Jakarta, Aktual.co —  Sampai saat ini Presiden Joko Widodo belum juga mengumumkan nama-nama calon pembantunya untuk pemerintahan kedepan, meski sebelumnya akan mengumumkan nama calon menteri di Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Dikabarkan juga oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, bahwa pihaknya tengah menunggu balasan surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah direvisi soal nama-nama calon menteri di kabinet Jokowi.

“Aku belum cek. Soalnya pimpinan sedang rapim dari tadi,” kata Juru Bicara KPK, Johan Budi SP ketika dimintai tanggapan soal nama-nama calon menteri yang kembali disodorkan oleh Jokowi, Jumat (24/10).

Dalam pernyataan resminya, Jusuf Kalla mengaku masih menunggu surat balasan dari KPK soal nama-nama yang telah diberi tanda merah, kuning dan merah jambu. Merah, kuning yang dimaksud JK merupakan tanda yang telah diberi KPK terhadap sejumlah nama calon menteri yang telah disodorkan Jokowi pertama kali.

Berdasarkan catatan KPK tersebut, Jokowi-JK telah menyusun ulang nama calon menteri tersebut, mereka kemudian telah mengirimkan kembali nama-nama ke KPK untuk ditelusuri rekam jejak mereka.

JK pun memastikan, jika nama-nama yang telah disodorkan kembali itu tak ada masalah, maka pekan depan akan langsung mengumumkan kabinet yang telah dipilih itu. Namun, JK tak menyebutkan kapan tepatnya akan diumumkan.

Hingga berita ini diturunkan, pihak KPK belum juga membalas atau pun memberikan pernyataan resmi soal balasan surat yang ditunggu oleh Jokowi-JK terkait nama-nama menteri yang telah direvisi itu

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu
Nebby

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon membenarkan adanya pertemuan antara penasehat Tim Transisi Luhut Pandjaitan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Kamis (23/10) lalu.
Namun dirinya mengaku belum bertanya kepada Ketumnya soal isi pertemuan tersebut.
Wakil Ketua DPR RI itu menilai wajar pertemuan Prabowo dengan tim pemenangan Jokowi-Jusuf Kalla itu. Sebab, kata Fadli, sejak dilantik sebagai presiden, Jokowi menjadi milik masyarakat.
“Pak Jokowi itu harusnya sudah bukan KMP atau KIH lagi, dia kan sudah menjadi Presiden RI jadi mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Nggak ada lagi koalisi-koalisian kalau untuk Jokowi, tapi kalau di parlemen atau di partai boleh. Itu kan namanya untuk menghimpun suara dan lain-lain,” kata Fadli kepada wartawan di markas Kopassus, Cijantung, Jakarta Timur, Jumat (24/10).
Dia menduga, pertemuan ini membahas pembicaraan strategis antara kedua pihak seperti meminta pertimbangan dan masukan.
“Ya bisa saja, mungkin bisa minta pertimbangan, minta masukan semacam itu. Saya kira tidak jauh dari itu,” kata Fadli.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Pertemuan yang dilakukan antara mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) pertama Jimly Asshiddiqie dengan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, untuk dimintai pandangannya soal hukum ketatanegaraan.
Terlebih soal pemberian pertimbangan terkait adanya perubahan nomenklatur disejumlah pos kementerian pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Dan kita punya hubungan baik dengan para ahli ketatanegaraan, sehingga akan diperoleh suatu gambaran tentang sistem ketatanegaraan kita, sistem yang juga sesuai dengan tradisi demokrasi kita,” kata Hasto kepada wartawan, di Jakarta, Jumaat (24/10).
“Termasuk soal minta pertimbangan DPR. Kita perlu minta pendapat ahli tata negara,” tambah dia.
Menurut mantan Deputi Tim Transisi Jokowi-JK ini, dalam kondisi perpolitikan Indonesia saat ini, dimana parlemen yang sudah berjalan semestinya, tentu perlu pemahaman dari aspek ketatanegaraan menjadi sangat penting.
“Bagaimanapun juga dengan situasi sekarang ketika pimpinan dewan dalam rangka membangun check and balances berasal dari partai lain, tentu saja aspek ketatanegaraan menjadi sangat penting,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie mengatakan, pertemuannya dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla tak membahas soal kabinet. Ical mengakui kalau pertemuannya tadi hanya makan-makan saja.
“Dikasih makan enak, terus ngobrol,” kata Ical yang didampingi JK, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (24/10).
Ketika ditanya apakah Partai Golkar ditawari untuk menempatkan kadernya di kabinet Jokowi-JK, Ical menjawab bahwa Golkar sudah punya kader yang kini menjabat Wakil Presiden.
“Ini ada Golkar jadi wakil presidennya (Jokowi),” kata Ical.

Artikel ini ditulis oleh: