Jakarta, Aktual.co — Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay berharap pihak-pihak yang mengembuskan isu negatif terkait pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih dihentikan. Hal itu untuk menghindari sikap saling curiga baik di tingkat elit maupun akar rumput.
“Jangan sampai upaya yang dilakukan pimpinan MPR saat ini menjadi percuma,” kata Saleh Partaonan Daulay melalui pesan singkat, Jumat (17/10).
Saleh berharap bila semua pihak bisa saling menghormati dan menahan diri maka akan terbina komunikasi dan hubungan harmonis antara semua elemen bangsa demi kepentingan bangsa di masa depan.
“Media massa memiliki peran besar. Pemberitaan yang objektif dan proporsional menjadi kunci utama. Sudah saatnya media berpihak pada semua, bukan pada sebagian kelompok tertentu,” kata dia.
Di sisi lain, Saleh mengatakan upaya pimpinan MPR untuk menyukseskan pelaksanaan pelantikan presiden dan wakil presiden sangat perlu diapresiasi.
“Di tengah isu penjegalan pelantikan, pimpinan MPR berhasil membuktikan bahwa pelantikan tersebut justru harus berjalan sukses tanpa kendala sedikit pun,” kata dia.
Dia mengatakan, Ketua MPR Zulkifli Hasan dan jajaran pimpinan lainnya terlihat berupaya melakukan hal simpatik dalam persiapan pelantikan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Hal itu, kata dia, diharapkan bisa diikuti pihak lain.
“Mereka tak hanya berupaya menyukseskan acara seremonialnya, tetapi juga berupaya bertemu tokoh-tokoh nasional dan para petinggi partai politik. Hal ini sangat efektif menurunkan suhu politik sekaligus merekatkan persatuan demi kepentingan nasional,” kata dia.
Dari pertemuan-pertemuan itu, kata dia, telah banyak tokoh dan elit partai politik yang menyatakan kesiapan dan kesediaan mereka untuk menghadiri pelantikan presiden dan wakil presiden.
Menurut Saleh, kehadiran mereka memiliki arti penting terutama dalam meneguhkan legitimasi Jokowi-JK sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. 

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Nama Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan disebut-sebut ikut terlibat dalam kasus dugaan suap terkait pengajuan revisi alih fungsi hutan Riau di Kementerian Kehutanan (Kemenhut).
Komisi Pemberantasan Korupsi mengaku saat ini tengah mendalami keterlibatan pihak lain dalam kasus tersebut. “Ini apa yang terjadi siapa yang melakukan, kapan, dimana. Nanti kita lihat, sudah dalam ranah pidana apa masuh kurang,” tutur Wakil Ketua KPK Zulkarnain di kantor KPK, Jumat (17/10).
Menurut Zulkarnain, pihaknya tengah melengkapi bukti-bukti keterlibatan dan peran pihak lain dalam kasus tersebut termasuk dugaan keterlibatan Politikus PAN itu. Namun, Zulkarnain enggan membeberkan lebih lanjut mengenai hal tersebut.
“Kalau didalam pidana mencari kebenaran materil. Kebenaran sesungguhnya, Pidana materil yang lebih deket dengan keadilan,” kata dia.
Zulkarnain memastikan, dalam proses pelengkapan bukti itu, pihaknya akan mengkonfirmasi lebih dahulu setiap keterangan dan bukti yang terungkap. Termasuk mengklarifikasi pengakuan saksi dan tersangka dalam hal ini Annas Maamun maupun Gulat Medali Mas Manurung.
“Nanti, makanya kita tanya,” kata dia.
Meski saat ini Zulkifli menjabat sebagai Ketua MPR, namun demikian KPK akan memeriksa Zulkifli. Terlebih, jika nama Zulkifli sudah disebut oleh saksi maupun tersangka dalam berita acara pemeriksaan (BAP). 
“Nanti dalam penyidikan siapa saksi yang dianggap relevan. Dari keterangan tersangka kita lihat, sejauh mana proses yang sudah dilakukan,” kata dia.
Gubernur Riau, Annas Maamun sebelumnya membenarkan bahwa dirinya menjukan rekomendasi revisi SK 673 terntang Perubahan Kawasan Hutan ke Kementerian Kehutanan. Rekomendasi itu direstui oleh Menteri Kehutanan.
Hal itu diakui Annas usai menjalani pemeriksaan dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka Gulat Medali Emas Manurung di gedung KPK, Jumat (17/10). Annas membenarkan menteri yang memberikan rekomendasi yakni Zulkifli Hasan. 

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu
Nebby

Jakarta, Aktual.co — Inspektur Jendral Kementerian Dalam Negeri Maliki HS, berharap nota kesepahaman yang ikut ditandatangni dengan beberapa kementrian dan KPK ini, dapat meminimalisir permasalahan kehutanan.
Selanjutnya, menurut dia, pihaknya akan mensosialisasikan nota kesepahaman ini kepada seluruh kepala daerah.
“Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa peraturan bersama ini bisa meminimalisasi masalah-masalah yang ada terkait hutan. Kami akan menginstruksikan kepada kepala daerah untuk mengatur hal-hal yang berhubungan dengan kawasan hutan,” ujar Maliki di gedung KPK, Jumat (17/10).
Menurut Maliki, harus ada mekanisme penataan kawasan hutan yang sinergis.
“Tata cara pelaksanaan hak tanah. Tata ruang harus dirubah. Perda tata ruang kalau tidak sesuai dengan ini maka akan dievaluasi lagi. Sesegera mungkin akan,” kata Maliki.
Maliki mengaku, mengapresiasi kebijakan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam melihat banyaknya kasus korupsi terkait dengan sengketa kawasan hutan dan alih fungsi hutan.
“Kebijakan ini sangat baik, ini sebuah terobosan. Dari kemendagri akan meminta dari seluruh daerah. Kami meminta utntuk bisa mempercepat agenda terkait pemberdayaan masyarakat yang terkena dampak dari konflik hutan selama ini,” tutup Maliki.
KPK hari ini mengadakan tanda tangan kesepahaman dalam rangka hak terkait penyelesaian kawasan hutan. Penandatanganan tersebut dihadiri diantaranya oleh wakil dari Kementerian Dalam Negeri Maliki HS, Badan Pertahanan Nasional Hendarman Supandji, Kementerian Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto dan Plt Menteri Kehutanan Chairul Tanjung.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby