Jakarta, Aktual.co — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad menegaskan bahwa hasil verifikasi rekam jejak calon menteri hanya akan diberikan kepada calon presiden terpilih Joko Widodo.
“Kami hanya memberitahukan kepastian tentang ‘track record’ orang ini, calon-calon menteri ini kepada yang bersangkutan, yaitu presiden kita Jokowi,” kata Ketua KPK Abraham Samad di gedung KPK Jakarta, Jumat (17/10).
Pada Jumat ini, Ketua dan Deputi Tim Transisi Jokowi-Jusuf Kalla Rini Mariani Soemarno dan Hasto Kristiyanto menyerahkan nama-nama calon menteri ke KPK untuk diteliti rekam jejaknya.
“Kami tidak akan menyampaikan kepada orang-orang yang bukan di luar Presiden. (Bahkan) wakil presiden, tim transisi, kita tidak akan memberitahukan. Kita hanya ingin memberitahu tentang ‘track record’ calon menteri itu kepada Jokowi,” ungkap Abraham.
Menurut Abraham, KPK hanya membutuhkan waktu yang singkat untuk meneliti rekam jejak orang-orang tersebut.
“Setidaknya nama-nama ini tidak boleh mendahului sebelum dilakukan verifikasi lebih akurat lagi, mungkin satu-dua hari (untuk verifikasi),” ungkap Abraham.
Hasto mengaku bahwa ia pun tidak tahu isi nama-nama para calon menteri dan berapa jumlahnya.
“Saya tidak tahu apa isi dokumen, tapi betul dokumen berisi nama-nama yang merupakan hasil penyaringan selama ini yang dilakukan Jokowi terhadap nama-nama calon menteri, sudah disampaikan tapi saya tidak tahu hasilnya, dan berapa jumlahnya,” kata Hasto.
Sebelumnya Jokowi mengatakan akan melibatkan peran KPK dan Pusat Pelaporan, Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menjaring orang yang akan membantunya di pemerintahan Postur kabinetnya tidak berubah, yakni 33 kementerian dengan empat menteri koordinator yaitu Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia; Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Koordinator Maritim, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup; dan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Sosial-Budaya.
Komposisi menterinya terdiri atas 18 nama berlatar belakang profesional dan 15 nama berlatar belakang partai politik.
Jokowi memastikan akan mengumumkan susunan kabinetnya pada 21 Oktober 2014, satu hari setelah dilantik.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung segera memeriksa Direktur Utama PLN Nur Pamudji terkait dengan dugaan kasus korupsi proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Air Anyir yang menelan biaya hampir Rp1 triliun.
“Pemeriksaan terhadap Dirut PLN Nur Pamudji dikarenakan dia sebagai orang nomor satu di perusahaan itu dianggap mengetahui tentang semua kontrak dan administrasi proyek PLTU tersebut,” kata Kepala Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung Hidayatullah melalui Kasi Penyidikan Edy M. Samosir di Pangkalpinang, Jumat (17/10).
Ia mengatakan penyidikan terhadap kasus korupsi PLTU di wilayah itu hampir menemui titik terang dan pihaknya segera mengumumkan para tersangkanya. Penyidikan itu sudah berjalan kurang lebih selama enam bulan dan hampir menemui titik terang dengan menemukan adanya perbuatan melawan hukum alias korupsi.
Saat ini, pihaknya belum bisa membeberkan bukti-bukti yang telah ditemukan selama penyidikan. Bukti-bukti itu, untuk sementara harus dirahasiakan dulu demi kepentingan penyidikan serta pendalaman.
“Saat ini pemeriksaan dokumen-dokumen kontrak dan administrasi serta pemeriksaan saksi-saksi terutama dari pihak panitia pengadaan PLTU itu masih dilakukan secara intensif,” ujarnya.
Ia mengatakan sebagian dokumen sudah dimiliki dan diperiksa. Pemeriksaan juga sudah dilakukan kepada para saksi yang berjumlah sekitar 20 orang.
Berdasarkan pemeriksaan itu, para saksi sudah memberikan informasi siapa saja yang memiliki tanggung jawab soal kontrak awal hingga saat ini.
Terkait dengan Nur Pamudji, pihaknya wajib melakukan pemeriksaan terhadap dirinya karena pemutusan awal kontrak, dirut pasti mengetahui apa saja yang terjadi serta prosesnya secara detil.
“Untuk saat ini pihak panitia lelang di PLN sudah kami surati, mereka harus menjelaskan pada kami bagaimana proses serta apa sesungguhnya yang terjadi. Tidak hanya itu, selaku direktur utama, Nur Pamudji juga harus menjelaskan pada penyidik soal proyek PLTU yang saat ini saja sudah tidak beroperasi,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh: