9 April 2026
Beranda blog Halaman 42732

Menjamurnya Mall di Jakarta Buat Ruang Gerak Pasar Tradisional Terbatas

Jakarta, Aktual.co —  Ketua Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Abdullah Mansuri mengatakan, pasar tradisional saat ini ruang geraknya terbatasi, lantaran menjamurnya pusat-pusat perbelanjaan modern atau mall di Jakarta. Terlebih lagi, dengan peraturan zonasi yang tidak ditegakkan mengakibatkan terjadi persaingan yang tidak seimbang antara pasar tradisional dengan mall.
“Dengan pertumbuhan mall-mall di Jakarta yang semakin pesat, pasar tradisional tidak dapat ruang untuk berkembang karena ada regulasi atau peraturan yang tidak berpihak kepada pasar tradisional,” ujar Mansuri ketika dihubungi, Sabtu (25/10).
Ia menganggap, seharusnya pemerintah melakukan penegakkan terhadap peraturan. Karena dengan dipertemukannya pasar tradisional dengan mall, maka sama saja dengan membenturkan ekonomi rakyat dengan kapitalisme. 
Ia menghimbau, sebaiknya Pemprov DKI lebih memperhatikan pasar tradisional, dengan melakukan peningkatan kualitas dan daya saing pasar tradisional, daripada memusatkan perhatian kepada pembangunan mall karena merupakan kewajiban pemerintah untuk melindungi dan meningkatkan kualitas pedagang.
“Banyak penempatan mall yang tidak mempertimbangkan pasar tradisional yang berlokasi di tempat tersebut,” ujarnya.
IKAPPI memaparkan, tiga hal yang harus diperhatikan oleh pihak Pemprov DKI dalam membantu pedagang pasar di Jakarta. 
Pertama, berkaitan dengan hajat hidup pedagang di 153 pasar di Jakarta, pihak Pemprov harusnya memberikan perhatian khusus, karena bagaimanapun pedagang pasar adalah gantungan hidup bagi ratusan atau bahkan ribuan konsumen. Pemprov diharapkan dapat melakukan evaluasi kebijakan perlindungan pasar tradisional.
“Berkaitan dengan hajat hidup pedagang di 153 pasar, harusnya mendapat sentuhan khusus dari Pemprov DKI. Bagaimanapun juga, yang menggantungkan hidup pada kita ratusan atau ribuan jiwa. Kami himbau untuk mengevaluasi kebijakan perlindungan pasar tradisional,” ujarnya.
Kedua, Pemprov DKI diminta untuk mengevaluasi kinerja PD Pasar Jaya yang dinilai gagal dalam mengelola dan meningkatkan kualitas pasar baik secara fisik maupun ke pedagang. 
Ketiga, Pemprov DKI harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia pedagang agar mampu bersaing dengan pengusaha modern lain seperti dengan mengadakan pelatihan baik dalam pelayanan maupun dalam manajemen keuangan pasar agar lebih tertib dan lebih baik. 
Kemudian pihak Pemprov DKI harus adil dalam mengelola pedagang, dalam halnya membangun pasar Blok M menjadi pasar modern ternyata faktanya merugikan pedagang tradisional karena nyatanya, pedagang tradisional hanya ditempatkan di basement atau di tempat yang sepi pengunjung, sehingga mereka mengalami kerugian.
“Saya ingin pihak Pemprov DKI melakukan pembinaan dan pelatihan yang bermanfaat bagi pasar, bukan hanya mementingkan pemasukan daerah dari kami saja. Semuanya harus seimbang dan sejalan. Pasar bisa dibangun modern, tapi perhatikan secara cermat juga. Seperti di Blok M itu megah dibuat mall tetapi pedagang malah mendapat jatah di basement. Itu merugikan kami,” ujarnya.
IKAPPI juga mengatakan tidak hanya member kritikan, namun juga bersedia untuk bekerjasama dengan Pemprov untuk memperbaiki hal tersebut. “Kami tidak ingin memberikan kritikan saja, tapi juga bersedia untuk bekerjasama untuk membangun pasar tradisional menjadi lebih baik,” tutupnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Beraksi di Lampu Merah Mambo, Perampok Gasak Rp1,5 Juta

Jakarta, Aktual.co — Perampokan jalanan kembali terjadi di Jakarta Utara. Dini hari tadi. Dua korban, Asep Bonar dan Suyatno, dirampok lima orang dengan menggunakan senjata tajam di lampu lalu lintas Mambo Jl Yos Sudarso, Kebon Bawang, Tanjung Priok.
Kasat Reskrim Polres Jakut AKBP Azhar Nugroho menjelaskan peristiwa itu terjadi sekitar pukul 01.00 Wib dini hari tadi.
“Korban naik pikap mau ke RSUD Koja,” kata Azhar di Jakarta, Sabtu (25/10).
Dari tangan korban, pelaku merampas uang Rp 1,5 juta.
“Pelaku merobek kaos Suyatno,” ujar dia.
Hingga kini pihak kepolisian masih menyelidiki kasus tersebut dan tengah ditangani oleh Reskrim Polres Jakarta Utara.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Kabinet Tidak Paham Trisakti, Langkah Desoekarnoisasi Jokowi

 Jakarta, Aktual.co — Ketua Umum GMNI Twedy Noviady menyebut adanya upaya desoekarnoisasi dalam penyusunan kabinet pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla. Pasalnya, nama-nama yang tidak memahami ajaran Trisakti masuk dalam daftar calon menteri.
Menurutnya, gejala ini bisa dilihat dari tiga hal. Pertama bahwa tema besar kampanye Jokowi-JK pada pemilihan presiden 2014 merujuk pada agenda Trisakti. Tema yang kemudian dijabarkan dalam visi misi melalui Nawacita. DImana tema ini berangkat dari Bung Karno, Presiden pertama RI.
Untuk mewujudkan tersebut, maka Presiden Jokowi mau tidak mau orang-orang yang dimasukkan dalam kabinet adalah orang yang ajaran Trisakti. Ajaran dimaksud adalah kedaulatan politik, kemandirian ekonomi dan berkepribadian secara budaya.
“Kita bisa bicara soal integritas, semangat anti korupsi, dan lainnya. Kalau dia bebas korupsi, dia berintegritas, tetapi tidak paham Trisakti percuma, bisa dipastikan pemerintahan Jokowi tidak akan bisa mewujudkan agenda trisakti Bung Karno,” tegas Twedy, Sabtu (25/10).
Kedua, lanjut dia, semestinya sejak awal Jokowi tidak menggunakan embel-embel Soekarno jika kenyataannya tidak sejalan. Dipilihnya orang-orang yang tidak paham ajaran Trisakti buktinya. Sebab dengan dimasukkannya orang yang tidak paham Trisakti maka pelaksanaannya dipastikan menyimpang.
“Itu sama saja dengan melakukan desoekarnoisasi, itu yang kami ingatkan,” katanya.
Ketiga, dukungan terbesar terhadap pasangan Jokowi dan Jusuf Kalla sebagai pemenang pemilihan presiden berasal dari kalangan nasionalis. Semangat nasionalisme itulah yang menyumbang terbesar kemenangannya. Dukungan yang diberikan ini sudah semestinya menghadirkan kekecewaan dengan masuknya orang-orang yang tidak paham agenda Trisakti.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

1 Muharam Jadi Alasan Diundurnya Pertemuan Jokowi dan Pimpinan DPR

Jakarta, Aktual.co — Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan pimpinan DPR yang diketuai Setya Novanto untuk membahas pertimbangan nomenklatur kementerian yang dijadwalkan pada Sabtu pagi, diundurkan menjadi Minggu.
“(Pertemuan Presiden Jokowi-Pimpinan DPR) diundur,” kata mantan Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto ketika dihubungi wartawan di Jakarta, Sabtu (25/10).
Menurut Andi, pengunduran itu karena pimpinan DPR mengikuti acara 1 Muharram atau penyelenggaran Tahun Baru Islam.
Kemungkinan besar acara pertemuan antara Jokowi dan pimpinan DPR akan dijadwalkan ulang di Istana pada Minggu (26/10).
Pertemuan antara pucuk eksekutif dan legislatif tersebut terkait dengan surat yang diajukan Presiden Jokowi kepada DPR guna meminta pertimbangan terkait pengubahan nama sejumlah kementerian.
Sebelumnya, Andi Widjajanto pada Jumat (24/10) malam menyebutkan bahwa Presiden Jokowi pada Sabtu (25/10) sekitar pukul 09.00 akan menerima pimpinan DPR terkait nomenklatur kementerian.
Dengan adanya pengunduran pertemuan itu, masih belum dipastikan apakah hal tersebut juga bakal berdampak kepada pengumuman kabinet pemerintahan Jokowi-JK.
Andi pada Jumat (24/10) malam juga menyebutkan, Presiden Jokowi akan memperkenalkan anggota kabinetnya pada Minggu (26/20) sekitar pukul 16.00 di halaman dalam Istana Merdeka, Jakarta.
“Kemungkinan akan ada perkenalan anggota kabinet yang dilakukan pada hari Minggu sore jam 16.00 di halaman Istana di antara Istana Merdeka dan Istana Negara,” kata mantan Deputi Tim Transisi Jokowi-JK tersebut.
Ia juga memberikan penjelasan bahwa untuk pelantikan kabinet kemungkinan akan dilaksanakan pada Senin, 27 Oktober 2014 pukul 11.00 WIB di Istana.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Persipura Belum Terima Surat Sanksi Pelaku Pencekik dan Pemukul Kurnia Mega

Jakarta, Aktual.co — Juru bicara Persipura Jayapura Rocky Bebena mengungkapkan bahwa manajemen telah menerima surat keputusan (SK) sanksi dan denda dari Komdis PSSI untuk Ruben Sanadi dan Dominggus Fakdawer.
“Iya, keduanya mendapat sanksi dari Komdis PSSI. Sehingga sore ini tidak bisa perkuat Tim Persipura saat menjamu Semen Padang,” kata Rocky Bebena di Jayapura, Papua, Sabtu (25/10).
Ia merincikan, sanksi untuk kedua pemain itu, yakni Ruben Sanadi dilarang bermain tiga kali dengan denda Rp35 juta. Sementara Dominggus Fakdawer dilarang bermain sebanyak satu kali dengan dengan Rp50 juta.
“Untuk Dendy Santoso pemain Arema, dilarang bermain dua kali dan denda Rp25 juta. Sedangkan sanksi untuk ofisial dan panpel Persipura, Komdis belum memberikan surat keputusan,” katanya.
Ruben diberikan sanksi oleh Komdis PSSI karena terlibat adu jotos dengan pemain Arema Dendy Santoso, saat Persipura mengalahkan tim itu di Stadion Mandala Jayapura pada Selasa pekan ini dengan skor 2-1.
Adu fisik Ruben dan Dendy itu, akhirnya menyulut ketegangan pemain kedua tim yang berlaga, di antaranya Dominggus yang ikut terpancing membuat kekerasan kepada pemain Arema, serta seorang ofisial Persipura lainnya.
Akibatnya, Ruben dan Dendy dihadiahi kartu merah oleh wasit Najamudin Aspiran dari Balikpapan. Dan Kubu Arema usai laga tersebut langsung melayangkan surat protes kepada Komdis PSSI agar mendapatkan keadilan.
“Dan laga sore ini, saat Persipura jamu Semen Padang, kami harapkan penonton dan suporter saat menyaksikan langsung laga di Mandala bisa bersikap santun,” kata Rocky.
Pada laga sore ini, sebanyak 470 aparat gabungan TNI dan Polri diterjunkan untuk mengamankan jalannya laga kandang terakhir Persipura menjamu “Kabau Sirah” pada laga delapan besar Liga Super Indonesia.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Polisi Larang Pesilat Injakan Kaki di Kota Madiun

Jakarta, Aktual.co —  Petugas Polres Madiun Kota, Jawa Timur, melarang para pesilat yang akan melakukan ziarah ke makam sesepuh pendiri perguruan dalam rangka perayaan tahun baru Islam 1436 Hijiriah 1 Muharam atau 1 Suro, masuk ke wilayah kota setempat.
Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Madiun Kota, AKP Heppy Saputra, Sabtu, mengatakan pelarangan pesilat untuk masuk wilayah Kota Madiun tersebut guna menghindari kerusuhan yang rawan terjadi. Rata-rata, para pesilat tersebut berasal dari wilayah luar Kota Madiun.
“Untuk pengamanan, saudara kita dari perguruan pencak silat itu, hanya sebagian yang diperbolehkan masuk wilayah Kota Madiun. Mereka yang boleh masuk adalah yang menggunakan kelengkapan dalam berkendara,” ujar AKP Heppy.
Pihaknya sudah melakukan pelarangan tersebut sejak malam perayaan 1 Suro, Jumat (24/20). Pelarangan tersebut juga untuk menghindari konvoi kendaraan bermotor para pesilat dalam jumlah yang besar.
AKP Heppy menambahkan, sampai siang ini ia masih melakukan pendekatan persuasif. Sehingga para pesilat yang tidak menggunakan kelengkapan berkendara seperti helm maupun tidak memasang nomor polisi pada kendaraannya, hanya disuruh pulang tanpa ditilang. Demikian juga yang masing menggunakan knalpot “brong” atau berisik.
“Sepanjang mereka masih bisa diajak untuk bekerja sama, mereka hanya kami suruh melengkapi kelengkapan kendaraannya. Tidak ditilang,” katanya.
Selain melarang pesilat masuk wilayah kota, dalam pengamanan tersebut, polisi juga mengamankan sejumlah gesper ikat pinggang. Penarikan gesper tersebut karena rawan digunakan untuk senjata atau memancing keributan.
Sementara, di sejumlah titik perbatasan Kota dan Kabupaten Madiun, polisi dari Polres Madiun dan Kota Madiun terus mengitesifkan penjagaan.
“Kami sudah menyiagakan 1.500 personel gabungan untuk mendukung pengamanan yang dilakukan Polres Madiun Kota. Mereka disiagakan di titik-titik perbatasan,” kata Kapolres Madiun AKBP Denny Setya Nugroho Nasution.
Terdapat lima wilayah di Kabupaten Madiun yang dikategorikan rawan terjadi bentrokan antarpesilat. Di antaranya, Kecamatan Mejayan, Madiun, Jiwan, Geger, Kebonsari, dan Dolopo. Rata-rata wilayah tersebut merupakan wilayah perbatasan antara Kabupaten Madiun dengan Kota Madiun.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Berita Lain