Jakarta, Aktual.co — Juru bicara PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari menilai tawaran menteri dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk Partai Gerindra merupakan hal yang biasa saja jika dilakukan, karena Jokowi bukan tipikal orang yang pendendam terhadap lawan politiknya.

“Jokowi bukan tipe orang pendendam. Dia rendah hati. Jadi menawari ‘seat’ (kursi menteri) ke Gerindra bukan hal luar biasa,” kata Eva melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Sabtu (25/10) malam.

Eva mengatakan sejak sebelum hari pencoblosan pemilu presiden lalu, Jokowi sudah berusaha melakukan rekonsiliasi dengan lawan-lawan politiknya.

Jokowi, ulas dia, juga telah mendatangi Prabowo Subianto beberapa waktu belakangan. Sehingga, kata dia, apabila Jokowi menawari Gerindra kursi menteri, maka hal itu biasa-biasa saja.

Sementara itu ketika dikonfirmasi atas kebenaran tawaran kursi menteri Jokowi untuk Gerindra, Eva mengaku tidak tahu pasti kabar tersebut.

“Aku ‘nggak’ mengerti persisnya,” beber dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co — Sebuah kapal bermuatan minyak kelapa sawit atau crude palm oil yang bertolak dari Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, dirompak saat dalam perjalanan menuju Gresik.

“Kapal Srikandi 515 mengangkut 3.100 ton minyak sawit berangkat pada 8 Oktober dan digiring kapal pandu ke luar muara pada 9 Oktober. Seharusnya, paling tiga hari sudah sampai Gresik, tapi kemudian kami dikonfirmasi pada tanggal 17 Oktober lalu bahwa kapal itu belum sampai ke Gresik,” kata Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Sampit, Benny Noviandinudin di Sampit, Sabtu (25/10) malam.

Sejak mendapat kabar tersebut, KSOP Sampit langsung melaporkan kejadian itu kepada Kementerian Perhubungan yang kemudian menyebarkan informasi itu ke seluruh pelabuhan dan instansi terkait di seluruh Indonesia.

Penelusuran beberapa hari oleh seluruh pelabuhan belum juga ada perkembangan positif terkait hilangnya kapal tersebut. KSOP Sampit juga berkoordinasi dengan pihak lain untuk mencari informasi terkait keberadaan kapal yang diawaki sebelas orang itu.

Kabar terbaru, Benny mengaku mendapat informasi dari pusat pada 24 Oktober kemarin yang menyebutkan bahwa nakhoda dan anak buah kapal ditemukan oleh nelayan Malaysia. Mereka semua dalam keadaan selamat dan sudah dihubungkan dengan perwakilan pemerintah Indonesia di Malaysia.

Informasinya, kapal tersebut cegat para perompak yang kemudian membawa kabur kapal beserta CPO yang ada di dalamnya, sementara nakhoda dan para ABK dibuang ke laut. Untungnya mereka dibuang bersama perlengkapan keselamatan sehingga mereka bisa bertahan, sampai kemudian ditemukan oleh nelayan Malaysia.

“Komunikasi terakhir saya dengan pemilik kapal tadi sore, pemilik kapal sedang menuju Malaysia untuk menjemput nakhoda dan ABK. ABK kemungkinan bukan berasal dari Kotim. Sedangkan kapal bermuatan minyak sawit itu hingga kini belum ditemukan,” sambung Benny.

Saat ini pencarian kapal tersebut terus dilakukan. Dia berharap kapal itu bisa ditemukan dan para perompak segera ditangkap agar kejadian seperti ini tidak berulang dan mengganggu aktivitas perekonomian tidak terganggu.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co — Politisi Partai NasDem, membantah tersangkut skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang melibatkan Djoko S Tjandra pada 1999.

“Saya tak tahu jika sumber dana Djoko untuk membeli 10 persen saham Hotel Mulia, yang saya miliki berasal dari Bank Bali,” kata Enggar kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (25/10).

Enggar mengklaim pendapatnya didukung dari hasil audit akuntan publik ternama, Price Waterhouse Coopers (PWC). PWC menyebutkan tak ada keterlibatan Enggar dalam kasus Bank Bali yang dilakukan Djoko. Sebaliknya, PWC menyatakan Enggar memiliki bukti akta perjanjian jual-beli saham secara notarial.

“Konfirmasi ke seluruh pihak terkait juga sudah dilakukan,” ujar Enggar.

Mantan politikus Partai Golkar itu menyatakan, seandainya terlibat kasus itu, sudah jauh-jauh hari dirinya masuk jeruji besi.

“Kenyataannya, diminta keterangan sebagai saksi di pengadilan pun, tidak pernah,” kata Enggar.

Banyak pihak mencoba menghubungkan kembali Enggar pada kasus Bank Bali tersebut. Tak lain karena dia digadang-gadang menjadi kandidat terkuat salah satu menteri di kabinet Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Enggar bahkan pernah dipanggil oleh Presiden Jokowi ke Istana Merdeka pada Kamis (23/10).

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co – Selain susunan kabinet, gebrakan apa yg akan dilakukan Jokowi di awal pemerintahannya juga sangat dinanti publik.

Artinya, Setelah mengumumkan formasi kabinet minggu sore (26/10), Presiden. Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla perlu mengumumkan program dan target 100 hari pertama pemerintahan mereka.

‎Demikian disampaikan ‎Bambang Soesatyo, Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR kepada Aktual.co, Minggu (27/10).‎

‎”Paling penting dari semua program dan target awal pemerintahan Jokowi-JK adalah kepastian mengenai harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi,” tegasnya.‎

‎Keberanian Jokowi-JK memaparkan program 100 hari pertama amat diperlukan agar masyarakat bisa menakar kapabilitas dan kompetensi kedua pemimpin dan semua anggota kabinetnya. Tidak usah yang muluk-muluk, masyarakat perlu diberitahu target apa yang ingin diwujudkan pemerintahan Jokowi-JK dalam 100 hari ke depan.

‎”Selama ini, Jokowi sering mengatakan akan segera merealisasikan pembagian Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat. Merealisasikan dua program ini tentu tidak mudah, karena cakupannya sangat luas hingga ke semua pelosok daerah. Tantangannya tidak mudah karena harus berkoordinasi dengan semua pemerintah daerah, termasuk instrumen pendukungnya,” jelasnya.

‎Jokowi-JK sebenarnya mengawali pemerintahan mereka dengan ketidakpastian tentang pengelolaan BBM bersubsidi. Ketidakpastian ini menyebabkan publik terus berspekulasi mengenai harga BBM bersubsidi. Pekan lalu misalnya, ada spekulasi bahwa Jokowi-JK akan menaikan harga BBM bersubsidi pada awal November 2014 sebesar 46,1 persen, atau dari Rp 6.500 menjadi Rp 9.500 per liter guna . menghemat anggaran tahun ini sebesar Rp 20 triliun.

‎”Karenanya, saya mendesak Jokowi-JK mengubah ketidakpastian ini menjadi sebuah kepastian agar masyarakat tidak terus berspekulasi. Kepastian tentang harga BBM bersubsidi ini layak dimasukan dalam program 100 hari pertama pemerintahan Jokowi-JK,” demikian Bamsoet, sapaannya.