Jakarta, Aktual.co —Pakar Lingkungan Universitas Indonesia Mohammad Hasroel Thayib mengatakan Provinsi DKI Jakarta membutuhkan pohon penyerap karbon dioksida yang menjadi salah satu parameter pencemaran udara, dan tidak sekadar menanam pohon pelindung di ruang terbuka hijau (RTH) yang telah tersedia.

“RTH mempunyai peran sebagai pengubah energi cahaya matahari menjadi energi atau oksigen dan tidak mengubahnya menjadi energi panas. Jadi ada dua peran yang berbeda yaitu sebagai penyerap panas dan mengubah energi radiasi matahari menjadi oksigen,” katanya di Jakarta, Jumat (17/10).

Perbedaan peran tersebut kata dia, juga akan berdampak kepada perlakuan jenis pohon yang ditanam, apakah sekadar perindang atau pohon yang mampu menyerap polutan di udara.

Khusus untuk pohon penyerap CO2, pemerintah disarankan menanam pohon khusus seperti Ginkgo Biloba yang banyak ditanam di Jepang yang punya peran besar meminimalkan pencemaran udara, sementara pohon-pohon lainnya yang saat ini ditanam seperti angsana atau pinus lebih sebagai pohon peneduh dan kurang menyerap CO2.

“Saya mencoba menghubungi teman-teman yang ada di Jepang agar bisa mendatangkan biji Ginkgo Biloba ke sini untuk dikembangbiakkan. Mungkin agar sulit berkembang karena berbeda habitatnya,” katanya.

Walaupun agak sulit dikembangkan di Indonesia atau Jakarta, namun dia optimistis dengan peran teknologi yang dimiliki Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dapat dilakukan mutasi sehingga bisa bisa beradaptasi dengan lingkungan Indonesia.

Sebab menurut dia dengan kondisi pertumbuhan kendaraan di Jakarta sebesar 8-12 persen per tahun, peluang meningkatnya pencemaran udara yang diakibatkan sektor transportasi tidak bisa dihindarkan.

“Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi. Tak perlu meniadakan pohon yang telah ditanam saat ini, tapi perlu menyisipkannya dengan pohon penyerap CO2. Apalagi bila dilihat dari udara hanya sedikit ruang terbuka hijau yang kelihatan,” ujarnya.

Sebelumnya, hasil pemantauan kualitas udara kontinyu yang dilakukan pada tahun 2013 di lima titik wilayah perkotaan ditemukan paramater pantau karbon monoksida, sulfur dioksida dan ozon telah berada di atas ambang batas.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co —Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dien Emmawati mengatakan sumur dangkal yang digunakan warga sebagai sumber air minum keseharian sudah tidak layak dikonsumsi karena telah tercemar bakteri serta logam berat.
“Bakteri bisa saja diakibatkan oleh rembesan dari septic tank atau bak penampungan air limbah warga. Belum lagi logam berat yang karena ada aktivitas industri,” katanya di Jakarta, Jumat (17/10).
Emmawati mengatakan meskipun air sumur dimasak namun masih ada unsur kimia besi yang dikandung dalam air, belum lagi unsur kimia lain yang bila dikonsumsi tidak baik untuk kesehatan jiwa.
Karena itu lanjut dia pemerintah provinsi menyarankan warga beralih pada penggunaan air isi ulang dan air perusahan air minum (PAM), walaupun dari sisi cakupannya masih terbatas dan belum menjangkau semua konsumen.
“Tentu warga bertanya apakah air isi ulang sudah memenuhi standar kelayakan ketika diminum? Kami rutin melakukan pemeriksaan atau uji laboratorium tentang air isi ulang yang disediakan produsen. Dan itu jalan, kalau tidak layak pasti tidak diberikan izin beroperasi,” ujarnya.
Dari sisi kesehatan, bila seseorang dalam jangka waktu panjang terus mengonsumsi air sumur yang terkontaminasi logam berat akan menderita kanker, merusak ginjal, membentuk kristal, mengganggu sirkulasi darah serta kanker hati.
“Karena itu penting ada instalasi pengolahan air limbah terpadu dan komunal sehingga tidak ada limbah yang mencemari lingkungan termasuk air sumur yang setiap hari dikonsumsi warga,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co — Anggota Dewan Kota Jakarta Utara M Arfan Madrianta mengharapkan pemerintah kota melibatkan pihaknya dalam pengawasan rumah susun di daerah itu.

Selaku perwakilan masyarakat selama ini Dewan Kota tidak diajak serta untuk mengawasi rumah susun yang ada di Jakarta Utara, ke depan akan lebih baik semua pihak bersama-sama terlibat, kata dia di Jakarta, Jumat (17/10).

Menurut dia, pengawasan rumah susun yang ada di Marunda dan lainnya perlu melibatkan semua pihak karena yang lebih memahami kondisi masyarakat sekitar tentu warga setempat.

Sehingga tidak ada lagi upaya pemindahan kepemilikan dan orang yang tidak berhak menempatinya, ujarnya.

Sebelumnya, puluhan petugas gabungan Satpol PP, TNI, kepolisian serta Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta melakukan penyegelan dan penggembokan terhadap ratusan unit Rusunawa Marunda, Cilincing, Jakarta Utara.

Dalam pemeriksaan itu dari 1.000 ribu unit rusun di 10 blok di Cluster B, sebanyak 107 unit disegel karena tidak sesuai Surat Perjanjian (SP) kontrak dan 33 unit lain digembok karena tidak ditempati.

Lebih lanjut Arfan mengatakan selaku anggota Dewan Kota pihaknya berkomitmen membangun dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Kendati bukan seperti Dewan Perwakilan Daerah, tetapi merupakan representasi perwakilan masyarakat pada setiap kecamatan, kata dia.

Ia memastikan Dewan Kota siap mengakomodir permasalahan yang terjadi di lapangan dan menjalin komunikasi dengan masyarakat.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid