Jakarta, Aktual.co — Menteri Perindustrian Jepang Yuko Obuchi mengundurkan diri setelah mengaku menyalahgunakan anggaran politik, termasuk membeli suara dalam menghadapi tekanan mengenai pergeseran reformasi gender dari Perdana Menteri Shinzo Abe.

Selain pengeluaran anggaran, Yuko Obuchi juga menjawab pertanyan mengenai sejumlah bisnis perlemen yang macet pada konferensi pers yang disiarkan langsung oleh beberapa saluran televisi Jepang.

“Sebagai Menteri, saya tak dapat membiarkan perdagangan dan industri memiliki kebijakan ekonomi dan energi yang tertunda dikarenakan masalah yang saya miliki,” katanya (20/10).

“Saya akan mengundurkan diri dan fokus untuk menyelesaikan permasalahan yang dipertanyakan selama ini,” ujar Obuchi setelah bertemu dengan PM Abe.

“Sebagai anggota kabinet Abe, saya meminta maaf karena tidak berkontribusi dalam pemulihan ekonomi,” kata Obuchi.

Yuko Obichi adalah menteri pertama yang mengundurkan diri sejak Abe berkuasa pada Desember 2012. Obuchi adalah putri mantan Perdana Menteri Keizo Obuchi dan sebelumnya hendak ditunjuk untuk menjadi perdana menteri perempuan pertama di Jepang.

Penunjukan Yuko Obuchi menjadi berita utama ketika Abe menyusun kembal kabinetnya pada September 2014, dengan memberikan sebuah tugas terkait sektor energi kepada seorang politisi yang pengalaman kabinetnya masih minim namun memiliki portofolio yang baik.

Obuchi termasuk wanita yeng paling menonjol di antara lima perempuan yang masuk dalam kabinet pilihan Abe. Tapi, sekarang Obuchi dituduh telah menyalahgunakan uang negara sekitar 10 Juta Yen, atau 95.000 dolar AS selama lima tahun dirinya menjabat dari 2012.

Penyalahgunaan dana tersebut terkait berbagai hal yang tak berhubungan dengan urusan politik, dimana kosmetik dan aksesoris sebuah pusat perbelanjaan termasuk ke dalamnya.

Kelompok politik yang mengusung Obuchi juga mengundang para pemilih di daerah pemilihannya, di Jepang Tengah untuk menyaksikan penampilan teater dengan dana yang lebih murah, dimana anggota perlemen Jepangmenganggap kegiatan tersebut merupakan usaha pembelian suara.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, John Kerry, berada di Jakarta selain untuk menghadiri pelantikan Presiden Joko Widodo juga mendesak negara-negara di kawasan Asia Tenggara memerangi kelompok Negara Islam (IS).

“Menteri Luar Negeri John Kerry tiba di Indonesia, Senin, untuk menghadiri pelantikan presiden Joko Widodo dan untuk mendesak negara-negara Asia Tenggara agar meningkatkan upaya mereka dalam memerangi kelompok Negara Islam (IS),” seperti yang demikian dilaporkan AFP, Senin (20/10).

Dalam kunjungannya selama satu hari di Jakarta itu, Menlu Kerry akan melakukan serangkaian pertemuan bilateral untuk mendesak Joko Widodo (Jokowi) serta pemimpin-pemimpin Asia Tenggara lainnya untuk meningkatkan upaya menghadapi ancaman yang meningkat dari IS.

Selama pertemuan-pertemuan itu, “yang terutama akan dibahas adalah upaya internasional untuk melemahkan dan pada akhirnya menghancurkan ISIS (Negara Islam di Irak dan Suriah, red),” kata seorang pejabat tinggi Kementerian Luar Negeri AS yang seperti dikutip AFP.

“Menghancurkannya (IS, red), upaya untuk memerangi ekstremisme dengan kekerasan, untuk merintangi perekrutan, dan untuk melakukan perlindungan dari permintaan bagi adanya petempur-petempur asing,” kata pejabat tersebut.

“Untuk melakukan penjagaan atas kembalinya para petempur ke kawasan, menepis progaganda ekstremis, menghadang pendanaan teroris terlarang”.

Selain dengan Jokowi, lapor AFP, Kerry juga dijadwalkan melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, Sultan Brunei Darussalam serta Menteri Luar Negeri Filipina Albert del Rosario.

Dalam pertemuan-pertemuan itu, Kerry akan melakukan desakan terhadap negara-negara Asia Tenggara dalam masalah-masalah “yang kami yakini dan harapkan bahwa setiap negara bisa bertindak lebih”, kata pejabat Kementerian Luar Negeri itu seperti dikutip AFP.

Menurut AFP yang mengutip para pejabat, sengketa-sengketa kewilayahan di Laut China Selatan, perubahan iklim serta virus Ebola juga akan menjadi agenda pertemuan Kerry dengan para pemimpin negara-negara Asia Tenggara.

Artikel ini ditulis oleh: