Jakarta, Aktual.co — Kepolisian Resor Metro Kota Jakarta Timur berhasil menggagalkan percobaan penyelundupan senjata api ilegal asal Lampung di SPBU Jalan Sultan Hasanudin Bekasi Timur, Kota Bekasi.
“Dalam penangkapan itu kami berhasil mengamankan seorang pelaku beserta barang bukti berupa dua senjata api rakitan jenis revolver dan sembilan butir peluru,” kata Wakasat Reskrim Polrestro Jakarta Timur Aris Tumang di Jakarta, Jumat (17/10).
Aris menjelaskan penangkapan tersebut bermula dari laporan yang mengatakan ada pelaku kejahatan dari Lampung yang akan melakukan tindakan Pencurian dengan Kekerasan (Curas) dengan menggunakan senjata api.
“Berawal dari laporan tersebut kami melakukan pengembangan informasi tersebut yang belakangan diketahui pelaku akan memasok terlebih dahulu senjata api dengan menitipkannya pada sopir truk yang akan ke Jakarta,” katanya.
Dari laporan yang didapatkan petugas, pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 petugas yang mencurigai mobil truk dengan nomor polisi BE 9285 NI mengikuti kendaraan tersebut sampai berhenti di TKP dan dilakukan penangkapan.
“Kami mengikuti tersangka sampai akhirnya dia berhenti di SPBU untuk mengisi BBM. Pada saat itulah kami lakukan penggeledahan dan penangkapan,” kata Aris.
Aris juga mengatakan senjata api ilegal tersebut akan dibawa tersangka yang diketahui bernama Adi Wiyanto (37) untuk kemudian diberikan pada Rico yang saat ini masih buron.
“Tersangka akan membawa senpi tersebut ke Kampung Rambutan dan diberikan pada pemimpin Grup Lampung yang bernama Rico alias Bambang,” katanya.
Sopir truk tersebut dijerat dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Junto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 tentang kepemilikan senjata api tanpa izin hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co —Front Pembela Islam (FPI) dan Forum Umat Islam (FUI) mendesak DPRD DKI untuk membuat panitia khusus guna menginvestigasi aksi ricuh antara massa pengunjukrasa FPI dengan aparat kepolisian saat demo menolak Ahok di depan Gedung DPRD DKI Jalan Kebon Sirih (3/10) bulan lalu.
Permintaan disampaikan perwakilan FPI Habib Salim Al Atos saat diterima Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi PKS Triwicaksana, Wakil Ketua DPRD dari Fraksi PPP Abraham Lunggana dan Ketua Fraksi Partai Demokrat Lucky P Sastrawiria, siang tadi di DPRD DKI.
“Kami meminta DPRD membentuk pansus, untuk investigasi insiden pada tanggal tiga Oktober 2014 lalu,” kata Habib Salim, di DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (17/10).
Disampaikan Salim, dari bukti-bukti yang dikumpulkan team 9 FPI tercium indikasi ada salah penanganan terhadap prosedur tetap (Protap) yang digunakan aparat kepolisian dalam menangani aksi tiga Oktober lalu. 
Berdasarkan temuan itulah, mereka mendesak DPRD untuk membentuk pansus. 
“Kalau nanti hasil pansus terbukti kepolisian salah, maka kami minta proses hukum dijalankan. Tapi kalau dari hasil pengusutan pansus itu terbukti FPI Jakarta yang salah, kami siap jika FPI DKI Jakarta dibubarkan,” ungkap pria yang akrab disapa Habib Selon.
Permintaan FPI ditanggapi positif oleh Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana. Dia menyatakan siap merealisasikan permintaan FPI. Namun diakuinya, untuk merealisasikan pansus itu masih harus menunggu terbentuknya kelengkapan dewan.
“Mulai sore ini kami akan menggalang segera bentuk pansus investigasi. Saya sampaikan sama rekan-rekan dewan kita jangan kalah sama FPI, harus buat pansus. Saya juga sampaikan pada teman-teman di SOP ini ada yang salah,” kata Lulung dalam pertemuan itu. 
Pendapat senada juga disampaikan Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi Gerindra M. Taufik  yang berjanji akan menindaklanjuti aspirasi dari FPI untuk segera direalisasikan dewan.
“Kita akan dorong. Kita dorong ketua dewan agar memastikan pertama untuk mengusulkan dibuatnya pansus. Lalu tuntutan ke dua yaitu lengserkan Ahok. Kita akan teruskan,” ujar Taufik yang pencalonannya sebagai Cawagub DKI ditolak oleh Ahok.
Selain kedua wakil Ketua DPRD tadi, pertemuan dengan FPI dan FUI ikut dihadiri Ketua Fraksi Demokrat Lucky P Sastrawiria.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta memetakan kerentanan bencana yang sewaktu-waktu dapat menerjang ibu kota dengan tingkat kerugian tertentu serta bisa menyebabkan korban jiwa.

“Ancaman bencana terbesar di Jakarta adalah kebakaran. Tahun lalu peristiwa kebakaran yang terekam di atas 900 kejadian. Sementara tahun ini jumlahnya sudah di atas 700 kejadian kebakaran. Artinya bahwa ibu kota rentan terhadap peristiwa seperti ini,” kata Kepala Pelaksana BPBD, Bambang Musyawardana di Jakarta, Jumat (17/10).

Bambang mengatakan ancaman bencana selanjutnya adalah banjir yang terjadi akibat guyuran hujan dengan intensitas lebat dan dalam waktu lama, sehingga kawasan permukiman di daerah-daerah tertentu digenangi air.

Banjir pada Januari tahun lalu merendam sebanyak 124 kelurahan dan di tahun berikutnya pada bulan yang sama kembali merendam 67 kelurahan.

Potensi ancaman selanjutnya kata dia adalah terjangan angin puting beliung, epidemik penyakit, kegagalan teknologi, konflik sosial dan gempa bumi atau tsunami.

“Masing-masing punya dampak tersendiri. Ada yang bisa dicegah atau dimitigasi, ada juga yang tidak bisa diperkirakan seperti gempa bumi. Upaya yang paling mungkin dilakukan adalah melakukan pencegahan sehingga tidak menimbulkan korban,” ujarnya.

Untuk mitigasi banjir misalkan, pemerintah provinsi melalui Dinas Pekerjaan Umum DKI jakarta telah membangun 3.600 sumur resapan masing-masing 3.500 sumur resapan dangkal dan 120 lainnya adalah sumur resapan dalam.

“Masing-masing ancaman akan kita petakan dimana lokasinya melalui dinas teknis terkait. Ancaman konflik misalkan akan kita minta bantuan dari polisi pamong praja untuk memetakan mana wilayah yang rawan. Dari situ dapat dilakukan langkah pencegahan misalkan dengan meningkatkan patroli,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid