Jakarta, Aktual.co — Pakar komunikasi, Emrus Sihombing, menilai pola komunikasi yang dilakukan Presiden terpilih, Joko Widodo dengan menemui Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menunjukkan adanya otonomi pada diri Jokowi.

Yakni bahwa dia bukanlah boneka Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. Sebutan yang dilekatkan pada diri mantan Walikota Solo itu sejak perhelatan pemilihan presiden 2014 lalu.

“Saya lihat bahwa pertemuan Jokowi – Prabowo yang dilakukan sendiri menunjukkan bahwa Jokowi bukanlah boneka. Andaikan dia boneka, tentu ada orang lain dong untuk memata-matai apa yang dibicarakannya,” tegas Emrus di Jakarta, ditulis Sabtu (18/10).

“Jokowi mempunyai power full dalam konteks ini. Kalau dia diperintah atau karena keinginan Megawati, supaya Mega tahu apa yang dibicarakan, harusnya dibawa dong,” jelasnya.

Disampaikan, pertemuan Jokowi-Prabowo juga menunjukkan adanya otonomi pada diri Jokowi. Apapun yang melatarbelakangi pertemuan tersebut, baik kepentingan politik atau adanya pesan khusus dari Megawati adalah hal kedua. Kemungkinan adanya pesan, nasehat ataupun masukan Megawati sah-sah saja dilakukan.

Emrus menambahkan, pertemuan Jokowi-Prabowo memang harus dilakukan empat mata. Dengan begitu apa yang mereka pikirkan bisa langsung disampaikan satu sama lain tanpa canggung ada yang mendengarkan. Pertemuan empat mata juga membuat keduanya tidak jaim satu sama lain.

“Kedepan, komunikasi mereka akan lebih lancar, salah satu diantaranya pembicaraan mereka, malah mengundang Jokowi ke rumah Prabowo untuk bernyanyi. Ini jangan dilihat sekedar menyanyi saja, tapi kemauan untuk hadir dan bernyanyi, bukti ada pencairan, cair hubungan yang selama ini dikatakan kaku,” kata dia.

“Yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa relasi keduanya tidak bisa dilepaskan dari relasi politik. Kalau relasi politik tentu bicara kepentingan, kepentingan-kepentingan mereka harus dipertemukan juga supaya semakin mesra juga,” demikian Emrus.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Pelantikan presiden terpilih, Joko Widodo- Jusuf Kalla, akan dilakukan pada pekan depan. Namun, pasangan tersebut belum juga memberikan bocoran soal nama-nama menteri yang akan menjadi pembantunya.

Sikap tertutup dari pasangan Jokowi-Jk, mendapat kritikan dari berbagai elem masyarakat yang ingin mengetahui bocoran nama-nama pejabat negara yang akan dipilihnya.

Direktur Pusat Studi Sosial Politik, Ubedillah Badrun memprediksikan bahwa, Kabinet Jokowi-JK nanti akan diisi oleh 70 persen sosok-sosok yang berpaham Neoliberal. Di mana dari 34 Menteri, 16 jabatan akan dijatahkan kepada politisi dan 18 jabatan untuk sosok yang profesional.

“Kalau saya kalkulasi ada 34 menteri 16 untuk politisi, sisanya untuk Profesional yang notabene berpaham Neolib. Di sisi lain, 50 persen dari 16 politisi juga merupakan sosok Neolib. Jadi kabinet baru nanti adalah kabinet Neolib,” kata Ubedillah Badrun di Jakarta, Sabtu (18/10).

Ia menjelaskan, bahaya Neolib yang dimaksudnya itu, sebenarnya dalam konteks bangsa ini akan cenderung stagnan secara ekonomi, angka pertumbuhan ekonomi tidak akan bertambah. Lebih lanjut, tertutupnya kabinet Jokowi bisa menjadi blunder kalau sampai diumumkan, lalu publik Indonesia dan internasional tidak menerima.

“Itu akan menjadi blunder politik untuk Jokowi. Akan menuai kritik dari banyak orang,” sebutnya.

Berikut prediksi nama-nama bakal calon menteri di Kabinet Jokowi-JK yang dikumpulkan dari berbagai sumber:

Mensesneg : Andi Widjayanto (tim transisi)
Mensekab : Anis Baswedan (tim transisi)
Men-BUMN : Rini Sumarno (tim transisi)
Mendagri : Tjahjo Kumolo (PDIP)
Menko Perekonomian : Sri Mulyani (profesional)
Menko Kesra : Muhaimin Iskandar (PKB)
Menko Polkam : Luhut Panjaitan
Menhan : Budiman (mantan KSAD)
Menkeu : Chatib Basri (Profesional)
Men ESDM : Kuntoro Mangunsubroto (Raden Priyono)
Mendag : Rahmat Gobel
Menperin : Dwi Sucipto (Semen Indonesia)
Men-UKM : Khofifah Indar Parawansah (Muslimat NU)
Men Eko Kreatif : Triawan Munaf PDIP)
Menkumham : Hikmahanto Juwana (hukum internasional)
Men-PAN : Siti Nurbaya (Nasdem)
Menhub : Rusdi Kirana (Lion Air – PKB)
Menkominfo : Niken Widiastuti (PDIP – direktur RRI)
Men-Perumahan Rakyat : Budi Karya Sumadi (PT Jaya Ancol)
MenristekDikti : Ilham Habibie
Mendikdas : Fahmi Idris (Ketua IDI)
Menag : Lukman Hakim (PPP)
Menpora : Nusron Wahid (Ansor/NU/Golkar)
Mensos : Eva Kusuma Sundari (PDIP)
Menpariwisata : Ngurah Prayoga (PDIP).

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), menyerahkan secara langsung undangan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih kepada Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU), yang diterima Ketua Umum PBNU, Said Aqil Sirodj.

“Kami mengundang Ketua Umum PBNU untuk hadir dalam acara pelantikan tanggal 20 Oktober 2014, karena momen kebangsaan itu harus dihadiri seluruh elemen bangsa,” kata Ketua MPR, Zulkifli Hasan di Kantor PBNU, Jakarta, Sabtu (18/10).

Dia mengatakan kehadiran tokoh-tokoh agama dan nasional, diharapkan mampu meredamkan tensi politik yang meninggi.

Zulkifli berharap pelantikan tersebut dapat dihadiri seluruh komponen bangsa, karena menjadi momentum bersatunya seluruh komponen bangsa.

“MPR pada prinsipnya berdiri di atas politik kebangsaan, sehingga bisa mengayomi berbagai kelompok,” ujarnya.

Dalam pertemuan itu, Zulkifli menyampaikan proses terpilihnya pimpinan MPR secara demokratis dan ada beragam isu sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden berlangsung.

Namun, dia mengatakan 10 fraksi dan satu elemen DPD setuju hadir dalam acara pelantikan tersebut.

“Di internal kami bergerak cepat, dan alhamdulillah 11 kelompok di MPR akan hadir pada 20 Oktober 2014,” katanya.

Said Aqil mengaku akan hadir dalam pelantikan presiden dan wakil presiden tersebut, dan mendukung upaya MPR menjalankan politik kebangsaan.

Menurut dia, PBNU akan berada dibelakang konstitusi dan mendukung presiden dan wakil presiden terpilih yang diharapkan bisa menjalankan amanat rakyat.

“Silaturahmi yang dilakukan MPR ini bisa bermanfaat untuk mendinginkan tensi politik,” katanya.

Said juga mengucapkan selamat atas terpilihnya pimpinan MPR periode 2014-2019 dan juga presiden dan wakil terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Ketua MPR Zulkifli Hasan dalam pertemuan itu didampingi para Wakil Ketua MPR E.E. Mangindaan, Oesman Sapta Odang, dan Hidayat Nur Wahid.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Kepolisian akan berlakukan car free day atau sehari tanpa kendaraan, terkait perayaan arak-arakan usai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla pada Senin (20/10) mendatang.

Menurut Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Ronny F Sompie, pola itu dilakukan untuk memberikan kelengangan, bagi masyarakat yang ingin menyaksikan arak-arakan di ruas jalan protokol Jenderal Sudirman-MH Thamrin.

Ditegaskan Ronny, penutupan jalan atau car free day itu dilakukan, sifatnya situasional.

“Kalau cukup banyak dan tidak memungkinkan kendaraan masuk (ruas jalan Sudirman-Thamrin) kita terapkan itu sepeti car free day,” ujar Ronny kepada wartawan, di Jakarta, Sabtu (17/10).

“Tapi itu situasional lah. Kalau massa banyak, mobil malah macet dan tidak bisa jalan. Kita lihat situasi. Masyarakat yang diundang tidak ada batasan,” tambahnya.

Ronny memastikan bila penutupan ruas jalan itu diberlakukan, maka tak akan mengganggu para pekerja kantoran yang berada kawasan jalan Sudirman-Thamrin dan sekitarnya.

“Ya seperti biasa saja. Tidak diganggu, apalagi pagi hari tidak ada. (Kegiatan pesta rakyat) Itu kan siang setelah DPR/MPR,” katanya.

Sementara, untuk personil pesta rakyat kata Ronny, pihaknya telah membagi tugas. Petugas yang berada di komplek senayan akan dipindahkan, bila kegiatan pelantikan selesai digelar.

“Personel sudah dibagi. Nanti begitu sudah selesai MPR/DPR dipindahkan. Jika memang masyarakat banyak. Anggota sudah ada disini. Cuma kita lihat situasinya. Sehingga masyarakatnya lebih nyaman dan merasa aman,” paparnya.

Soal mengamankan jalannya sang Presiden terpilih dalam pesta rakyat di sepanjang jalan itu, menurut Ronny, jumlah anggota sudah lebih cukup untuk membatasi masyarakat, sehingga tidak mengganggu jalannya Jokowi-JK.

“Sehingga ada protap yang menjadi pengamanan Paspampres untuk pengamanan VVIP. TNI sekitar 4.400 personil, ada Paspmapres dan pengamanan internal di DPR/MPR. Kemudian Pemda (Satpol PP) juga ada,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh: