Jakarta, Aktual.co — Ditengah ke galauan presiden SBY tentang semakin maraknya aksi demontrasi di tanah air, SBY menerbitkan INPRES NO.2 Tahun 2013 tentang gangguan keamanan dalam negeri yang berfungsi untukmeredam aksi pengerahan masa. Banyak pihak yang menganggap dengan diterbitkanya INPRES tersebut akan mengulangkembali kesalahan yang dilakukan masa  orde baru.TNI – POLRI  pun merespon dengan cepat INPRES NO.2 Tahun 2013dengan melakukan penandatanganan MOU untuk mengatur tentang teknis dilapangan.

LahirnyaINPRES NO.2 Tahun2013 dan MOU TNI-POLRI diartikan oleh berbagai pihak akan menciptakan monster pasukan KANTIBMAS yang akanmengekang kembali aksi-aksi pengerahan masa untuk menyatakan pendapat.

Yangsangat berbahaya dari INPRES NO.2Tahun 2013 adalah penentuan status keamanan berada ditangan kepala daerah setempat, sehingga Bupati atau Gubernur  berwenang menentukanstatus keamanan daerahnya dan di beri kewenangan untuk mengerahkan pasukan TNI-POLRI untukmenstabilkan ke amanan dari aksi-aksi demonstrasi.

SeharusnyaSBYmenyelesaikan akar permasalahan dari adanya aksi pengerahan masa, bukan malah menyelesaikanmasalah dengan masalah baru. Akar permasalahanya ada pada ketidak adilan yang sengaja dibiarkan dandi legalkan oleh negara.

Jakarta, Aktual.co — Kinerja dan fungsi dari BP Migas yang telah berganti baju menjadi SKK Migas telah menjadi pertanyaan bagi banyak pihak, perubahan nama tersebut dianggap hanya untuk mengakali keputusan hukum. Beberapa tokoh migas tidak menginginkan keberadaan SKK Migas yang dianggap fungsi dan konstusionalnya tidak ada bedanya dengan lembaga terdahulu.  SKK Migas dibentuk lewat Perpres No 2 tahun 2013Persepsi masyarakat yang menyatakan bahwa SKK Migas tidak nasionalis dan lebih mementingkan investor asing untuk pengelolaan migas di Indonesia tidak berdasar, karena kebijakan dari SKK Migas yang mewajibkan perusahaan migas yang mengeksplorasi gas di wilayah Indonesia harus mengakomodir pasokan gas sebesar 40 persen untuk kebutuhan gas dalam negeri. 

Jakarta, Aktual.co — Petisi 28 menyerahkan bukti – bukti keterlibatan Wapres Boediono dalam kasus BLBI yang merugikan negara sebesar 18 trilyun lebih Kejaksaan Agung, dalam kasus ini petisi 28 merasa ada yang janggal dalam penegakan hukum di Indonesia. Fakta persidangan di tingkat Mahkamah Agung menyatakan Wapres Boediono (direktur BI) ikut terlibat membuat kebijakan BI untuk mengucurkan dana kepada beberapa Bank yang mempunyai saldo negative untuk kliring debet.
3 dari 7 Direktur (sekarang Direksi) sudah di vonis di pengadilan 1 tahun 6 bulan dan denda Rp. 20 jt, padahal dalam kasus ini keputusan diambil bersama-sama (kolektif kolegial) seharusnya Boediono juga menjadi tersangka, kenyataanya Boediono sekalipun belum pernah diperiksa oleh Kejaksaan Agung.

Jakarta, Aktual.co — Mau makan sambil ngopi-ngopi?, mungkin Kopi Oey bisa jadi pilihan, jarang kita bisa menemukan kopi tiam alias warung kopi yang tidak sekedar menyajikan kopi enak, tapi juga makanan berat yang benar-benar menggugah selera. Oey adalah plesetan dari nama pemilik kedai ini yaitu Bondan Winarno, yang telah dipatenkan menjadi marga Oey untuk nama Winarno. Kopi tiam berarti kedai kopi, dalam dialek hokkian kedai kopi disebut ka fe tien.
Kopi Oey menggunakan dapur semi terbuka sehingga pengunjung bisa melihat sebagian aktivitas dapur dari tempat duduknya. Di setiap outlet Kopi Oey memiliki menu unggulan, untuk  makanan utamanya  saya memilih sop iga goreng dan sego ireng serta  kudapan berupa singkong goreng sambel roa. Untuk minuman, saya memilih teh tarik dan kopi susu indotjina. “Bumbu yang sederhana dari makanan yang saya pilih membuat makanan ini mudah dirasa kelezatannya, sedangkan minuman teh tarik perpaduan susu dan tehnya membuat saya rileks”, begitu juga wangi kopi dari kopi susu indotjina menambah kenikmatan saat menyeruputnya. Untuk harga menu makanan dan minuman di kedai Kopi Oey masih bersahabat dengan kantong kita.Kopi Oey memiliki 22 outlet yang tersebar di Indonesia, adalah satunya adalah Kopi Oey yang terletak di Jl Thamrin Boulevard, Jakarta Pusat. 

Jakarta, Aktual.co — Drama BLBI hampir saja kehilangan sequence terpenting dalam alur cerita yang pernah mengguncang Indonesia di tahun 1997, banyak pihak yang ingin sequence ini dihapus dari cerita utuh kasus BLBI, karena salah satu pemerannya merupakan orang kedua di republik ini.Boediono, wakil presiden republik Indonesia merupakan salah satu aktor penting dalam kasus pengucuran dana BLBI yang merugikan negara trilyunan rupiah, Mahkamah Agung pun sudah menetapkan Boediono bersalah lewat putusan Mahkamah Agung NO.977.979.981 k/pid/2004 tanggal 10 Juni 2005, yang intinya menyatakan Boediono mengikuti rapat direktur pada tanggal 15 Agustus 1997 dan 20 Agustus 1997 yang menghasilkan keputusan rapat  bahwa Bank Indonesia harus memberi bantuan likuiditas kepada 18 Bank yang mengalami penarikan dana besar-besaran oleh pihak ketiga. Dalam kasus ini negara dinyatakan di rugikan sebesar 18 trilyun lebih.Mahkamah Agung sudah menjatuhkan vonis kepada beberapa direktur BI yang ikut dalam rapat tanggal 15 dan 20 Agustus 1997 yaitu Hendrobudiyanto, Heru Soepraptomo dan Paul Soetopo Tjokronegoro  masing – masing pidana penjara 1 tahun 6 bulan dan denda 20 jt rupiah. Kapan vonis untuk Boediono ?, jangankan vonis, Kejaksaan Agung dan KPK pun tidak punya nyali untuk memeriksa dan menyeret Boediono ke pengadilan.Fakta, bukti dan putusan Mahkamah Agung apakah belum cukup untuk menyeret Boediono ke pengadilan ?, setali dua uang dengan sikap politik DPR, dewan terhormat itu tidak punya nyali untuk menggunakan hak menyatakan pendapat, justru antar lembaga itu saling lempar tanggung jawab untuk kasusnya Boediono, siapa Boediono ?, adakah kekuatan besar di belakangnya.Para pemimpin negeri ini sering berteriak dengan lantangnya  bahwa Indonesia adalah negara hukum dan menjunjung tinggi lembaga hukum tapi kenyataanya lembaga hukum tidak berani bertindak untuk kasus Boediono, seandainya benar ada inteligen dan mafia yang ikut mengawal Boediono tapi apakah lembaga hukum kita  harus takut dengan kekuatan itu ataukah lembaga hukum kita bagian dari kekuatan itu.Rakyat sudah muak dan antipati terhadap penegakan hukum di negeri ini rakyat sekarang menunggu lembaga mana yang mampu menyeret Boediono ke pengadilan dan sepatutnya lah rakyat Indonesia memberi penghargaan  “Manusia Setengah Dewa” untuk sang penyeret Boediono ke meja hijau. 

Jakarta, Aktual.co — Sukardi Rinakit  meluncurkan buku  “Slank 5 Hero Dari Atlantis”  Peace, Virus, Padi dan Sayur,  yang ikut dimeriahkan juga dongeng kebangsaan oleh beberapa tokoh. Novel ini mengulas tentang preferensi politik masyarakat yang tumbuh di lingkungan padi dan sayur, dimana politik padi menggambarkan orang yang tumbuh di lingkungan pertanian yang cenderung kuat untuk lebih percaya pada hal–hal supranatural seperti ramalan.Sedangkan yang tumbuh di lingkungan sayur digambarkan sebagai orang yang berkarakter detail dan tidak menyukai isu-isu makro. Dengan adanya istilah ini tidaklah salah jika partai politik ditempatkan sebagai instrumen penting dalam mempermudah terciptanya iklim demokrasi , sebagai jalan yang dianggap paling mudah mencapai kesejahteraan tersebut.Hal ini tidak terlepas dari cita-cita sistem demokrasi yang dianggap peluang bagi rakyat untuk memperjuangkan hak-haknya,  sekaligus menempatkan masyarakat  pada posisi yang sangat terhormat.