Jakarta, Aktual.co — Sidang lanjutan kasus suap di Lingkungan Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas, dengan terdakwa Artha Meris Simbolon kembali digelar, Kamis (23/10). Sidang lanjutan itu sedianya Jaksa Penuntut Umum Irene Putri menghadirkan saksi ahli, yaitu Ketua Digital Forensic Analyst Team Puslabfor Mabes Polri AKBP Muhammad Nuh Al-Ahzar untuk memeriksa rekaman suara meris.
Dalam persidengan itu mengungkap fakta baru. Sebab, selama ini Presiden Direktur PT Kaltim Parna Industri itu kerap menyangkal suaranya dalam beberapa rekaman sadapan percakapan telepon dengan saksi Deviardi.
Muhammad Nuh Al-Azhar yang dihadirkan sebagai saksi itu, meyakini suara Meris identik dengan suara perempuan dalam rekaman percakapan telepon hasil sadapan itu. Dia mengatakan, kesimpulan itu diambil setelah melakukan serangkaian proses analisa dan pemeriksaan barang bukti suara berbentuk digital.
“Dari hasil analisis sampel yang kita terima suaranya identik,” kata Nuh saat bersaksi sebagai ahli, dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (23/10).
Menurut Nuh, dia juga ditugaskan menganalisa sampel suara mantan kepala SKK Migas Rudi Rubiandini, Deviardi, pejabat SKK Migas Gerhard Marten Rumeser, serta ayah Meris, Marihad Simbolon. Dia mengukur kesamaan suara itu dari komponen performa, bandwith (rentang), dan pitch.
Menurut dia, dalam analisa suara itu dilakukan dengan cara membandingkan suara kata perkata. Sebab kata dia, dalam Standar Operasi Prosedur memang diharuskan memerika kemiripan minimal 20 kata, supaya bisa diambil kesimpulan identik.
“20 kata itu kita mengikuti prosedur FBI. Dari hasil analisa, kita dapatkan 20 kata yang memiliki kemiripan secara audio dan teknis,” kata dia.
Dia mengatakan, ada dua cara buat mengidentifikasi sidik suara (voiceprint) seseorang dalam rekaman sadapan. Pertama adalah dengan analisa algoritma dan kedua dibantu dengan alat bantu berupa perangkat lunak.
Mendengar kesaksian itu, Meris tidak mengajukan pertanyaan. Dia hanya mau menanggapi kesaksian Nuh dalam nota pembelaan (pledoi). 

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu
Nebby

Jakarta, Aktual.co — Ketua Presidium Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Twedy Noviady Ginting mengatakan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla sulit mewujudkan Trisakti Bung Karno. Dan ada sembilan program prioritas Jokowi-JK, yang diberi nama Nawacita. 
Kata dia, untuk mewujudkan itu banyak tantangan dan rintangan yang akan dihadapi, termasuk dalam menyusun komposisi kabinet. “Jokowi harus secara cermat memilih para menterinya yang memahami Trisakti Bung Karno. Karena Trisakti Bung Karno yang menjadi roh dari Nawacita Jokowi-JK. Berikutnya, calon menteri yang memahami Trisakti Bung Karno tersebut harus memiliki track record yang bagus, bebas korupsi, kompeten dan punya integritas,” ujarnya dalam siaran pers di Jakarta, Kamis (23/10). 
Bila para menteri kabinet Jokowi -JK tidak memahami Trisakti Bung Karno, maka bisa dipastikan pemerintahan Jokowi-JK akan gagal mewujudkan Nawacita. Bahkan, bila calon menteri kabinet Jokowi-JK berasal dari kalangan neoliberal, maka ini sama saja dengan proses de-Soekarnoisasi. Pemikiran besar Bung Karno dihancurkan oleh oknum yang mengatasnamakan pemikiran Bung Karno.
“Untuk itu, kami mengingatkan kembali Presiden Jokowi untuk tetap konsisten menjalankan Trisakti Bung Karno, termasuk dalam memilih menteri kabinet Jokowi-JK,” tegasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Koalisi Merah Putih membantah memberikan jatah pimpinan komisi ke Koalisi Indonesia Hebat. 
Hal itu dikatakan oleh politikus Partai Golkar Bambang Soesatyo, di gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (23/10).
Menurut wakil bendahara umum Partai Golkar itu, KIH yang meminta kepada KMP jatah pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan.
“Jadi, KIH atau PDIP (pimpinan KIH) mendesak KMP (memberikan jatah komisi), awalnya minta 10 pimpinan komisi (termasuk AKD), (lalu) berkurang menjadi 5. 4 untuk komisi dan 1 AKD. Jadi bukan kita yang memberikan,” kata Bambang.
Pernyataan Bambang berbanding terbalik dengan Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR Ade Komaruddin. Ade mengatakan memberikan jatah pimpinan Komisi ke fraksi PDI Perjuangan. 
“Kita musyawarah mufakatkan. Dari proses musyawarah itulah (PDIP cs dikasih jatah pimpinan Komisi) kita kan sama-sama di sini (DPR),” kata Ade di gedung DPR, Jakarta, Kamis (23/10).
Namun dirinya enggan mengatakan, PDIP Cs akan dapat jatah Komisi mana saja. Dia juga tak mau menjelaskan, apakah pimpinan komisi itu hanya diberikan kepada PDIP saja atau juga PKB, NasDem, Hanura ataupun PPP.
Yang jelas, pihaknya akan membicarakan ini kepada PDIP. Soal pembagian di antara partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat, hal itu diserahkan kepada PDIP.
“Yang jelas kita bicara dengan PDIP, soal PDIP bagaimana itu urusan PDIP.”
Ade menambahkan, soal pimpinan komisi, yang jelas pihaknya bakal mengakomodir keinginan PDIP. Yakni memberikan sejumlah kursi pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan.
“Pokoknya kita mengakomodir, kita bagian dari musyawarah tadi,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh: