Jakarta, Aktual.co — Setelah pemilahan Presiden muncul paradikma dengan adanya kekuatan yang ditunjukan dua kubu, yang menunjukan kekuatannya sehingga kekuatan para pemuda menjadi imbas saling berseteru.
Oleh karena itu, Pustaka institut mengelar diskusi dengan tema “Rejuvenasi Spirit Sumpah Pemuda Sebagai Perekat Bangsa Pasca Pilpres 2014” di Galery Caffe Jakarta, Kamis (16/10).
Pengamat muda Dimas Oky Nugroho mengatakan, dirinya bersama pemuda bangsa selalu mengulirkan pencerahan dalam pembangunan karakter pemuda bangsa Indonesia dalam melakukan pembangunan nasional yang lebih baik.
“Secara Konstitusi bahwa anggota dewan eksekutif yang bisa menentukan kinerja Jokowi, tetapi dilain itu juga bahwa semua visi dan misi yang baik buat bangsa semua pihak harus mendukung,” kata dia.
Sosok Jokowi, kata Dimas, tidak jauh beda dengan sosok obama, dimana dalam pencalonan diri banyak hal-hal yang mengganjalnya dan mendapat persaingan sengit dari pihak lawannya, termasuk juga didalam kebijakan di anggota dewan.
“Saya melihat ini merupakan keberuntungan kita bersama, Jokowi memang bukan kekuatan politik tunggal,” kata dia.
Dalam kesempatan yang sama Prof. Dr. Ir. Asep Saepudien juga mengatakan bahwa secara kepemudaan kita mempunyai ciri-ciri khusus yang berbeda dari jaman ke jaman.
“Memang dalam proses setelah pilpres ada pergelokan politik yang cukup sengit, menurut saya itu hanya tinggal kedewasaan berpikir saja dalam berpolitik,” kata dia.
Asep juga mengatakan, karakter dalam kepribadian yang berbudaya juga harus menjadi parameter pelaksanaan azas Trisakti dalam pemerintahan nanti. Azas Trisakti memiliki unsur azas ekonomi, politik dan budaya.
“Untuk itu sebagai pemuda indonesia harus masuk kepada reformasi substansinya, bukan asal-asalan agar semua yang menjadi tujuan kita bersama tetap terwujud dan terbangun,” kata dia.
Sementara menurut Pahman Habibi, yang juga Ketua bidang Pemuda Muhammadiyah mengatakan, bicara tentang rejuvenasi harus kembali melihat pada generasi muda yang ada sekarang.
“Sebab musuh terbesar generasi muda saat ini adalah berhadapan dengan diri srndiri. Kondisi ini jelas berbeda dengan kondisi pemuda diera Soekarno. Sebab diera sekarang generasi muda terlalu dimanjakan dengan perkembangan teknologi dan penggunaan media sosial yang lebih sering digunakan sebagai ajang curhat atau menghujat,” kata dia. 

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan para tenaga kerja Indonesia atas pengujian Undang-Undang tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri, dengan membatalkan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004.
“Pasal 59 itu dibatalkan, karena di situ memang ada ketidakadilan di kalangan TKI yang bekerja di luar negeri,” ujar kuasa hukum pemohon Sondang Tampubolon usai pembacaan putusan di Mahkamah Konstitusi di Jakarta, Kamis.
Adapun Pasal 59 UU 39/2004 menyatakan, “TKI yang bekerja pada pengguna perseorangan yang telah berakhir perjanjian kerjanya dan akan memperpanjang perjanjian kerjanya, maka TKI yang bersangkutan harus pulang terlebih dahulu ke Indonesia.” Pasal ini dinyatakan oleh pemohon memiliki potensi yang merugikan pemohon, karena kepulangan mereka ke Tanah Air untuk mengurus perpanjangan perjanjian kerja adalah sangat tidak efektif, dan berpotensi untuk membuat TKI kehilangan kesempatan kerja pada majikan yang sama.
Pengguna jasa TKI menurut Pasal 1 angka 7 UU 39/2004 adalah instansi Pemerintah, Badan Hukum Pemerintah, Badan Hukum Swasta, dan atau perseorangan.
TKI yang bekerja di bawah naungan lembaga atau instansi pemerintah dan badan hukum swasta, ditempatkan oleh Pemerintah dengan dasar perjanjian tertulis antara Pemerintah dengan Pemerintah negara Pengguna TKI atau Pengguna berbadan hukum di negara tujuan.
Sementara TKI yang bekerja pada pengguna perseorangan ditempatkan oleh PPTKIS melalui mitra usaha di negara tujuan.
Perbedaan tata cara penempatan tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 59, maka akan memunculkan kesan diskriminasi karena TKI yang bekerja pada pengguna perseorangan diwajibkan pulang terlebih dahulu ke Indonesia jika perjanjian kerjanya habis.
Sementara bagi TKI yang tidak bekerja pada pengguna perserorangan, tidak memiliki kewajiban untuk pulang terlebih dahulu jika perjanjian kerjanya berakhir.
“Jadi selama ini TKI sudah dapat majikan yang baik, tapi akhirnya terlempar ke majikan yang lain, ini membuat dilematis dan tidak adil untuk mereka,” ujar Sondang.
Lebih lanjut Sondang menekankan bahwa perlu ada aturan teknis dari pemerintah mengenai kepulangan TKI, supaya lebih jelas ketentuan dan aturannya.
Dalam persidangan tersebut, Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati menyatakan bahwa ketentuan yang mengharuskan TKI pulang terlebih dahulu ke Indonesia justru hanya akan menyulitkan TKI yang bersangkutan.
“Ini akan menyulitkan TKI bersangkutan untuk kembali bekerja pada majikan yang sama, atau setidaknya memperoleh kembali pekerjaan dengan kualitas yang sama,” ujar Maria Farida.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bakal segera menyerahkan nama-nama hasil panitia seleksi calon pimpinan KPK, yaitu Busyro Muqoddas dan Robby Arya Brata, kepada DPR RI.
“Saya akan teruskan ke DPR RI hari (Kamis) ini,” kata Presiden Yudhoyono saat menerima Pansel Capim KPK yang dipimpin Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis.
Presiden juga mengutarakan rasa terima kasih atas kerja keras yang telah dilakukan Pansel Capim KPK yang dinilai telah bekerja secara independen serta mengusung transparansi dan akuntabilitas.
SBY mengemukakan, KPK memiliki tugas penting dalam pemberantasan korupsi sehingga proses yang independen, transparan, dan akuntabel juga penting dimiliki Pansel Capim KPK.
“Dua nama ini (Busyro Muqoddas dan Robby Aria Brata) tidak akan saya ganggu,” kata Presiden Yudhoyono yang ingin menegaskan objektivitas pansel.
Presiden juga mengutarakan harapannya agar proses pemilihan penegak hukum apalagi yang esensial seperti KPK jangan dijadikan alat politik.
Padahal di era demokratisasi seperti sekarang ini, kekuasaan dinilai terbagi-bagi tidak hanya di presiden tetapi juga di parlemen bahkan hingga pers. “Dalam seleksi pimpinan KPK mudah sekali muncul kecurigaan jangan-jangan kekuasaan juga mencampuri,” katanya.
Ada enam orang yang menjalani tes wawancara capim KPK yaitu mantan anggota Dewan Perwakilan Daerah I Wayan Sudirta, Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas, Kepala Bidang Hubungan Internasional Sekretariat Kabinet Robby Arya Brata, jurnalis dan advokat Ahmad Taufik, dosen hukum Universitas Pelita Harapan Jamin Ginting dan spesialis perencanaan dan anggaran Biro Rencana Keuangan KPK Subagio.
Setelah Presiden mendapatkan dua nama dari pansel, Presiden selanjutnya menyerahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat dan diproses pada 22 Oktober 2014 hingga 19 Januari 2015.
Pengumuman hasil seleksi tahap V dan penyampaian calon terpilih kepada Presiden dilakukan pada 19-27 Januari 2015. Presiden pun kemudian menetapkan calon pengganti terpilih pada 27 Januari-9 Maret 2015.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby