Jakarta, Aktual.co — Ketua Tim Transisi Kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla, Rini Soemarno mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat (17/10). Rini tiba pukul 13.30WIB bersama dengan Deputi Transisi, Hasto Kristianto.
Namun, ketika ditanya kedatanganya ke KPK perihal pelaporan nama-nama calon pembantu Presiden terpilih Jokowi, dia terus bergegas memasuki lobi Gedung KPK.
“Nanti saja, habis dari dalam,” kata Hasto yang terus bergegas ke lobi KPK.
Berdasarkan pantauan, Rini bersama dengan Hasto membawa satu map coklat. Kadatangan keduanya pun secara tiba-tiba. Keduanya nampak terburu-buru.
Sebelumnya KPK mengaku sudah ada komunikasi dengan Tim Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla ihwal penelusuran rekam jejak para calon menteri. Akan tetapi, Tim Transisi belum menyerahkan satu pun nama calon menteri untuk ditindaklanjuti oleh lembaga tersebut.
Tim Transisi memang harus memberikan daftar nama calon menteri di kabinet Jokowi-Kalla. Namun, menjelang pelantikannya sebagai Presiden, belum juga menyodorkan nama-nama pembantunya ke KPK untuk ditindaklanjuti.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu
Nebby

Jakarta, Aktual.co — PPP hasil muktamar VIII menyampaikan tujuh butir pernyataan politik yang dibacakan oleh Sekretaris Panitia Pengarah Usman D Tokan pada acara penutupan muktamar VIII di Surabaya, Jatim, Jumat (17/10).
Adapun tujuh butir pernyaan politik itu meliputi; Pertama, PPP dengan prinsip “amar ma’ruf nahi munkar” menyatakan diri berbeda dan mendukung penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan sesuai dengan UUD 1845.
Kedua, PPP mengajak seluruh elemen bangsa, terutama konstituen dan kader PPP, untuk segera mengakhiri segala macam perbedaan akibat Pemilu Presiden 2014, lalu secara bersama-sama menatap ke depan guna membangun bangsa dan negara.
Ketiga, PPP mendukung Perppu No 1 tahun 2014 tentang Pilkada dapat dilaksanakan secara jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia.
Keempat, PPP mendorong Pemerintah untuk segera melaksanakan reformasi agraria, mengalihkan pengelolaan hutan kepada rakyat, dan meningkatkan pelayanan administrasi terkait pertanahan sebagai pintu masuk untuk menyelesaikan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan ekonomi.
Kelima, PPP mendorong Pemerintah untuk membuat program yang dapat menyelesaikan persoalan mendasar masyarakat, terkait kesehatan, pendidikan, perumahan, dan infrastruktur.
Keenam, PPP mendorong Pemerintah untuk meningkatkan perhatiannya kepada seluruh madrasah dan pondok pesantren, setara dengan perhatian Pemerintah terhadap lembaga pendidikan lain di Indonesia.
Ketujuh, PPP mengusulkan kepada Pemerintah agar menjadikan tanggal 9 November sebagai “Hari Santri” yang merujuk pada tanggal Resolusi Jihad yang dikeluarkan oleh KH Hasyim Asy’ari yang menjadi pemicu pertahanan semesta arek-arek Surabaya untuk menghalau penjajahan dan imperialisme.
Resoslusi Jihad yang dikeluarkan oleh KH Hasyim As’ari ini merupakan satu rangkaian dengan Hari Pahlawan 10 November.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Presiden terpilih Joko Widodo dan Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto sepakat untuk tetap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Pertemuan tadi kami sepakat tetap menjaga ketuhan Republik Indonesia, yaitu NKRI, Pancasila, UUD 1945, dan Bhineka Tunggal Ika,” kata Prabowo usai menerima kunjungan Jokowi di kediaman Almarhum Sumitro Djojohadikusumo, di Jakarta, Jumat (17/10).
Jokowi pun mengatakan hal yang sama, dirinya dan Prabowo sepakat untuk menjaga keutuhan NKRI. Menurut dia, tujuan dan keinginan antara dirinya dan Prabowo memiliki kesamaan demi kebaikan bangsa dan negara dimasa depan.
“Kalau ada hal yang perlu dikritisi dalam pemerintahan, kami siap karena keseimbangan dalam menejemen kenegaraan penting yaitu ada yang menjalankan dan ada yang mengkritisi,” kata Jokwi.
Pertemuan keduanya berlangsung secara tertutup, Jokowi datang pukul 10.05 WIB dan pertemuan berlangsung selama 10 menit. Jokowi di dampingi ketua tim transisi Rini M. Soemarno, Deputi Tim Transisi Andi Wijanarko, dan politisi PDI Perjuangan Aria Bima.
Sementara itu, Prabowo didampingi Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon dan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Edy Prabowo.

Artikel ini ditulis oleh: