Jakarta, Aktual.co — Politikus Partai Demokrat Ruhut Poltak Sitompul mengatakan, kabinet pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla akan cepat terbentuk apabila tidak diganggu oleh pihaknya sendiri.
“Kalau tidak direcoki saya rasa cepat (pembentukan kabinet). Kemarin malam sudah kumpul-kumpul ternyata gak jadi, kan kasihan sama pak Jokowi. Saya mohon pak Jokowi didukung lah,” kata Ruhut di Jakarta, Kamis (23/10).
Ruhut memandang dengan terpilihnya Jokowi sebagai Presiden RI maka yang bersangkutan merupakan presiden semua kalangan. Partai tidak perlu merecoki hak prerogratif presiden dalam menentukan menteri.
“Saya mohonlah, dia kan user, biarlah dia yang memilih. Untung dia masih terlindungi undang-undang sampai 14 hari (batas maksimal pengumuman kabinet), kalau tidak Koalisi Merah Putih pasti sudah ‘siap’,” kata dia.
Ruhut mengatakan selama ini berdasarkan pengalaman Demokrat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selalu teliti menentukan menteri. Sehingga ketika persiapan sudah matang, sehari setelahnya langsung diumumkan nama-namanya.
“Tetapi apapun kita harus tetap beri semangat kepada Jokowi biar dia tetap tegar, dan kepada partai pendukung saya mohon jangan lah direcoki, kita sama-sama tahu kok dia itu presiden ingin mencari yang terbaik untuk bangsa ini melalui pembantu-pembantunya,” kata Ruhut.
Sejauh ini Jokowi belum mengumumkan nama-nama menteri dalam kabinetnya. Jokowi ditengarai masih mencari pengganti dari sejumlah nama menteri yang sebelumnya ditandai oleh KPK karena berpotensi berurusan dengan hukum.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (KIB) Adhie Massardi menduga adanya ketidakberesan pada tim seleksi menteri yang dibentuk Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo – Jusuf Kalla. Sebab 43 nama yang disodorkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) justru bermasalah. 
“Melihat fakta yang disampaikan KPK bahwa dari 43 nama kandidat anggota kabinet Jokowi ternyata sekitar 15 di antaranya (lebih dari 30%) terindikasi kuat terlibat korupsi, maka persoalan sesunguhnya berada di Tim Seleksi Anggota Kabinet Jokowi,” kata Adhie, kepada Aktual.co,  Kamis (23/10).
Menurutnya, kemunculan prosentase calon menteri terindikasi korupsi adalah bentuk nyata kerja tim seleksi anggota kabinet. Apabila Jokowi-JK ingin berbenah sekaligus mempertanggjawabkan amanah yang diberikan rakyat, maka harus mengganti seluruh anggota tim seleksi.
“Pertama, yang harus dilakukan Jokowi adalah mengganti seluruh anggota tim seleksi, karena patut dapat diduga justru mereka yang sesungguhnya bermental korup!,” jelasnya.
Untuk mempertegas pertanggungjawabannya kepada rakyat, Jokowi juga disarankan untuk mengajukan permintaan ke PPATK agar menelisik rekening anggota tim seleksi.
Untuk diketahui, Jokowi-JK melalui Tim Transisi menyodorkan 43 nama calon menteri ke PPATK dan KPK. Ini dilakukan untuk melihat rekam-jejak calon kabinetnya agar ke depan tidak menyandera jalannya pemerintahan.
Rabu (22/10) kemarin, setelah menerima penilaian KPK, Presiden di Istana Negara menyebut dari jumlah itu terdapat 8 calon menteri tidak direkomendasikan KPK.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Gedung parlemen di Senayan kembali memanas. Hal ini disebabkan Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat berebut posisi pimpinan komisi.
Anggota DPR F-PDIP Arya Bima mengatakan sudah mulai ada perkembangan baik. Infonya, Fahri Hamzah ditugaskan ketemu Puan Maharani untuk lakukan lobi.
“Kita lihat saja perkembangannya,” katanya di gedung DPR sebelum rapat koordinasi bersama Pimpinan DPR di Gedung DPR, Senayan, Kamis (23/10)
Arya sudah menyatakan KIH sendiri meminta 16 kursi pimpinan komisi dari 47 jabatan di alat kelengkapan negara. “PDIP belum mengirimkan nama-nama karena lobi belum mencapai kesepakatan,” ungkapnya.
Seperti diketahui, keputusan soal komisi dan Alat Kelengkapan DPR (AKD) akan dibahas hari ini melalui Sidang Paripurna.
Informasi yang diperoleh Aktual.co, menyatakan beberapa fraksi dari KMP membuka lebar kepada kader PDIP (sebelumnya KIH). Dalam posisi pimpinan komisi dan AKD, dua pimpinan komisi akan dibagikan kepada PDIP.
“Kita bagikan dua pimpinan komisi ke PDIP bukan ke KIH-nya,” ungkap sumber Aktual.co. 

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Penundaan nama-nama kabinet Joko Widodo (Jokowi) di Tanjung Priok kemarin malam (Rabu, 22/10), membuat Wakil Ketua Kadin, Bambang Soesatyo kecewa.
“Penundaan itu rugikan banyak orang. Merugikan pengusaha, satu hari gak bisa kerja di pelabuhan itu, jadi Presiden jangan seenaknya, kenapa tidak di Istana saja,” kata Bamsoet, sapaannya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (23/10).
Menurut politisi Golkar ini, kejadian semalam, membuat buruh dan pengusaha tidak bisa bekerja.
“Siapapun yang berikan anggaran (pengumuman), entah itu bandar, sponsor dirugikan. Buruh tidak bisa kerja, pengusaha tidak bisa bongkar muat,” jelasnya.

Artikel ini ditulis oleh: