Jakarta, Aktual.co — Ketua Fraksi Partai Golkar Ade komaruddin memerintahkan kepada anggota fraksinya untuk hadir dalam pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla pada 20 Oktober.
“Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-JK tanggal 20 Oktober mendatang kita memerintahkan para anggota fraksi Golkar untuk hadir tepat waktu,” kata dia di gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (17/10).
Ade juga menegaskan, kepada semua anggota yang tidak menghadiri pelantikan tersebut akan mendapatkan sanksi.
“Bagi anggota kami yang tidak memghadiri pelantikan tersebut akan diberikan sanksi dari fraksi,” kata dia.
Ade juga menyatakan bahwa ada isu kalau Golkar akan memboikot pelantikan Joko Widodo-Jusuf Kalla saat pelantikan presiden dan wakil presiden. Hal itu, kata dia, tidak benar.
“Jadi tidak benar itu ada gosip Golkar akan memboikot dalam pelantikan Jokowi-JK,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Sebanyak 22 perwira tinggi Polri naik pangkat dalam upacara Korps Raport Pati Polri yang berlangsung diruang Rapat Utama, Mabes Polri, Jakarta, Jumat (17/10). Dalam upacara tersebut beberapa Pati bertambah 1 bintang, termasuk 17 perwira menengah juga naik pangkat menjadi perwira tinggi Polri.
Pati yang mendapat naik pangkat dari Inspektur Jendral (Irjen) menjadi Komisaris Jendral (Komjen) adalah Komjen Pol Saud Usman Nasution, selaku Kepala BNPT dan Komjen Pol Djoko Mukti Haryono, selaku Kabaintelkam Polri.
Sedangkan 3 Pati dari Brigadir Jendral (Brigjen) menjadi Irjen yakni Irjen Pol Maruli Wagner Damanik, selaku Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Hankam Lemhanas RI. Kemudian Irjen Pol Aridono, selaku Staf Alhi Manajemen (Sahlimejen) Kapolri, dan Irjen Pol Rycko Amelza Dahniel selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK).
“Kenaikan pangkat berdasarkan keputusan Presiden RI No: 61/Polri/2014 tanggal 14 Oktober 2014 tentang kenaikan pangkat ke dan dalam golongan Pati Polri dan surat telegram Kapolri No STR/829/X/2014 tanggal 15 Oktober perihal kenaikan pangkat Pati Polri,” kata Kadiv Humas Mabes Polri, Ronny F Sompie dikantornya, Jakarta Selatan, Jumat (17/10).
Sementara Pati dari perwira menengah yang dinaikan pangkatnya dari Komisaris Besar menjadi Brigjen ada 17 orang. Mereka adalah
1 Brigjen Pol Heru Ismono, Karojuanstra Ssarpras Polri.
2 Brigjen Pol Zahirwan Marza Karo Pid Divhumas Polri.
3 Brigjen Daud Sihombing, Direktur Materi Pendidikan Debiddikpimtknas Lemhanas RI.
4 Brigjen Pol Martono Karo tekinfo Div TI Polri.
5 Brigjen Pol I Nyoman Suryasta, Wakapolda Bali.
6 Brigjen pol Yohanes Agus Mulyono Dir Pamobvit Baharkam Polri.
7 Brigjen Pol Edy Sunarijanto Setjo Wagub Akpol
8 Brigjen Pol Safarudin Karo Watpers SSDM Polri.
9 Brigjen Pol JB Gebana, Waket Bid PPITK STIK.
10 Brigjen Pol Much Chaerul Noor Alamsyah, Waket Bidminwa STIK.
11 Brigjen pol Alexander M Mandalik, Kapuslabfor Bareskrim Polri.
12 Brigjen Pol, Aneka Pristafuddin, Dir Sabhara Baharkam Polri.
13 Brigjen Pol Asep Suhendar, Waket Boin Kermadianmas STIK.
14 Brigjen Pol Gatot Eddy Pramono, Karo Lemtala Srena Polri.
15 Brigjen Pol Akhmad Wiyagus, Dirtipiddkor Bareskrim Polri.
16 Brigjen PolI Gusti Ketut Budiartha, Kepala BNNP Bali.
17 Brigjen Pol Agus Gatot Purwanto, Kepala BNNP Kaltim.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Jakarta, Aktual.co — Panglima TNI, Jenderal Moeldoko melepas keberangkatan Satuan Tugas (Satgas) Maritime Task Force (MTF) Kontingen Garuda (Konga) XXVIII-G/UNIFIL (United Nations Interim Force In Lebanon) di Dermaga Kolinlamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (16/10).
Kadispenum Puspen TNI, Kolonel Inf Bernadus Robert mengatakan, satgas MTF Konga XXVIII-G/UNIFIL yang bertugas ke Lebanon dipimpin oleh Letkol Laut (P) I Gung Putu Alit Jaya dengan kekuatan 100 personel TNI AL, terdiri dari 88 personel awak kapal perang, Pilot dan kru Heli sebanyak 7 personel, kemudian perwira kesehatan, Kopaska, penyelam dan perwira intelijen serta perwira penerangan masing-masing 1 orang.  
“Di samping itu, Satgas juga diperkuat dengan 1 Heli Bolkow BO-105/NV-410 dari Pusat Penerbang Angkatan Laut (Puspenerbal), Surabaya,” papar Robert dalam siaran pers yang diterima Aktual.co di Jakarta, Jum’at (17/10). Panglima TNI Jenderal Moeldoko dalam sambutannya menyampaikan, bahwa misi ini merupakan misi lanjutan ketujuh bagi Indonesia, setelah Dewan Keamanan PBB memperpanjang mandat tugas UNIFIL hingga 31 Agustus 2015, melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB  No. 2172 tahun 2014.
Pada resolusi tersebut, lanjut Moeldoko, dewan Keamanan PBB menyambut dialog lanjutan dan perluasan kegiatan terkoordinasi antara UNIFIL dan Angkatan Bersenjata Lebanon.  
“Hal ini mendorong negara-negara anggota PBB untuk mendukung Tentara Nasional Lebanon dalam meningkatkan kemampuannya dan menegaskan kembali seruannya bagi pembentukan zona bebas senjata, selain yang menjadi tanggungjawab UNIFIL di Lebanon Selatan,” terangnya. Mantan KSAD ini juga menekankan, kepada seluruh awak kapal bahwa sebagai prajurit yang sedang melaksanakan tugas operasi di lapangan harus selalu membekali diri dengan pengetahun terkait role of engagement, atau terkait dengan otoritas UNIFIL untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan di daerah operasi.
Di sisi lain ABK KRI SIM-367 sebagai bagian unit kerja MTF UNIFIL, harus membekali diri dengan keterampilan teknis dalam konteks membantu peningkatan kemampuan Tentara Nasional Lebanon, sesuai kemampuan dan batas kemampuan yang dimiliki. “Pahami aturan pelibatan, komando dan kendali komando CTF-448 guna menghindari kesalahpahaman antar unit tugas dan guna menghindari kerugian personel dan materil serta pahami misi MTF adalah sarat dengan misi politis, diplomatis, strategis dan misi taktis, yang menuntut kesatuan komando dan disiplin para prajurit sekalian”, ujar Panglima TNI. Tugas utama KRI SIM-367 sebagai unsur MTF adalah membantu Angkatan Laut Pemerintah Lebanon dalam menegakkan kedaulatan negaranya secara mandiri, mengamankan garis pantai, mencegah masuknya senjata dan material lainnya secara ilegal di perairan Lebanon sesuai mandat Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1701 tahun 2006. Lebih jauh Moeldoko menjelaskan, selama penugasan, KRI SIM-367 secara aktif akan berkontribusi kepada  Maritime Task Force/UNIFIL dengan melaksanakan patroli rutin, latihan bersama baik dengan Lebanese Armed Forces (LAF) – Navy maupun unsur-unsur  Maritime Task Force/UNIFIL lainnya di wilayah perairan Lebanon.
Dalam misi ini, KRI SIM-367 merupakan penugasan yang kedua, yang pertama tahun 2011 sukses menjalankan misi yang sama. KRI SIM-367 melaksanakan tugas selama 10 bulan di perairan Lebanon, dengan 2 bulan pelayaran pergi-pulang dan 8 bulan berada di Area of Maritime Operations Lebanon.
“Rute pelayaran menuju Lebanon, yaitu Surabaya-Jakarta-Belawan-Colombo (Srilangka)-Salalah (Oman)-Port Said (Mesir) dan Beirut (Lebanon),” demikian Moeldoko.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Mantan rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Bandung Prof Nanat Fatah Natsir mengatakan, perjalanan islah PPP masih panjang, setelah terpilihnya Romahurmuzy sebagai ketua umum dalam Muktamar VIII di Surabaya, Jatim.
“Masih banyak pihak lain yang harus digandeng. Mungkin saja pihak lain juga akan menggelar muktamar versi mereka. Perbedaan pandangan di PPP itu harus diselesaikan,” kata Nanat di Jakarta, Jumat (17/10).
Anggota Presidium Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) itu mengatakan,  bila nanti ada yang mengadakan muktamar versi lain, para ketua umum yang terpilih dari masing-masing muktamar harus bisa melakukan islah.
“Bagaimana pun PPP adalah aset negara yang telah ikut membangun dan mewarnai perjalanan bangsa ini. Orang luar pun pasti berharap PPP bisa kembali bersatu,” kata dia.
Terkait kubu Romahurmuzy yang tampaknya memberi sinyal akan merapat ke Koalisi Indonesia Hebat (KIH) pendukung presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla, Nanat enggan memberikan analisis.
“Yang penting PPP sebagai aset bangsa harus bersatu lebih dahulu,” ujarnya.
Muktamar VIII PPP di Surabaya secara bulat memilih Sekretaris Jenderal Romahurmuzy menjadi ketua umum partai berlambang Kabah itu. Romy, panggilan akrabnya, akan menjadi ketua umum partai politik termuda yang pernah ada.
Namun, tidak semua pihak di internal PPP sepakat dengan muktamar tersebut. Suryadharma Ali, ketua umum yang dipecat oleh pihak Romy, menyatakan muktamar di Surabaya ilegal.
Perpecahan di partai tersebut mulai terjadi sejak Suryadharma ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus korupsi dana haji. 

Artikel ini ditulis oleh: