

Karena itulah kata dia, peraturan ini mau mengakomodasi sehingga sektor UMKM bisa mengembangkan usahanya, sementara dari sisi penataan pinggiran jalan perkotaan secara perlahan mulai bersih.

“Sekarang ketika mal sudah dibangun maka tinggal pemerintah kota yang akan mengatur siapa yang akan mengisi ruang-ruang yang telah disediakan itu. Tentu dengan harga yang terjangkau pelaku UMKM atau komersil,” katanya.

Namun menurut dia upaya mengarahkan mereka berjualan di ruang-ruang yang telah disediakan mal kadang tidak berjalan baik, karena ada yang memilih kembali berjualan di pinggiran jalan karena alasan tidak laris.

“Inilah yang sering menjadi kendala. Pedagang mencari tempat yang strategis untuk menjual dagangannya. Bila sudah begini akhirnya menjadi kesulitan untuk menatanya,” ujarnya.

Seperti halnya di Jalan Antara, Pasar Baru Jakarta, sejak pagi pedagang buah, kue bahkan makanan menggelar jualannya sambil memanfaatkan badan jalan, hal serupa juga terjadi di ruas Samanhudi, ketika malam tiba sepanjang jalan itu menjadi ramai seperti pasar malam, pedagang makanan tumpah ruah.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co —Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat mengadakan bimbingan teknis penyelesaian masalah tanah dan bangunan bagi aparat setempat.
“Kami ingin memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada aparatur tentang konsep hukum terkait penataan dan penertiban bangunan di sepanjang kali, saluran dan jalan,” kata Kepala Sub Bagian Sengketa Hukum Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat Dedi Rohedi di Jakarta, Kamis (23/10).
Bimbingan teknis tersebut bertajuk Aspek Hukum Penertiban Tanah dan Bangunan di Daerah Aliran Sungai atau Bantaran Kali.
Ia mengatakan bimbingan teknis itu diperuntukkan kepada kepala lurah dan kepala seksi pemerintahan kelurahan, kepala kecamatan dan kepala seksi pemerintahan kecamatan serta suku dinas terkait seperti Suku Dinas Pekerjaan Umum Jakarta Barat.
“Aparat ini nanti bisa mengontrol dan mengawasi bantaran kali yang sudah ditertibkan bangunannya, jangan sampai dihuni lagi, bantaran kali harus tetap steril dari bangunan,” tuturnya.
Menurutnya, pihak kelurahan dan kecamatan harus memahami konsep hukum penyelesaian masalah tanah dan bangunan untuk dapat membangun kesadaran masyarakat sekitar tentang penertiban bantaran sungai.
“Kelurahan dan Kecamatan adalah garda terdepan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, menyosialisasikan bantaran kali steril dan tahu persis masalah dan hambatan di masyarakat,” ujarnya.
Setelah mengikuti bimbingan tersebut, katanya aparat di lingkungan kota Jakarta Barat dapat memahami aspek administrasi pertanahan dan aspek hukim dari pelanggaran-pelanggaran terhadap bantaran kali atau sungai.
“Tentu ke depan aparat kelurahan dan kecamatan bersikap lebih berhati-hati dalam membuat rekomendasi dan administrasi pertanahan agar tidak mengganggu penertiban,” tutunya.
Sementara itu, salah satu peserta bimbingan, Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan Pekojan Kecamatan Tambora Jakarta Barat Saefudin mengapresiasi kegiatan tersebut karena memperoleh pemahaman yang jelas tentang administrasi pertanahan.
“Bimbingan ini sangat bermanfaat bagi saya selaku kasi pemerintahan yang berkaitan dengan pertanahan, paling tidak bisa dijalankan lingkungan kerja kami tentang administrasi pertanahan yang baik dan bagaimana cara menyelesaikan masalah-masalah tanah di wilayah kelurahan,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid