Karyawan mencuci sepeda motor di sebuah tempat pencucian di kawasan Jakarta Pusat, Kamis (27/2/2014). Memasuki musim penghujan menjadi kabar baik bagi pengusaha jasa cuci motor. Omzet usaha mereka meningjkat hingga 100%. Jika di hari biasanya hanya di kisaran 20 motor perharinya, kini sudah mencapai 40 hingga 60 motor per hari. Aktual/Tino Oktaviano
Karyawan mencuci sepeda motor di sebuah tempat pencucian di kawasan Jakarta Pusat, Kamis (27/2/2014). Memasuki musim penghujan menjadi kabar baik bagi pengusaha jasa cuci motor. Omzet usaha mereka meningjkat hingga 100%. Jika di hari biasanya hanya di kisaran 20 motor perharinya, kini sudah mencapai 40 hingga 60 motor per hari. Aktual/Tino Oktaviano
Karyawan mencuci sepeda motor di sebuah tempat pencucian di kawasan Jakarta Pusat, Kamis (27/2/2014). Memasuki musim penghujan menjadi kabar baik bagi pengusaha jasa cuci motor. Omzet usaha mereka meningjkat hingga 100%. Jika di hari biasanya hanya di kisaran 20 motor perharinya, kini sudah mencapai 40 hingga 60 motor per hari. Aktual/Tino Oktaviano
Karyawan mencuci sepeda motor di sebuah tempat pencucian di kawasan Jakarta Pusat, Kamis (27/2/2014). Memasuki musim penghujan menjadi kabar baik bagi pengusaha jasa cuci motor. Omzet usaha mereka meningjkat hingga 100%. Jika di hari biasanya hanya di kisaran 20 motor perharinya, kini sudah mencapai 40 hingga 60 motor per hari. Aktual/Tino Oktaviano
Pengunjung melihat beberapa produk furnitur saat pembukaan gerai JYSK Indonesia di Mal Taman Anggrek, Jakarta, Kamis (27/2/2014). Kebutuhan furnitur yang semakin berkembang dan telah menjadi salah satu gaya hidup modern bagi masyarakat Indonesia membuat produsen furnitur dari Skandinavia tersebut membuka gerai yang pertama di Indonesia. Aktual/Tino Oktaviano
Pengunjung melihat beberapa produk furnitur saat pembukaan gerai JYSK Indonesia di Mal Taman Anggrek, Jakarta, Kamis (27/2/2014). Kebutuhan furnitur yang semakin berkembang dan telah menjadi salah satu gaya hidup modern bagi masyarakat Indonesia membuat produsen furnitur dari Skandinavia tersebut membuka gerai yang pertama di Indonesia. Aktual/Tino Oktaviano
Pengunjung melihat beberapa produk furnitur saat pembukaan gerai JYSK Indonesia di Mal Taman Anggrek, Jakarta, Kamis (27/2/2014). Kebutuhan furnitur yang semakin berkembang dan telah menjadi salah satu gaya hidup modern bagi masyarakat Indonesia membuat produsen furnitur dari Skandinavia tersebut membuka gerai yang pertama di Indonesia. Aktual/Tino Oktaviano
Pengunjung melihat beberapa produk furnitur saat pembukaan gerai JYSK Indonesia di Mal Taman Anggrek, Jakarta, Kamis (27/2/2014). Kebutuhan furnitur yang semakin berkembang dan telah menjadi salah satu gaya hidup modern bagi masyarakat Indonesia membuat produsen furnitur dari Skandinavia tersebut membuka gerai yang pertama di Indonesia. Aktual/Tino Oktaviano
Pengunjung melihat beberapa produk furnitur saat pembukaan gerai JYSK Indonesia di Mal Taman Anggrek, Jakarta, Kamis (27/2/2014). Kebutuhan furnitur yang semakin berkembang dan telah menjadi salah satu gaya hidup modern bagi masyarakat Indonesia membuat produsen furnitur dari Skandinavia tersebut membuka gerai yang pertama di Indonesia. Aktual/Tino Oktaviano
Terdakwa kasus suap terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, Bupati Gunung Mas, Hambit Bintih (kanan) bersama pengusaha Cornelis Nalau Antun (kiri) usai mendengarkan tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (27/2/2014). Jaksa KPK menuntut Hambit dan Cornelis 6 tahun penjara dan denda Rp 200 juta, karena dinilai terbukti menyuap Akil Rp 3 miliar. Uang yang disediakan Cornelis untuk Akil tersebut dimaksudkan agar MK menolak permohonan keberatan hasil Pilkada sehingga kemenangan pasangan Hambit Bintih-Arton Dohong dinyatakan tetap sah. Aktual/Tino Oktaviano
Terdakwa kasus suap terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, Bupati Gunung Mas, Hambit Bintih (kanan) bersama pengusaha Cornelis Nalau Antun (kiri) usai mendengarkan tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (27/2/2014). Jaksa KPK menuntut Hambit dan Cornelis 6 tahun penjara dan denda Rp 200 juta, karena dinilai terbukti menyuap Akil Rp 3 miliar. Uang yang disediakan Cornelis untuk Akil tersebut dimaksudkan agar MK menolak permohonan keberatan hasil Pilkada sehingga kemenangan pasangan Hambit Bintih-Arton Dohong dinyatakan tetap sah. Aktual/Tino Oktaviano
Terdakwa kasus suap terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, Bupati Gunung Mas, Hambit Bintih (kanan) bersama pengusaha Cornelis Nalau Antun (kiri) usai mendengarkan tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (27/2/2014). Jaksa KPK menuntut Hambit dan Cornelis 6 tahun penjara dan denda Rp 200 juta, karena dinilai terbukti menyuap Akil Rp 3 miliar. Uang yang disediakan Cornelis untuk Akil tersebut dimaksudkan agar MK menolak permohonan keberatan hasil Pilkada sehingga kemenangan pasangan Hambit Bintih-Arton Dohong dinyatakan tetap sah. Aktual/Tino Oktaviano
Terdakwa kasus suap terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, Bupati Gunung Mas, Hambit Bintih (kanan) bersama pengusaha Cornelis Nalau Antun (kiri) usai mendengarkan tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (27/2/2014). Jaksa KPK menuntut Hambit dan Cornelis 6 tahun penjara dan denda Rp 200 juta, karena dinilai terbukti menyuap Akil Rp 3 miliar. Uang yang disediakan Cornelis untuk Akil tersebut dimaksudkan agar MK menolak permohonan keberatan hasil Pilkada sehingga kemenangan pasangan Hambit Bintih-Arton Dohong dinyatakan tetap sah. Aktual/Tino Oktaviano
Terdakwa kasus suap terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, Bupati Gunung Mas, Hambit Bintih (kanan) bersama pengusaha Cornelis Nalau Antun (kiri) usai mendengarkan tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (27/2/2014). Jaksa KPK menuntut Hambit dan Cornelis 6 tahun penjara dan denda Rp 200 juta, karena dinilai terbukti menyuap Akil Rp 3 miliar. Uang yang disediakan Cornelis untuk Akil tersebut dimaksudkan agar MK menolak permohonan keberatan hasil Pilkada sehingga kemenangan pasangan Hambit Bintih-Arton Dohong dinyatakan tetap sah. Aktual/Tino Oktaviano
Mantan Menteri Kehutanan MS Kaban (kanan) memenuhi panggilan KPK untuk bersaksi dalam kasus dugaan korupsi pengajuan anggaran Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT), Jakarta, Kamis (27/2/2014). Kasus tersebut melibatkan Direktur PT Masaro Radiokom Anggoro Widjojo yang merupakan rekanan Departemen Kehutanan dalam pengadaan SKRT tahun 2007 yang nilai proyeknya mencapai Rp.180 miliar. Aktual/Tino Oktaviano
Mantan Menteri Kehutanan MS Kaban (kanan) memenuhi panggilan KPK untuk bersaksi dalam kasus dugaan korupsi pengajuan anggaran Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT), Jakarta, Kamis (27/2/2014). Kasus tersebut melibatkan Direktur PT Masaro Radiokom Anggoro Widjojo yang merupakan rekanan Departemen Kehutanan dalam pengadaan SKRT tahun 2007 yang nilai proyeknya mencapai Rp.180 miliar. Aktual/Tino Oktaviano
Mantan Menteri Kehutanan MS Kaban (kanan) memenuhi panggilan KPK untuk bersaksi dalam kasus dugaan korupsi pengajuan anggaran Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT), Jakarta, Kamis (27/2/2014). Kasus tersebut melibatkan Direktur PT Masaro Radiokom Anggoro Widjojo yang merupakan rekanan Departemen Kehutanan dalam pengadaan SKRT tahun 2007 yang nilai proyeknya mencapai Rp.180 miliar. Aktual/Tino Oktaviano
Mantan Menteri Kehutanan MS Kaban (kanan) memenuhi panggilan KPK untuk bersaksi dalam kasus dugaan korupsi pengajuan anggaran Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT), Jakarta, Kamis (27/2/2014). Kasus tersebut melibatkan Direktur PT Masaro Radiokom Anggoro Widjojo yang merupakan rekanan Departemen Kehutanan dalam pengadaan SKRT tahun 2007 yang nilai proyeknya mencapai Rp.180 miliar. Aktual/Tino Oktaviano
Mantan Menteri Kehutanan MS Kaban (kanan) memenuhi panggilan KPK untuk bersaksi dalam kasus dugaan korupsi pengajuan anggaran Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT), Jakarta, Kamis (27/2/2014). Kasus tersebut melibatkan Direktur PT Masaro Radiokom Anggoro Widjojo yang merupakan rekanan Departemen Kehutanan dalam pengadaan SKRT tahun 2007 yang nilai proyeknya mencapai Rp.180 miliar. Aktual/Tino Oktaviano
Jakarta, Aktual.co — Jakarta, Aktual.co —Raja Yordania, Abdullah II bin Husein, mengunjungi Indonesia dalam rangka menghadiri acara “Nahdlatul Ulama Sufi Gathering” yang digelar di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (26/2/2014). Dalam acara tersebut turut hadir Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto.
Prabowo Subianto dan Raja Abdullah II adalah kawan lama semenjak mereka masih menjadi perwira tentara di negaranya masing-masing. Bahkan keduanya adalah alumni Fort Banning, lembaga Pendidikan Militer Amerika yang mencetak pasukan khusus.
Acara dibuka dengan hiburan shalawat dan pertunjukan dari sunda yaitu mengupas kelapa dengan gigi. Setelah tiga kelapa selesai dikupas dan dibelah, di dalamnya ternyata terdapat bendera Indonesia, Yordania dan Nahdlatul Ulama.
Hal itu melambangkan harapan agar hubungan antara Indonesia-Yordania dan NU senantiasa terjalin harmonis.
Acara tersebut dihadiri pula oleh sejumlah tokoh penting Nasional dan ribuan umat. Tampak hadir di deretan kursi depan mantan wakil presiden Jusuf Kalla, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj, Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin dan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Meskipun acara tersebut dihadiri oleh beberapa tokoh politik, namun Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj menegaskan bahwa NU bukanlah Partai Politik yang menjadi kekuatan pemerintah atau golongan, melainkan kekuatan Madaniyah yang menjadi kekuatan seluruh masyarakat.
Kendaraan melaju padat merayap di kawasan Dukuh Atas, Jakarta, Rabu (26/2/2014). Kemacetan parah yang terjadi di ibukota beberapa bulan terakhir ini disebabkan meningkatnya jumlah perjalanan akibat bertambahnya kendaraan baru di Jakarta. Berdasarkan kajian Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) Universitas Gadjah Mada (UGM) kerugian akibat kemacetan di Jakarta rata-rata sudah mencapai Rp 35 triliun per tahun. Aktual/Tino Oktaviano
Kendaraan melaju padat merayap di kawasan Dukuh Atas, Jakarta, Rabu (26/2/2014). Kemacetan parah yang terjadi di ibukota beberapa bulan terakhir ini disebabkan meningkatnya jumlah perjalanan akibat bertambahnya kendaraan baru di Jakarta. Berdasarkan kajian Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) Universitas Gadjah Mada (UGM) kerugian akibat kemacetan di Jakarta rata-rata sudah mencapai Rp 35 triliun per tahun. Aktual/Tino Oktaviano
Kendaraan melaju padat merayap di kawasan Dukuh Atas, Jakarta, Rabu (26/2/2014). Kemacetan parah yang terjadi di ibukota beberapa bulan terakhir ini disebabkan meningkatnya jumlah perjalanan akibat bertambahnya kendaraan baru di Jakarta. Berdasarkan kajian Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) Universitas Gadjah Mada (UGM) kerugian akibat kemacetan di Jakarta rata-rata sudah mencapai Rp 35 triliun per tahun. Aktual/Tino Oktaviano
Kendaraan melaju padat merayap di kawasan Dukuh Atas, Jakarta, Rabu (26/2/2014). Kemacetan parah yang terjadi di ibukota beberapa bulan terakhir ini disebabkan meningkatnya jumlah perjalanan akibat bertambahnya kendaraan baru di Jakarta. Berdasarkan kajian Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) Universitas Gadjah Mada (UGM) kerugian akibat kemacetan di Jakarta rata-rata sudah mencapai Rp 35 triliun per tahun. Aktual/Tino Oktaviano
Kendaraan melaju padat merayap di kawasan Dukuh Atas, Jakarta, Rabu (26/2/2014). Kemacetan parah yang terjadi di ibukota beberapa bulan terakhir ini disebabkan meningkatnya jumlah perjalanan akibat bertambahnya kendaraan baru di Jakarta. Berdasarkan kajian Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) Universitas Gadjah Mada (UGM) kerugian akibat kemacetan di Jakarta rata-rata sudah mencapai Rp 35 triliun per tahun. Aktual/Tino Oktaviano
