Jakarta, Aktual.com — Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengingatkan kepala daerah untuk menjaga integritas dan efisiensi dalam pengelolaan pemerintahan. Ia menegaskan bahwa praktik korupsi dan pemborosan anggaran dapat merusak kepercayaan publik secara luas.
Pernyataan tersebut disampaikan Tito dalam arahannya pada forum Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia, menyikapi masih adanya kasus korupsi dan inefisiensi yang terjadi di sejumlah daerah.
“Tolonglah teman-teman kepala daerah, ini menjaga betul diri masing-masing, membuat kebijakan juga. Karena terutama dari kasus korupsi dan kasus inefisiensi. Dua ini, korupsi sama inefisiensi, pemborosan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (21/4/2026).
Tito menjelaskan, persepsi publik saat ini sangat dipengaruhi oleh pemberitaan media. Ketika terjadi operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau muncul kasus pemborosan anggaran, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga dapat meluas ke seluruh pemerintah daerah.
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi tingkat kepercayaan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Kepercayaan yang terjaga dinilai menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran pengajuan anggaran daerah, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun Dana Bagi Hasil (DBH).
Ia menambahkan, meskipun banyak kepala daerah telah bekerja dengan baik dan menghadirkan inovasi, capaian tersebut kerap tertutupi oleh pemberitaan negatif yang lebih cepat menyebar di ruang publik.
“Ratusan ribu orang bisa bekerja dengan baik, tapi satu kesalahan yang menjadi perhatian publik bisa membentuk persepsi yang berbeda,” kata Tito.
Oleh karena itu, ia mendorong asosiasi kepala daerah untuk lebih aktif membangun narasi positif dengan mempublikasikan prestasi dan inovasi daerah secara berkelanjutan. Selain itu, Tito juga menekankan pentingnya komunikasi publik yang transparan sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi.
“Nah, oleh karena itu, ini masalah persepsi, di samping kita memperbaiki tentunya. Memperbaiki untuk betul-betul hati-hati terhadap praktik koruptif,” ujarnya.
Tito menegaskan bahwa pemerintah pusat terus mendorong penguatan tata kelola pemerintahan di daerah. Menurutnya, hubungan yang harmonis antara pusat dan daerah sangat bergantung pada kepercayaan yang dibangun melalui kinerja yang baik serta persepsi publik yang positif.
Ia pun mengingatkan bahwa integritas dan akuntabilitas bukan hanya menjadi tanggung jawab individu kepala daerah, tetapi juga seluruh jajaran pemerintahan daerah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka Permadhi
