14 Januari 2026
Beranda blog Halaman 42438

Lagi, Wapres JK Janji Umumkan Kabinet Hari Ini Atau Besok

Jakarta, Aktual.co — Wakil Presiden Jusuf Kalla lagi-lagi mengatakan kalau pengumuman kabinet pemerintahan Jokowi-JK bisa diumumkan hari ini atau besok.
Saat ditanya apakah sudah dipastikan ada perubahan kabinet dengan penambahan satu menko, yaitu menko bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. JK meminta publik untuk menunggu saja pengumuman kabinet.
“Tunggu saja besok, atau hari ini, atau besok,” kata Wapres JK di Kantor Wapres, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (24/10).
Ketika ditanya lagi soal pengumuman akan dilakukan setelah salat Jumat nanti, JK pun meminta publik untuk bersabar.
“Tunggulah, sabar-sabar sedikit,” kata JK.
“Tunggu saja.” (Baca: Effendi Simbolon: Pengumuman Kabinet ‘Jumat Keramat’)
Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Effendi Simbolon memperkirakan jika Presiden Joko Widodo akan menumumkan nama-nama menterinya, Jumat (24/10) besok.
Hal itu diungkapkan bekas wakil ketua Komisi VII DPR RI periode 2009-2014, dalam acar talk show di salah satu stasiun televisi swasta, Kamis (23/10), terkait batalnya Presiden Jokowi umumkan kabinet di Tanjung Priok, Rabu (22/10) malam.
“Keyakinan saya akan diumumkan besok, sesudah (salat) Jumat,” kata dia.
Sedangkan menurut Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, Presiden Jokowi tidak bisa mengumumkan kabinet pemerintahannya sebelum ada surat tanggapan soal nomenklatur kementerian dari DPR, yang sebelumnya dikirim oleh Jokowi ke lembaga wakil rakyat itu.
“Secara etika kan minta pendapat mau bentuk kabinet, lalu mau diumumkan kan itu mustahil,” kata Fahri di gedung DPR, Jakarta, Kamis (23/10).
Menurutnya, jika surat itu tidak diberikan pada DPR, Jokowi bisa mengumumkan kabinet tersebut.
“Kecuali Presiden tidak masukkan surat, kan gak apa-apa juga. Tetapi karena surat udah masuk, ada masalah etika,  maka jika sudah serahkan surat pada lembaga negara minta pertimbangan, maka dia harus tunggu pertimbangan itu dalam tujuh hari (kedepan),” kata Fahri.

Artikel ini ditulis oleh:

Kabinet Jokowi-JK, DPR Janji Tak Lakukan Intervensi

Jakarta, Aktual.co — DPR memiliki peran dalam penyusunan kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla, yakni memberi pertimbangan untuk perubahan nomenklatur kementerian baik yang digabung atau dipisah.
‎Pimpinan DPR pun mengatakan tak akan mengintervensi proses penyusunan tersebut.
“Kita tahu penentuan penetapan sruktur kabinet adalah domain presiden, sehingga sudah tepat kalau Jokowi sendiri yang harus memutuskan. Kami nggak mau intervensi, tapi karena ada perubahan, sesuai UU tentang kementerian negara itu ada pertimbangan DPR,” kata Wakil Ketua DPR Agus Hermanto di gedung DPR, Jakarta, Jumat (24/10).
Agus menerangkan, surat presiden tentang perubahan kementerian diterima DPR tanggal 22 Oktober‎. Berdasarkan rapat Bamus kemarin, surat itu akan dibahas oleh pimpinan DPR.
“Mulai dari tadi malam kita kerjain, hari ini juga karena kita harus beri jawaban yang baik dari tinjauan politis, tinjauan akademis, ada pakar hukum tata negara yang sangat ahli,” kata Agus.
Wakil ketua umum DPP Partai Demokrat itu membantah DPR lambat membahas surat Jokowi tersebut, atau terkesan mengulur padahal pertimbangan juga bisa memberi masukan bagi Jokowi sebelum mengumumkan kabinet.
“Kalau menurut hemat kami Senin sudah kami sampaikan (surat ke Jokowi),” kata dia.
Sebelumnya,  Presiden Jokowi memberikan alasan mengapa dirinya hingga saat ini belum mengumumkan susunan kabinetnya.
Menurut Presiden Jokowi, hal itu lantaran DPR belum memberikan pertimbangan terkait nomenklatur enam kementerian yang akan dipisah dan digabung dalam kabinetnya. Dia bahkan mengaku sudah mendesak DPR untuk segera memberikan jawaban. 
“Kita sudah minta Dewan (DPR) untuk memberikan pertimbangan secepatnya,” kata Presiden Jokowi.

Artikel ini ditulis oleh:

AKD DPRD NTB Dikuasai KMP

Jakarta, Aktual.co — Alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nusa Tenggara Barat periode 2014-2019 dikuasai enam partai politik yang tergabung dalam koalisi merah putih.
Dari lima komisi yang ada di DPRD NTB, hampir seluruh pimpinan komisi dikuasai kubu partai pendukung koalisi merah putih. Tercatat, ada 13 orang anggota yang duduk sebagai pimpinan. Sedangkan, partai pendukung yang tergabung dalam koalisi Indonesia hebat (KIH) hanya dua orang.
“Meskipun ini Ini bukan kemenangan koalisi merah putih tetapi kemenangan untuk semua anggota yang duduk di DPRD NTB,” kata Ketua Komisi I DPRD NTB Ali Ahmad di Mataram, Kamis (23/10).
Ia mengakui, selama proses pemilihan alat kelengkapan DPRD NTB terlebih lagi di Komisi I DPRD NTB, kata politisi kawakan ini, menunjukkan suasana yang menjunjung tinggi demokrasi dan betul-betul hidup tanpa ada ketegangan antar masing-masing anggota dewan.
“Jadi semua proses tidak ada masalah semua dipilih secara demokratis,” tegas politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.
Oleh karena itu, pihaknya berharap sesuai dengan tugas dan fungsi pokok komisi I DPRD NTB, akan berusaha bekerja secara maksimal sesuai dengan yang selama ini diharapkan masyarakat.
Terlebih lagi, sesuai dengan tugas dan fungsi pokok komisi I tidak terlepas dari kemitraan dengan pihak eksekutif dalam hal ini pemerintah provinsi, termasuk lembaga vertikal lainnya.
Hal senada juga di katakan politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang juga sekaligus terpilih sebagai Ketua Komisi III DPRD NTB Johan Rosihan. Dikatakannya, bahwa apa yang terjadi di DPRD NTB merupakan sebuah dinamika dalam dunia politik.
Meski dalam alat kelengkapan DPRD NTB seluruhnya di kuasai dari partai politik pendukung koalisi merah putih. Namun, dalam penentuan kebijakan tidak otomatis pada partai di mitra koalisi, tetapi paling utama bagaimana kesejahteraan masyarakat bisa menjadi lebih terjamin.
“Intinya, meski ada memang bagi-bagi jatah di dalam penentuan alat kelengkapan dewan, tetapi semua partai yang ada di DPRD NTB terakomodir dengan baik,” ucapnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Kandidat Menteri Terindikasi Korupsi, Erwin: Bagaimana Kerja “Head Hunter”?

Jakarta, Aktual.co — Pascapelantikan Jokowi sebagai presiden Republik Indonesia, masyarakat mulai menanti siapa menteri dalam kabinet yang bakal membantu menjalankan program nawacita dan trisakti Bung Karno.

Menurut mantan Anggota Pokja Energi Rumah Transisi, Erwin Usman banyaknya nama-nama calon menteri yang diajukan Jokowi-JK memiliki tanda merah dan kuning tebal berpotensi menjadi tersangka korupsi, memunculkan pertanyaan bagaimana kinerja tim pencari menteri Jokowi atau dikenal dengan istilah “head hunter”.

“Ada tiga catatan dalam kasus ini. Pertama, tim head hunter sengaja mengajukan daftar nama kabinet yang sudah diketahui berpotensi jadi tersangka korupsi. Mereka tak mau capek mencermati rekam jejak para calon. Mereka memakai azas pragmatisme,” ujar Erwin dalam keterangan yang diterima Aktual, Jumat (24/10).
 
Lebih lanjut dikatakan jika Tim head hunter sengaja memasukan nama-nama yang berpotensi bermasalah soal korupsi untuk mempersulit Jokowi-JK di masa depan, karena tersandera dgn kabinet yang bermasalah dengan kasus korupsi.
 
“Ketiga, Tim head hunter juga mengabaikan partisipasi publik yang secara swadaya dalam tiga bulan terakhir membuat sejumlah usulan dan masukan melalui situs-situs terkait kandidat menteri yang layak dan bagus untuk membantu jalankan visi Trisakti dan Nawa Cita Jokowi-JK,” tegasnya.
 
Menurutnya, Jokowi-JK tegas mencoret nama-nama yang potensial jadi tersangkut korupsi, serta menolak jika kembali diajukan nama-nama yang bermasalah dan kontroversial di publik.

“Kami berharap Jokowi mendengarkan masukan dari kalangan relawan, LSM, pers dan pemerhati korupsi,” ujar Erwin yang juga merupakan Direktur IMES.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Dari Acara Boyz Market, Barber Shop Masih Ngetrend!

Jakarta, Aktual.co — Kebanyakan pria merasa ogah-ogahan jika harus mengantarkan pasangannya untuk pergi ke salon. Karena bagi pria, salon hanyalah milik dunia wanita saja. 
Tetapi tidak semua pria seperti itu, ada pula beberapa pria yang suka pergi ke salon untuk membuat trend baru pada rambut mereka. Untuk mengubah tatanan rambut mereka, biasanya para pria lebih memilih salon ketimbang barber shop. 
Di gelaran Boyz Market di Gandaria City, tim Aktual.co mengunjungi stand Barber Shop dan menanyakan eksistensi barber shop di jaman sekarang ini. 
“Anak muda jaman sekarang itu lebih banyak memotong rambutnya di salon ketimbang pergi ke barber shop, kenapa? Karena mereka lebih menilai bahwa barber shop itu terlalu jadul yah, dan melihat yang memotong rambutnya pun sudah tua, jadi menunjukkan bahwa barber shop tidak bisa sesuai dengan yang mereka inginkan karena menilai jadul tersebut,” ucap Tri Putra Salman Salim, salah satu anak muda yang membuka stand barber shop di acara Boyz Market, di Gandaria City, Jakarta, Kamis (23/10). 
Padahal, sambungnya, barber shop jaman sekarang kan sudah trend, yang memangkasnya pun anak muda yang mengerti trend, jadi yah sekarang barber shop diangkat kembali.

Ketimbang dari Parpol, Ahok Ingin Wagub PNS

Jakarta, Aktual.co —Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ternyata mengaku lebih ingin memilih Wakil Gubernur dari kalangan pegawai negeri sipil Pemerintah Provinsi sendiri, ketimbang mengambil dari kalangan partai politik.
Kata dia, lebih baik pilih kalangan PNS daripada timbul perdebatan jika dia memilih salah satu di antara calon yang diajukan dua partai pengusung, yakni PDI-P dan Gerindra. 
“Kalau pilih Pak Djarot dari PDI-P nanti Gerindra marah. Kalau saya pilih dari Gerindra nanti PDI-P marah,” selorohnya di Balaikota, Kamis (23/10) kemarin.
Menghindari itu, kata Ahok, kalau dia diperbolehkan sebenarnya dia lebih memilih wagub dari birokrat atau non paprpol. 
Bahkan dia mengaku sudah mengantongi nama dari kalangan birokrat, yang sudah sering disebut-sebutnya, yakni Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Sarwo Handayani atau yang biasa disapa Bu Yani.
“Kalau bu Yani kan netral, dia orang kerja. Makanya saya bilang kalau bisa di sini (Balaikota) nanti jangan ada orang politik deh. Walaupun memang jabatan saya politik, tapi kan kita PNS jadi dihargai kan. Kasih kesempatan pada PNS ya kita mau kasih dong yang terbaik,” ujar Ahok.
Secara garis besar Ahok menginginkan siapapun yang akan menjadi wagubnya nanti dapat disikapi dengan baik oleh semua pihak dan tidak menumbulkan suatu masalah apapun.
Ia juga berharap wagub yang terpilih nantinya bisa bekerja dengan baik, sehingga pembangunan di Jakarta bisa segera terlaksana.

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain