1 Januari 2026
Beranda blog Halaman 42580

Ahok: Pembangunan Rumah Rehabilitasi, Kurang Psikolog dan Psikiater

Jakarta, Aktual.co —Pelaksana Tugas (PLT) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan Pemerintah Provinsi akan membangun rumah rehabilitasi lebih banyak namun kendalanya ada pada kurangnya psikolog dan psikiater di Jakarta.

“Kami ingin membangun lebih banyak namun kendalanya masih kurang pekerjanya,” katanya seusai melakukan kunjungan ke “Rumah Kita”, Fasilitas Day Care bagi penyandang difabelitas mental dalam rangka Hari Perayaan Kesehatan Jiwa Sedunia, di Tebet Jakarta Selatan, Jumat (17/10).

Rumah Kita adalah sebuah rumah yang dikhususkan bagi para penderita ganguan mental dan baru didirikan awal februari 2014.

Rumah Kita ini juga menurutnya merupakan milik dari Pemerintah Daerah DKI Jakarta dan Kementerian Sosial.

Menurut pria yang biasa disapa Ahok ini, dengan adanya rumah rehabilitas seperti di Tebet itu, masyarakat yang mempunyai ganguan mental dengan ekonominya rendah bisa dititipkan di tempat tersebut.

“Dengan ada rumah seperti ini, mereka bisa kumpul dan bisa menikmati dunianya lagi pula ini gratis” tambahnya.

Menurut Ahok, Rumah Kita ini dapat menjadi contoh dan awal pembangunan, untuk bisa membangun yang lainnya.

“Rumah Kita ini merupakan printis bagi pembangunan rumah-rumah sejenisnya,” katanya.

Sampai saat ini diseluruh provinsi Indonesia menurut Ahok, jumlah ganguan mental di Jakarta mencapai 11,2 persen.

“Karena itu kami akan ekspansi di seluruh Jakarta, tapi harus ada pekerjanya dulu,” tambah Ahok.

Disamping itu, Kepala Dinas DKI Jakarta Dien Emawati mengatakan pembangunan Rumah Kita bertujuan untuk membuang image orang tentang orang yang mengalami ganguan jiwa.

“Setiap orang yang masuk Rumah Sakit Jiwa pasti dibilang gila padahal tidak semua yang masuk itu gila,” katanya.

Menurut Ewi pembangunan rumah ini juga agar, para penyandang gangguan mental bisa lebih nyaman dengan lingkungan yang bisa membuat mereka cepat sembuh.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Dishub DKI: Pawai Jokowi-JK Tak Terlalu Pengaruhi Operasional Transjakarta

Jakarta, Aktual.co —Acara syukuran rakyat yang digelar Senin 20 Oktober menyambut pelantikan pasangan Joko Widodo – Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih diperkirakan tidak akan berpengaruh terhadap operasional di koridor Transjakarta. 
Untuk itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Muhammad Akbar meminta massa yang mengikuti acara berupa pawai tersebut tidak menggunakan jalur Transjakarta agar tidak mengganggu operasionalnya. 
“Sejauh ini kami berasumsi normal, tidak ada gangguan,” katanya, di Jakarta, Jumat (17/10).
Selain itu dia juga menyarankan para pengendara agar tidak melintasi jalur pawai karena bisa terjebak macet. 
“Artinya menginformasikan ke masyarakat, bahwa Senin (20/10) akan ada keramaian di kawasan Sudirman-Thamrin sehingga kalau tidak perlu banget ke sana, ya sebaiknya menghindar,” ucapnya.
Seperti diketahui, relawan Jokowi-JK bakal menyelenggarakan pesta rakyat yang akan dipusatkan di kawasan silang Monas.
Acara tersebut akan diisi dengan pawai yang akan dimulai pukul 12.00 dari Jalan Jenderal Sudirman menuju Jalan MH Thamrin, Jalan Merdeka Barat dan berakhir di Monas.

Artikel ini ditulis oleh:

Pemkot Jakpus Gelar Bursa Kerja

Jakarta, Aktual.co —Pemkot Jakarta Pusat akan gelar bursa lowongan kerja untuk menekan angka pencari kerja yang jumlahnya terus bertambah. 
Kegiatan itu  akan digelar di Gedung Auditorium Pegadaian di Jalan Kramat Raya No 162, Jakarta Pusat di 21-22 Oktober.
Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sudin Nakertrans Jakarta Pusat, Jemdiana Simangunsong, mengatakan tujuan digelarnya bursa kerja kali ini adalah untuk menjembatani pencari kerja dengan pihak perusahaan. 
Lewat kegiatan ini diharapkan para pencari kerja mendapat pekerjaan yang sesuai dengan minat dan keahlian mereka.
“Pengangguran di Jakarta Pusat masih cukup tinggi, untuk tahun 2014 saja dari jumlah penduduk 1.820.762 orang sekitar 47.264 orang masih menganggur,” ujarnya, Jumat (17/10).
Setengah berpromosi dia mengatakan kalau di acara itu nantinya bakal ada 5.000 lowongan kerja dari 50 perusahaan ternama di Jakarta. 
Pengunjung atau pencari kerja yang datang tidak akan dipungut biaya. Pihak Sudin Tenaga Kerja dan Transmigasi juga akan membantu syarat administrasi pencari kerja dengan membuatkan kartu kuning secara gratis.
“Nantinya juga akan diadakan seminar dunia kerja, bagi masyarakat yang masih belum memiliki pekerjaan bisa datang ke acara tersebut dan membawa dokumen lengkap.” 

Artikel ini ditulis oleh:

Ini Beban Tugas Johan dari Abraham

Jakarta, Aktual.co — Jakarta, Aktual.co — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad, menganggap dalam membrangus korupsi di Indonesia, tidak hanya bisa bertumpu pada pendindakan semata.
Oleh karena itu, harapan besar diberikan Abrham kepada juru bicara KPK, Johan Budi, yang kini dilantik menjadi Deputi Pencegahan KPK.
“Kita tahu bersama pemberantasan korupsi tidak hanya bisa mengandalkan penindakan semata. Tapi dengan pendekatan pencegahan diharapkan Johan Budi mampu mengoptimalisasi Deputi Pencegahan karena bisnis KPK itu penindakan dan pencegahan,” ujar Samad, di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (17/10).
Bersama dengan Johan pimpinan KPK juga telah melantik Ari Widyatmoko sebagai Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat, dia sebelumnya menjabat sebagai Direktur Penyelidikan KPK.
Dia mengatakan, korupsi di Indonesia tidak hanya berpusat di Jakarta, tapi di seluruh wilayah. Maka dari itu, KPK kata dia, akan mengoptimalkan kinerja dalam menindak kasus.
“Kita berharap korsup pencegahan bisa dipotimalisasi karena sekali lagi keluhan masyarakat di pelosok selalu mengatakan Indonesia bukan hanya di Jakarta karena kita tahu korupsi di pelosok jauh lebih dahsyat dari pada korupsi di Jakarta,” kata dia.
Pelantikan itu dihadiri sejumlah pejabat terkait antara lain Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komisaris Jenderal (Pol) Suhardi Alius, Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Mardiasmo, serta Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Handoyo Sudrajat. 

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu
Nebby

Soal PT Arun, LSM Nilai Lobi Pemerintah Aceh Lemah

Jakarta, Aktual.co — Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menilai sikap Pemerintah Aceh yang memprotes PT Arun dinilai lamban. Pasalnya, baru sekarang Pemerintah Aceh “bangun tidur” untuk memprotes kebijakan Pemerintah Pusat terkait pengelolaan aset PT Arun. Selain itu, lobi Pemerintah Aceh terhadap pemerintah pusat dinilai lemah.
“Pemerintah Aceh, Kota Lhokseumawe, dan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara kenapa baru sekarang kecewa dan memboikot aktivitas PT Arun. Harus disadari, mereka pengambil kebijakan di Aceh, kemana saja selama ini? Apakah selama ini ada insentif dan bisa mengunakan fasilitas kompleks Arun sehingga diam saja,” terang Koordinator Badan Pekerja MaTA, Alfian dalam pernyataan tertulis yang diterima Aktual.co, Jumat (17/10).
Aktivis anti korpsi itu menyebutkan, seharusnya pemerintah daerah sejak jauh hari lalu bersikap tegas “melawan” Pemerintah Pusat dan Pertamina. Ia menilai jika baru sekarang pemerintah daerah “bersuara lantang” soal aset PT Arun, kesannya hanya tebar pesona.
Dalam catatan MaTA, sambung Alfian, persoalan tidak transparannya pengelolaan gas dan minyak bumi di Aceh Utara sudah jauh hari disuarakan pihaknya. Bahkan, rakyat sudah lelah menuntut hak, akan tetapi pemerintah di Aceh selalu mengabaikan hal itu ketika masyarakat tertindas.
“MaTA sudah sangat lama menyuarakan ketidaktransparan industri ekstrakif tersebut, kami juga pernah mengorganisir 13 gampong (desa) di lingkungan PT  Arun untuk mempertanyankan pengelolaan dana CSR (tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat lingkungan). Hari ini saat Arun tutup, pemerintah daerah baru terbar pesona,” kata Alfian.
Ia menilai keberadaan ExxonMobil dan PT Arun dalam eksploitasi gas alam dan produksi LNG menjadi kutukan bagi warga lingkungan, bukan kesejahteraan. “Atas dasar itu kita dari dulu membangun gerakan rakyat untuk meminta pertanggungjawaban tersebut, menuntut transparansi soal migas dan CSR,” ujarnya.
Seharusnya sambung Alfian, pemerintah di Aceh intropeksi diri. “Karena kami tau, mereka selama ini menikmati hasil dari perusahaan tersebut,” ujarnya. MaTA sangat berharap pemerintah di Aceh serius memihak kepada rakyatnya, “jangan di mulut saja bilang: sayang Aceh, tapi perbuatanya jauh dari perkataan”.
“Harus disadari, Aceh Utara dan Lhokseumawe memiliki ladang minyak dan gas, tapi warga lingkungan bertahun-tahun tidak menikmati air bersih. Jujur saja, pola pemerintah di Aceh sekarang membuat publik masih sangat ragu untuk meraih impian Aceh yangsejahtera,” pungkas Alfian 

Artikel ini ditulis oleh:

Walikota Jakpus Desak Sudin Pertamanan Soal Lampu Taman

Jakarta, Aktual.co —Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Jakarta Pusat, Rustam Effendi mengaku banyaknya lampu yang berada didalam taman yang menyebabkan penerangan disekitar taman menjadi gelap, belum menemukan solusi untuk kembali membuat taman itu terang benderang di malam hari. 
“Tidak mungkin kami mengambil listrik dari rumah warga, karena daya listrik untuk pemerangan taman itu sangat besar,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (17/10).
Dikatakan Rustam salah satu cara yang bisa dilakukan pihaknya yakni dengan cara mendesak Suku Dinas Pertamanan agar mempercepat proses penambahan anggaran agar tunggakan listrik kepada PT PLN dapat dilunasi. 
Untuk diketahui lantaran menunggak pembayaran listrik sebesar Rp 2,79 miliar untuk bulan Agustus dan September tahun ini.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Berita Lain