Jakarta, Aktual.co —Sebanyak 22, 165 kilogram sabu yang senilai lebih dari Rp 44 miliar, berhasil diamankan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dari sebuah rumah di Perumahan Citra Garden 5, Blok B4 No 28, Kelurahan Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat. Tempat tersebut merupakan industri rumahan pengolahan sabu. 
“Dalam pengrebekan di rumah tersebut, selain mengamankan barang bukti berupa narkoba jenis sabu sebanyak 22,165 kilogram,” ujar Direktur Tindak Pidana Narkoba Mabes Polri, Brigjen Pol Anjan Pramuka Putra kepada wartawan, Kamis (23/10).
Dikatakan Anjan pihaknya juga berhasil mengamankan dua orang yakni Hendrik Kho dan Thian Hong. Dari hasil pengembangan, pihaknya berhasil menangkap dua tersangka lainnya yang masih satu komplotan yaitu Ong Beng An (warga negara Malaysia) dan Tjhia Sing di Apartemen Teluk Intan, kamar 10 LN.
“Kelompok ini merupakan kelompok baru yang memproduksi sabu menggunakan sabu cair. Sabu cair mereka dapatkan dari Hongkong. Modus ini merupakan modus lama, dimana sabu cair dimasukkan ke dalam 20 botol bening di dalam dus,” tukasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co —Warga yang terkena penertiban pemukiman liar di Taman Honda kawasan Tebet Timur, Jakarta Selatan, hampir rata-rata pemulung yang tidak memiliki kartu keluarga. 
Demikian disampaikan Kepala Seksi Pertamanan Kecamatan Tebet,  Amir Syah, di Jakarta, Kamis (23/10).
“Kami minta ke Pak RW (datanya), tidak ada kartu keluarga. Bukan warga saya, mereka penduduk liar,” katanya Amir.
Ia mengatakan sebanyak 500 pintu rumah yang ada di kawasan penertiban tersebut bekerja sebagai pemulung. Sementara sebagian lainnya, kata Amir, merupakan petugas Suku Dinas Kebersihan Jakarta Selatan.
Amir mengatakan, lahan yang ditempati oleh warga tanpa KK tersebut merupakan kawasan Taman Honda milik Dinas Pertamanan DKI Jakarta.
“Pada tahun 80-an memang ada orang tinggal di situ, tapi sudah dibebaskan dan pemiliknya sudah pergi. Nah saat lahan Taman Honda ini kosong datanglah pemulung satu per satu,” kata Amir.
Ia juga mengatakan, penertiban tersebut pun merupakan permintaan dari ketua Rukun Warga (RW) setempat karena dianggap menganggu ketertiban umum.
Sebelum melakukan penertiban, Amir mengatakan, pihak Dinas Pertamanan juga sudah memberikan sosialisasi dan dua kali surat peringatan.
“Tanggal 24 (September) kami rapat, 29 sosialisasi, 30 inventarisasi, kita berikan SP 1 (surat peringatan) tanggal enam sampai 14, SP 2 tanggal 14-19, dan SPB (surat peringatan bongkar) kemarin,” ujar Amir.
Sementara Kepala Suku Dinas Pertamanan Jakarta Selatan Marfuah mengatakan warga yang terkena penertiban tersebut bisa mendapatkan tempat tinggal sementara apabila terdata sebagai warga Jakarta.
“Minimal kalau mereka punya KTP (Jakarta) akan dicarikan solusi, seperti tinggal di rumah susun, tapi kalau tidak ada, disuruh pulang (kampung) sementara,” ujar dia.
Marfuah menjelaskan, penertiban yang dilakukan kemarin merupakan konstitusi pemerintah kota. “Semua kembali pada konstitusinya, kalau itu memang punya pemerintah ya punya pemerintah,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co —Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi, menilai perlu dilakukan pengkajian terhadap sistem birokrasi untuk mencegah terjadinya penyelewengan di megaproyek Giant Sea Wall atau tanggul raksasa yang dibangun di pesisir Teluk Jakarta.
“Kalau fungsi pencegahan ya dengan melakukan atau mengkaji sistem birokrasinya,” kata Johan, melalui pesan singkat saat dihubungi Aktual.co, Kamis (23/10).
Namun untuk fungsi pengawasan di proyek yang diperkirakan menghabiskan biaya hingga Rp500 triliun itu, Johan mengatakan bukan wewenang KPK.
Kata dia, fungsi pengawasan untuk proyek semacam itu melekat di Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Kalau KPK tidak mengawasi proyek-proyek. Tugas pengawasan secara langsung bukan KPK yang punya kewenangan,” ujarnya. 
Diketahui, pembangunan Giant Sea Wall dilakukan dalam tiga tahap. Pertama, akan dibangun tanggul sepanjang 32 kilometer dan konstruksinya dimulai dari tahun 2014 sampai 2017. 
Kedua, konstruksinya diperkirakan mulai 2018 sampai 2022 dengan luas lahan yang dibangun 1.250 hektare. Lalu tahap ketiga mulai 2022 sampai 2030.
Nantinya, di atas tanggul raksasa ini akan dibangun rumah susun, tujuh belas pulau baru dan bandara besar yang dilengkapi dengan pelabuhan serta jalan tol yang menghubungkan Tangerang dengan Bekasi.

Artikel ini ditulis oleh: