Jakarta, Aktual.co — Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menilai sikap Pemerintah Aceh yang memprotes PT Arun dinilai lamban. Pasalnya, baru sekarang Pemerintah Aceh “bangun tidur” untuk memprotes kebijakan Pemerintah Pusat terkait pengelolaan aset PT Arun. Selain itu, lobi Pemerintah Aceh terhadap pemerintah pusat dinilai lemah.
“Pemerintah Aceh, Kota Lhokseumawe, dan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara kenapa baru sekarang kecewa dan memboikot aktivitas PT Arun. Harus disadari, mereka pengambil kebijakan di Aceh, kemana saja selama ini? Apakah selama ini ada insentif dan bisa mengunakan fasilitas kompleks Arun sehingga diam saja,” terang Koordinator Badan Pekerja MaTA, Alfian dalam pernyataan tertulis yang diterima Aktual.co, Jumat (17/10).
Aktivis anti korpsi itu menyebutkan, seharusnya pemerintah daerah sejak jauh hari lalu bersikap tegas “melawan” Pemerintah Pusat dan Pertamina. Ia menilai jika baru sekarang pemerintah daerah “bersuara lantang” soal aset PT Arun, kesannya hanya tebar pesona.
Dalam catatan MaTA, sambung Alfian, persoalan tidak transparannya pengelolaan gas dan minyak bumi di Aceh Utara sudah jauh hari disuarakan pihaknya. Bahkan, rakyat sudah lelah menuntut hak, akan tetapi pemerintah di Aceh selalu mengabaikan hal itu ketika masyarakat tertindas.
“MaTA sudah sangat lama menyuarakan ketidaktransparan industri ekstrakif tersebut, kami juga pernah mengorganisir 13 gampong (desa) di lingkungan PT  Arun untuk mempertanyankan pengelolaan dana CSR (tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat lingkungan). Hari ini saat Arun tutup, pemerintah daerah baru terbar pesona,” kata Alfian.
Ia menilai keberadaan ExxonMobil dan PT Arun dalam eksploitasi gas alam dan produksi LNG menjadi kutukan bagi warga lingkungan, bukan kesejahteraan. “Atas dasar itu kita dari dulu membangun gerakan rakyat untuk meminta pertanggungjawaban tersebut, menuntut transparansi soal migas dan CSR,” ujarnya.
Seharusnya sambung Alfian, pemerintah di Aceh intropeksi diri. “Karena kami tau, mereka selama ini menikmati hasil dari perusahaan tersebut,” ujarnya. MaTA sangat berharap pemerintah di Aceh serius memihak kepada rakyatnya, “jangan di mulut saja bilang: sayang Aceh, tapi perbuatanya jauh dari perkataan”.
“Harus disadari, Aceh Utara dan Lhokseumawe memiliki ladang minyak dan gas, tapi warga lingkungan bertahun-tahun tidak menikmati air bersih. Jujur saja, pola pemerintah di Aceh sekarang membuat publik masih sangat ragu untuk meraih impian Aceh yangsejahtera,” pungkas Alfian 

Artikel ini ditulis oleh:

Kupang, Aktual.co — Sedikitnya 283 keluarga di Desa Hoi, Kecamatan Oenino, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur (NTT) minum air dari kubangan yang biasa menjadi tempat minum ternak.
“ Warga minum air kubangan dengan cara mengalirkan air tersebut ke sebuah sumur kecil berjarak satu meter dari kubangan.Jarak antara kubangan dan sumur kecil itu juga berfungsi sebagai saringan sehingga air yang masuk ke dalam sumur terlihat bersih,”  kata Wakil Ketua DPRD Timor Tengah Selatan, Alex Kase yang dihubungi wartawan, Jumat (17/10).  Menurut Alex, air tersebut dibawa pulang ke rumah masing-masing kemudian dimasak sebelum diminum.
“Ini fakta yang kita temukan di lapangan. Awalnya saya tidak percaya ada warga yang minum air kubangan,” ujarnya.Kendati terlihat bersih, air kubangan tersebu terlihat berwarna hijau diduga terkontaminasi limbah ternak. Akan tetapi sejak minum air kubangan dua pekan terakhir, belum ada laporan warga yang sakit.
Menurut Alex, temuan warga minum air kubangan mengagetkan dan menyayat nurani. Padahal Timor Tengah Selatan merupakan daerah yang memiliki sumber air terbesar di Pulau Timor yang berhulu di Gunung Mutis. Kabupaten Timor Tengah Selatan juga pernah menjadi lokasi pengambilan gambar iklan salah satu perusahaan air minum.
Tokoh masyarakat setempat Markus Tamelab, minta bupati segera mencari solusi mengatasi krisis air bersih di desa tersebut. Pasalnya hampir seluruh sumber air mengering akibat kemarau sehingga satu-satunya pilihan warga ialah minum air dari kubangan.  
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Nusa Tenggara Timur Tini Thadeus mengaku belum menerima laporan terkait warga minum air kubangan tersebut.
“Jika laporan itu benar, kami segera turun ke sana untuk membantu menyuling air agar air kubangan itu menjadi layak diminum,” kata Dia.

Artikel ini ditulis oleh: