Jakarta, Aktual.co — Sekretaris Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan, Koalisi Indonesia Hebat (KIH) tidak siap menghadapi kekalahan dan perubahan, menanggapi dibentuknya DPR tandingan.
“Bukan hanya mengganggu ritme kerja DPR, manuver membentuk pimpinan DPR tandingan memperlihatkan perilaku KIH sebagai kekuatan politik yang menolak kesetaraan eksekutif-legislatif serta tidak dewasa dalam berpolitik dan berdemokrasi, bahkan cenderung ingin menguasai semua dari hulu hingga hilir,” kata Bambang, Minggu (2/10).
Padahal, kata dia, untuk mengikis perilaku korup para oknum birokrat sekaligus mewujudkan “good and clean governance”, kesetaraan eksekutif-legislatif menjadi syarat mutlak. Sehingga dikatakannya, DPR kini tidak boleh berada di bawah pengaruh pemerintah lagi agar bisa efektif menjalankan fungsi pengawasan.
Menurut dia, semangat Koalisi Merah Putih (KMP) untuk mewujudkan kesetaraan eksekutif-legislatif itu ditentang oleh KIH.
Dengan membentuk pimpinan DPR tandingan, menurut dia, KIH tidak ingin DPR bisa efektif menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintahan.
Bambang berpendapat, peta kekuatan di DPR saat ini sudah ideal dalam mewujudkan kesetaraan eksekutif-legislatif.
Dalam sistem pemerintahan presidensial, dibutuhkan legislatif yang kuat agar efektif mengawasi pemerintah. Menurutnya, banyak cabang kekuasaan berada dalam genggaman presiden. Bahkan, presiden pun memiliki hak prerogatif dalam lingkup eksekutif.
Jika DPR tidak bisa efektif melaksanakan fungsi pengawasan, akan ada banyak masalah yang berpotensi tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh presiden.
“Skandal Bank Century, praktek kartel minyak dan kartel-kartel komoditi lainnya adalah beberapa contoh kasus paling faktual yang sampai sekarang tidak bisa dipertanggujawabkan oleh pemerintah, karena kekuatan DPR dalam melakukan pengawasan terus dipreteli oleh pemerintah,” kata dia.
Dia menegaskan bahwa kesetaraan eksekutif-legislatif hingga saat ini belum pernah terwujud.
“Sepanjang era Orde Baru, DPR hanya menjadi tukang stempel. Bahkan 10 tahun periode kepresidenan SBY pun fungsi check and balances sama sekali tidak efektif karena DPR dipreteli oleh Sesgab pendukung pemerintah,” kata anggota Komisi III DPR ini.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Anggota DPR Saleh P Daulay mengatakan, fraksi yang jumlah kursinya lebih banyak mendapat proporsi yang lebih besar dalam menempatkan anggotanya di setiap Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Sementara yang lebih sedikit kursinya mendapat proporsi yang lebih sedikit. 
“Semua itu sudah dilaksanakan pimpinan dan ditawarkan kepada semua fraksi di dalam paripurna,” kata dia, Minggu (2/11).
Akan tetapi, dirinya mengakui ada beberapa fraksi yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat tidak mau memasukkan nama-nama sesuai dengan proporsinya. Alasannya, karena tidak proporsional dalam menyusun pimpinan di AKD. 
“Ini tentu merupakan dua hal yang berbeda dan sama sekali tidak koheren. Karena mekanisme pengisian AKD secara proporsional sesuai jumlah kursi berbeda dengan mekanisme pemilihan pimpinan AKD,” kata dia.
Semestinya, beberapa fraksi itu memasukkan nama-nama anggotanya dulu di dalam AKD. Langkah berikutnya baru pemilihan pimpinan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam UU MD3 dan tata tertib DPR. Jadi, jangan dicampuradukkan sehingga membingungkan masyarakat.
“KMP selalu siap dan membuka diri untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan setiap masalah yang ada,” kata dia.
Namun, kata dia, musyawarah yang dilakukan mesti merujuk pada tatib aturan perundang-undangan yang berlaku. Bila ada perbedaan pandangan yang tidak bisa diselesaikan, tentu tetap harus diambil keputusan. Karena kalau tidak, bisa mengganggu jalannya tugas-tugas kedewanan.
“Nah, di dalam tatib, mekanisme pengambilan keputusannya telah diatur yaitu bila musyawarah mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara,” kata dia.
“Itu jelas dan tidak perlu diperdebatkan. Pemungutan suara itu juga demokratis. Buktinya, pileg dan pilpres dilakukan dengan pemungutan suara. Kalau pemungutan suara dianggap tidak sah, maka hasil pileg dan pilpres kemarin pun bisa saja dipertanyakan keabsahannya.”
Dalam konteks itu, rakyat dinilai sudah sangat cerdas di dalam menilai persoalan yang terjadi di DPR. Karena itu, semua pihak diharapkan dapat kembali merekatkan kebersamaan.
“Manuver-manuver yang dilakukan jelas-jelas merugikan kepentingan rakyat dan kepentingan nasional dan tentu saja mengganggu pemerintahan Jokowi-JK,” kata Saleh Daulay.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Menteri Perindustrian Saleh Husin mengakui jika dirinya telah menemui politikus senior yang juga Ketua MPP PAN Amien Rais, Minggu (2/10).
“Iya, bertemu Pak Amien (di Kompleks Taman Gandaria Blok C nomor 1, Jakarta Selatan),” kata dia saat dihubungi.
Dirinya mengaku jika pertemuan itu hanya kunjungan biasa antara yunior dengan senior. Saleh meminta nasihat kepada Amien agar dirinya bisa menjalankan tugas-tugas kenegaraan dengan baik.
“Pak Amien banyak memberi nasihat. Supaya tawakal, tidak macam-macam,” kata dia.
Dirinya juga mengakui jika dalam pertemuan itu turut membahas soal dinamika politik yang terjadi di DPR. Dirinya pun berharap DPR kembali bersatu.
“Kita harapkan cepat selesai supaya berjalan dengan baik,” kata dia. 

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Indonesia Corruption Watch (ICW) mengingatkan Menteri Pertanian yang baru terpilih yakni Amran Sulaiman bahwa kementeriannya rentan terhadap kasus korupsi.
Amran diingatkan agar saat dipimpin dirinya kementerian Pertanian tak lagi jadi lahan korupsi bagi sejumlah pihak. 
Peringatan ICW bukan tanpa sebab. Lantaran sejumlah skandal kasus korupsi memang tercatat pernah terjadi di kementerian tersebut.
“Di Kementerian Pertanian muncul paling sedikit di catatan ICW ada enam skandal korupsi,” kata Koordinator ICW Divisi Minotoring Hukum dan Peradilan, Emerson Yuntho, di Jakarta, Minggu (2/11).
Dibeberkan Emerson, kasus yang pernah melanda di sektor pertanian yakni dugaan suap impor daging sapi yang telah melibatkan bekas Presiden PKS, Lutfi Hasan Ishaq dan sejumplah pihak swata.
Kemudian dugaan korupsi proyek lampu penangkap hama di Dirjen tanaman pangan yang lebih melibatkan 15 tersangka.
Lalu dugaan korupsi proyek benih PT Syamyang Seri SHS dan kemduain dugaan korupsi proyek benih kopi yang nilai proyeknya senilai Rp 12 miliar.
“Yang belakangan muncul dugaan korupsi proyek pupuk hayati cair senilai Rp 81 miliar, dan proyek bibit palawijah tahun 2012 senilai Rp 200 miliar lebih. Nah, karena banyaknya korupsi di kementerian ini maka patut dicurigai atau diingatkan bahwa kementerian ini rentan terhadap praktik korupsi.”
Dia berharap, menteri yang baru bisa menghalau praktik-praktik korupsi meskipun niatannya adalah mulia untuk menyejahterakan petani. 
“Mungkin di sisi lain keinginan untuk menyejahterakan para petani, tapi alih-alih untuk menyejahterakan petani, yang terjadi malah sebaliknya malah menyejahterakan koruptor.”

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu