Jakarta, Aktual.co —Pasca keluar dari Partai Gerindra, Pelaksana Tugas Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terlihat seperti ingin mencari ‘sandaran’ yang dianggapnya kokoh agar bisa menjalankan kebijakan yang seperti terlihat radikal.
Penilaian itu disampaikan Wakil Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Chris Biantoro, mengomentari akan dilibatkannya personel TNI guna menertibkan kawasan Monas dari PKL dan praktik parkir liar.
“Di satu sisi Ahok mau menunjukkan dirinya garang, tidak mau kompromi jadi siapapun tidak bisa mengotak-atik kebijakannya. Untuk itu dia seperti mengirimkan sinyal bahwa dirinya punya sandaran yang kokoh dengan mencitrakan dirinya dekat TNI dan Polisi,” ujarnya, saat dihubungi Aktual.co, Selasa (28/10).
Meski diakuinya, tidak ada yang salah jika seorang pejabat daerah dekat dengan petinggi TNI atau Kepolisian. Tapi hal itu jadi berbeda ketika si pejabat daerah menggunakan untuk mendukungnya dalam menyelesaikan permasalahan sosial.
“Itu tidak tepat,” tegas Chris. 
Bahkan Chris menilai kalau dengan menggunakan cara-cara seperti itu secara tidak langsung Ahok malah mengerdilkan dirinya sendiri.
“Dia jadi terlihat ngga percaya diri dan seperti butuh ‘back-up’ dari militer untuk menyelesaikan permasalahan yang ditemuinya di Jakarta. Ini kan cara-cara lama yang digunakan di era orde baru.” 
Apa yang disampaikan Chris menanggapi rencana Ahok yang akan melibatkan personel TNI untuk menertibkan kawasan Monas dari PKL dan parkir liar. 
Dia mengaku menyayangkan dengan dilibatkannya TNI dalam urusan seperti itu.
“Urusan PKL atau parkir liar kan tidak masuk kategori ancaman ke negara. Masalah kaya gini kan kita juga tahu adalah masalah sosial di mana ada orang-orang miskin yang mencari uang di Monas. Masa harus dihadapi menggunakan TNI sih? ya maksimal polisi kan bisa diminta bantuannya. Ini berlebihan,” ujar Chris.
Menurutnya tindakan Ahok itu melanggar Undang-Undang No 34 tahun 2004 tentang TNI, yang menyebutkan bahwa yang bisa menggerakan TNI hanyalah Presiden dengan aturan-aturan tertentu.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berlebihan dengan rencana melibatkan personel TNI untuk menertibkan kawasan Monas dari PKL dan parkir liar. 
Wakil Koordinator Kontras, Chris Biantoro mengaku menyayangkan dengan dilibatkannya TNI dalam urusan seperti itu.
“Urusan PKL atau parkir liar kan tidak masuk kategori ancaman ke negara. Masalah kaya gini kan kita juga tahu adalah masalah sosial di mana ada orang-orang miskin yang mencari uang di Monas. Masa harus dihadapi menggunakan TNI sih? ya maksimal polisi kan bisa diminta bantuannya. Ini berlebihan,” ujar Chris saat dihubungi Aktual.co, Selasa (28/10).
Bahkan menurutnya tindakan Ahok itu melanggar Undang-Undang No 34 tahun 2004 tentang TNI, yang menyebutkan bahwa yang bisa menggerakan TNI hanyalah Presiden dengan aturan-aturan tertentu. 
Dan bukan seorang kepala daerah seperti Ahok. Cara-cara seperti yang ditunjukan Ahok itu menurutnya justru akan merusak tatanan aturan. 
Diberitakan sebelumnya, Senin lalu (27/10), Ahok mengadakan pertemuan tertutup dengan Pangkostrad Letjen TNI Mulyono di Mabes Kostrad, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat. 
Mereka membahas beberapa topik di mana salah satunya mengenai pengamanan kawasan Monas. 
Ahok mengatakan, Mulyono siap untuk membantu pengamanan kawasan tersebut dari beberapa masalah, seperti PKL dan parkir liar.
“Saya cerita soal Monas, sudah beres, sudah oke sekarang. (Pak Mulyono) dukung penuh untuk bantu amankan, termasuk dari PKL semua,” ujar Ahok. 

Artikel ini ditulis oleh: