Jakarta, Aktual.co — Tertundanya pengumuman kabinet lantaran Presiden Joko Widodo alias Jokowi masih harus mencari pengganti dari nama-nama kandidat yang sebelumnya ditandai oleh KPK karena berpotensi berurusan dengan hukum.
Demikian dikatakan Sekjen Partai Nasdem Patrice Rio Capella di Jakarta, Kamis (23/10).
“Jadi begitu dapat nama pengganti, dibawa lagi namanya ke KPK untuk dicek, jadi dua kali kerja,” ucap dia.
Sejauh ini Jokowi belum mengumumkan nama-nama menteri dalam kabinetnya. Jokowi ditengarai masih mencari pengganti dari sejumlah nama menteri yang sebelumnya ditandai oleh KPK karena berpotensi berurusan dengan hukum.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Direktorat Tindak Pidana Narkoba Badan Reserse Kriminal Mabes Polri melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi peracikan atau “Clandestine Laboratorium” shabu senilai Rp44 miliar di Perumahan Citra Garden 5, Jakarta Barat.
“Ini adalah kasus shabu internasional dengan barang bukti berupa shabu seberat 22,165 kilogram atau senilai dengan empat puluh empat miliar rupiah,” kata Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Anjan Pramuka Putra di Kalideres, Jakarta Barat, Kamis (23/10).
Anjan juga mengatakan mengamankan barang bukti shabu tersebut sama dengan menyelamatkan 221.650 jiwa.
Dalam olah TKP tersebut ditunjukkan barang bukti shabu seberat 22,165 kilogram yang terbagi dalam 20 kantong plastik dengan berat rata-rata 1,2 kilogram per kantong.
Selain itu juga terdapat barang bukti berupa bahan baku shabu cair dalam kemasan botol cuka, alat produksi shabu, enam telepon genggam, dan beberapa wadah plastik.
Anjan mengatakan barang baku shabu cair tersebut berasal dari Tiongkok dan dikirim melalui jalur laut dari Hong Kong ke Indonesia.
Anjan mengatakan kejahatan narkoba bermodus shabu cair kemudian diracik menjadi shabu-shabu di perumahan tersebut untuk dipasarkan adalah modus lama.
“Home industri shabu cair adalah modus lama tapi berulang kembali dengan modus mengelabuhi petugas dengan diletakkan dalam botol beling berlabel cuka,” kata Anjan.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran Firdaus Ilyas mengatakan, janji dan komitmen pemerintahan “Indonesia Baru” Jokowi-JK adalah mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel dengan spirit kerja, kerja dan kerja. 
“Ada beberapa hal yang harus menjadi fokus kerja pemerintahan Jokowi-JK. Pertama mengoptimalkan penerimaan negara, khususnya dari sektor perpajakan dan penerimaan negara dari sumber daya alam (SDA),” kata Firdaus dalam keterangan yang diterima redaksi, Kamis (23/10).
Kedua, melakukan efisiensi dan penghematan belanja negara khususnya yang terkait dalam subsidi energi dengan cara memutus rantai “rent seeking”. Ketiga, melakukan penegakan hukum dan pemberantasan mafia yang terkait dengan hajat hidup orang banyak.
“ICW menenggarai ada beberapa kementerian dan lembaga di bawah eksekutif (Pemerintahan Jokowi JK) yang berpotensi dibajak oleh kepentingan mafia. Mafia yang dimaksud adalah mafia hukum, mafia energi,mafia pajak, mafia hutan dan mafia pertambangan,” ujarnya lagi. 
Sementara itu, kementerian yang rentan disusupi oleh mafia antara lain Kementrian Hukum dan HAM, kejaksaan, kepolisian, ESDM, Kemenkeu, KemenBUMN, Kemenhut, Kemenko Perekonomian, Kementrian Maritim dan SDA. 
“Kepentingan para mafia adalah memastikan bahwa usaha bisnis para mafia tersebut tidak terganggu oleh kebijakan pemerintahan yang baru terbentuk. Kepentingan lainnya adalah agar para mafia tersebut tidak tersentuh oleh hukum,” ujarnya lagi.
Kekhawatiran adanya kepentingan mafia tersebut muncul setelah mempelajari beberapa figur calon menteri atau pejabat setingkat menteri yang diberitakan diusulkan oleh Jokowi-JK ke KPK.
“ICW meminta Jokowi-JK berhati-hati dan tidak diintervensi oleh kepentingan mafia. Jika kepentingan mafia masuk melalui menterinya, maka mustahil bagi Jokowi-JK mewujudkan upaya pemberantasan mafia maupun mewujudkan pemerintahan yang berpihak rakyat dan bebas dari korupsi,” demikian Firdaus.