Jakarta, Aktual.co —Wakil Koordinator KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan), Chris Biantoro, mengaku khawatir dengan pernyataan Wakapolda Metro Jaya Brigjen Sudjarno dan Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama yang meminta tindakan tegas hingga tembak di tempat bagi pelaku kriminal ataupun pengunjuk rasa yang bersikap rusuh.
Menurut Chris, instruksi seperti itu membahayakan dan harusnya disampaikan secara benar.
Dia khawatir instruksi yang disampaikan Wakapolda akan diartikan secara berbeda oleh jajaran kepolisian di lapangan.
“Bagaimana coba kalau pernyataan seperti itu diartikan mentah-mentah oleh petugas kepolisian di lapangan? itu kami khawatirkan betul,” ujarnya, saat dihubungi Aktual.co, di Jakarta, Rabu (15/10).
Apapun bentuk tindakan yang dilakukan untuk upaya menegakkan ketertiban dan keamanan yang dilakukan polisi, ujarnya, harusnya diinstruksikan untuk dilakukan sesuai prosedur tetap (protap). 
Lebih jauh Chris menilai bentuk pernyataan seperti itu seperti menyederhanakan persoalan. Dan bukan kali ini saja, ujarnya, kepolisian mengeluarkan pernyataan semacam itu.
Harusnya, ujar Chris, Wakapolda belajar dari kejadian yang sudah-sudah mengenai kerapnya anggota kepolisian melakukan kekerasan, seperti yang terjadi Bima, Nusa Tenggara Barat beberapa waktu lalu.
Menurutnya, esensi dari yang disebut tegas sesuai prosedur bukanlah dengan tak segan untuk tembak di tempat bagi pihak yang dianggap melakukan tindak kriminal ataupun pengunjuk rasa yang rusuh.
“Kalau dilakukan tanpa protap ya jelas melanggar dong. Semua ada prosedurnya kok,” ujarnya.
Atas alasan-alasan itulah, Chris menegaskan bahwa pihaknya jelas mengeritik pernyataan Wakapolda Sudjarno karena dianggap membahayakan. “Pernyataan seperti itu membahayakan dan menyesatkan,” ujarnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, dalam acara ‘Revitalisasi Kring Serse’ Ecopark, Ancol, Jakarta Utara, Selasa (14/10) kemarin Wakapolda Metro Jaya, Brigjen Sudjarno meminta seluruh personel reserse Polda Metro berani bertindak tegas terhadap pelaku kriminal dan pelaku kerusuhan. 
Jika perlu, tembak di tempat bisa dilakukan oleh kepolisian. Bahkan Sudjarno meminta seluruh personel tak usah terpengaruh dengan isu pelanggaran HAM dalam bersikap tegas. 
“Anda nggak usah takut HAM, Propam, inspektorat. Itu yang harus Anda lakukan. Kita pertanggungjawabkan kok,” tuturnya.
Wagub DKI Ahok di acara itu pun seperti ikut ‘mengipasi’ dengan mengatakan dirinya sempat heran ketika polisi dalam menghadapi pengunjuk rasa hanya menggunakan semprotan air ataupun gas air mata.
Sedangkan dia berpendapat sekali-kali pelaku kriminal ataupun pengunjuk rasa yang rusuh memang perlu di ‘dor’ untuk melumpuhkan agar kapok. 

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Setelah mengajukan nama Wakil Ketua DPRD DKI, M Taufik, Gerindra dikabarkan juga memunculkan nama Sekretaris Jenderal Gerindra, Ahmad Muzani, sebagai calon Wakil Gubernur DKI untuk mendampingi Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang akan naik jadi Gubernur DKI.
Namun kabar itu dibantah oleh Taufik yang juga merupakan Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta.
Kata dia, hingga saat ini Dewan Pimpinan Pusat Gerindra belum memutuskan.
“Saya kira Gerindra belum memutuskan, itu kemenangannya dewan pimpinan pusat ya. kita lihat saja nanti, saya kira dalam waktu dekat itu akan disampaikan,” kata Taufik saat ditemui di Hotel Grand Mercure, Jakarta Pusat, Selasa (14/10).
Ditemui di tempat yang sama, Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Abdul Ghoni mengatakan bahwa DPP Gerindra telah memutuskan menunjuk Taufik sebagai cawagub DKI Jakarta. “Kalau yang pertama DPP sudah memutuskan Bang Taufik,” ujarnya.
Namun Ghoni mengaku tak tahu kalau dalam perkembangannya nanti akan ada perubahan calon yang diajukan, selain Taufik.
Menurutnya munculnya nama lain selain Taufik mungkin saja terjadi. Tapi semua itu tergantung kepada pimpinan partai dan DPP.
Dia juga tak membantah kemungkinan kalau calon yang diajukan partai besutan Prabowo Subianto sebagai Wagub DKI nantinya bakal mengerucut ke Nachrowi Ramli.
“Menurut saya juga Nacrowi Ramli cocok ya. Dia seorang putra daerah jadi bisa diterima di semua lini. Tinggal gimana Nacrowi saja lah nanti,” ujar Ghoni.
Seperti diketahui, Ahok menolak Taufik sebagai cawagub seperti yang diajukan oleh Partai Gerindra. Meski tak menyebut alasan penolakannya, dia hanya mengatakan kalau dirinya punya hak untuk menolak menandatangani nama yang diajukan partai kepadanya untuk soal cawagub.

Artikel ini ditulis oleh: