Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Nurpati (kiri) berbincang dengan Ketua Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan DPP Partai Demokrat Ulil Abshar Abdalla di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (31/10/2013). Andi Nurpati dan Ulil Abshar Abdalla datang membesuk mantan Menpora Andi Mallarangeng yang ditahan oleh KPK untuk kasus dugaan korupsi proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang. Aktual/Tino Oktaviano
Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Nurpati tiba di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (31/10/2013). Andi Nurpati datang membesuk mantan Menpora Andi Mallarangeng yang ditahan oleh KPK untuk kasus dugaan korupsi proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang. Aktual/Tino Oktaviano
Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Nurpati tiba di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (31/10/2013). Andi Nurpati datang membesuk mantan Menpora Andi Mallarangeng yang ditahan oleh KPK untuk kasus dugaan korupsi proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang. Aktual/Tino Oktaviano
Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Nurpati tiba di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (31/10/2013). Andi Nurpati datang membesuk mantan Menpora Andi Mallarangeng yang ditahan oleh KPK untuk kasus dugaan korupsi proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang. Aktual/Tino Oktaviano
Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Nurpati (kiri) berbincang dengan Ketua Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan DPP Partai Demokrat Ulil Abshar Abdalla di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (31/10/2013). Andi Nurpati dan Ulil Abshar Abdalla datang membesuk mantan Menpora Andi Mallarangeng yang ditahan oleh KPK untuk kasus dugaan korupsi proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang. Aktual/Tino Oktaviano
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo membagikan buku kepada warga Petogogan saat meresmikan pembangunan kampung deret di Kawasan Petogogan, Jakarta, Kamis (31/10/2013). Setelah keberhasilan pembangunan kampung deret di Kelurahan Tanah Tinggi dan Kecamatan Johar Baru, Hari ini pemerintah provinsi DKI Jakarta meresmikan pembangunan kampung deret di permukiman petogogan, Kebayoran Baru. Aktual/Oke Dwi Atmaja
Seorang warga melihat maket kampung deret saat mperesmikan pembangunan kampung deret di Kawasan Petogogan, Jakarta, Kamis (31/10). Setelah keberhasilan pembangunan kampung deret di Kelurahan Tanah Tinggi dan Kecamatan Johar Baru, Hari ini pemerintah provinsi DKI Jakarta meresmikan pembangunan kampung deret di permukiman petogogan, Kebayoran Baru.
Warga melihat denah kampung deret saat peresmikan pembangunan kampung deret di Kawasan Petogogan, Jakarta, Kamis (31/10). Setelah keberhasilan pembangunan kampung deret di Kelurahan Tanah Tinggi dan Kecamatan Johar Baru, Hari ini pemerintah provinsi DKI Jakarta meresmikan pembangunan kampung deret di permukiman petogogan, Kebayoran Baru.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyalami warga saat meresmikan pembangunan kampung deret di Kawasan Petogogan, Jakarta, Kamis (31/10). Setelah keberhasilan pembangunan kampung deret di Kelurahan Tanah Tinggi dan Kecamatan Johar Baru, Hari ini pemerintah provinsi DKI Jakarta meresmikan pembangunan kampung deret di permukiman petogogan, Kebayoran Baru.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo membagikan buku kepada warga Petogogan saat meresmikan pembangunan kampung deret di Kawasan Petogogan, Jakarta, Kamis (31/10/2013). Setelah keberhasilan pembangunan kampung deret di Kelurahan Tanah Tinggi dan Kecamatan Johar Baru, Hari ini pemerintah provinsi DKI Jakarta meresmikan pembangunan kampung deret di permukiman petogogan, Kebayoran Baru. Aktual/Oke Dwi Atmaja
Jakarta, Aktual.co —Mahkamah Konstitusi akan menggelar pemilihan Ketua MK pada hari jumat, 1 november 2013. Awalnya pemilihan ketua MK dijadwalkan hari kamis (31/10). “Mengingat padatnya sidang di MK maka pemilihan ketua MK akan dilaksanakan pada hari jumat (1/11)”. Jelas wakil Ketua MK, Hamdan Zoelva. Mekanisme pemilihan Ketua MK sudah diatur dalam Peraturan MK No. 3 Tahun 2012 Tentang Tata Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Pada pasal 5 ayat 1 menyebutkan Pengambilan keputusan pemilihan ketua dan wakil ketua mahkamah dilakukan secara musyawarah dan mufakat melalui rapat pleno hakim yang tertutup untuk umum. Pasal 2, jika tidak terjadi mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak melalui pemungutan suara dalam rapat pleno hakim terbuka untuk umum. Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua MK hanya bisa diikuti hakim yang hadir dalam rapat pleno, seperti yang tertuang dalam PMK No.3 Tahun 2012 pasal 2 ayat 3. Berarti cuma ada delapan hakim konstitusi yang berkompetisi menjadi ketua MK, mengingat Akil Mohtar sudah dinon aktifkan dan belum ada penggantinya. Delapan Hakim Konstitusi yang mempunyai hak menjadi ketua MK juga terindikasi terlibat kasus Akil Mochtar, secara logika Akil tidak mungkin memutuskan perkara tanpa persetujuan hakim lainnya.
Ribuan buruh melakukan sweeping karyawan pabrik perusahaan-perusahaan yang masih beroperasi di Kawasan Industri Pulogadung (KIP), Jakarta Timur, Kamis (31/10/2013). Buruh mendatangi satu per satu perusahaan untuk memastikan rekan buruh lainnya mengikuti aksi Mogok Nasional. Buruh akan bergabung bersama menuntut kenaikan Upah Minimun Provinsi (UMP) DKI Jakarta sebesar 50 persen atau Rp 3,7 juta. Aktual/Tino Oktaviano
Ribuan buruh melakukan sweeping karyawan pabrik perusahaan-perusahaan yang masih beroperasi di Kawasan Industri Pulogadung (KIP), Jakarta Timur, Kamis (31/10/2013). Buruh mendatangi satu per satu perusahaan untuk memastikan rekan buruh lainnya mengikuti aksi Mogok Nasional. Buruh akan bergabung bersama menuntut kenaikan Upah Minimun Provinsi (UMP) DKI Jakarta sebesar 50 persen atau Rp 3,7 juta. Aktual/Tino Oktaviano
Ribuan buruh melakukan sweeping karyawan pabrik perusahaan-perusahaan yang masih beroperasi di Kawasan Industri Pulogadung (KIP), Jakarta Timur, Kamis (31/10/2013). Buruh mendatangi satu per satu perusahaan untuk memastikan rekan buruh lainnya mengikuti aksi Mogok Nasional. Buruh akan bergabung bersama menuntut kenaikan Upah Minimun Provinsi (UMP) DKI Jakarta sebesar 50 persen atau Rp 3,7 juta. Aktual/Tino Oktaviano
Ribuan buruh melakukan sweeping karyawan pabrik perusahaan-perusahaan yang masih beroperasi di Kawasan Industri Pulogadung (KIP), Jakarta Timur, Kamis (31/10/2013). Buruh mendatangi satu per satu perusahaan untuk memastikan rekan buruh lainnya mengikuti aksi Mogok Nasional. Buruh akan bergabung bersama menuntut kenaikan Upah Minimun Provinsi (UMP) DKI Jakarta sebesar 50 persen atau Rp 3,7 juta. Aktual/Tino Oktaviano
Ribuan buruh melakukan sweeping karyawan pabrik perusahaan-perusahaan yang masih beroperasi di Kawasan Industri Pulogadung (KIP), Jakarta Timur, Kamis (31/10/2013). Buruh mendatangi satu per satu perusahaan untuk memastikan rekan buruh lainnya mengikuti aksi Mogok Nasional. Buruh akan bergabung bersama menuntut kenaikan Upah Minimun Provinsi (UMP) DKI Jakarta sebesar 50 persen atau Rp 3,7 juta. Aktual/Tino Oktaviano
Ribuan buruh melakukan sweeping karyawan pabrik perusahaan-perusahaan yang masih beroperasi di Kawasan Industri Pulogadung (KIP), Jakarta Timur, Kamis (31/10/2013). Buruh mendatangi satu per satu perusahaan untuk memastikan rekan buruh lainnya mengikuti aksi Mogok Nasional. Buruh akan bergabung bersama menuntut kenaikan Upah Minimun Provinsi (UMP) DKI Jakarta sebesar 50 persen atau Rp 3,7 juta. Aktual/Tino Oktaviano
Ribuan buruh melakukan sweeping karyawan pabrik perusahaan-perusahaan yang masih beroperasi di Kawasan Industri Pulogadung (KIP), Jakarta Timur, Kamis (31/10/2013). Buruh mendatangi satu per satu perusahaan untuk memastikan rekan buruh lainnya mengikuti aksi Mogok Nasional. Buruh akan bergabung bersama menuntut kenaikan Upah Minimun Provinsi (UMP) DKI Jakarta sebesar 50 persen atau Rp 3,7 juta. Aktual/Tino Oktaviano
Ribuan buruh melakukan sweeping karyawan pabrik perusahaan-perusahaan yang masih beroperasi di Kawasan Industri Pulogadung (KIP), Jakarta Timur, Kamis (31/10/2013). Buruh mendatangi satu per satu perusahaan untuk memastikan rekan buruh lainnya mengikuti aksi Mogok Nasional. Buruh akan bergabung bersama menuntut kenaikan Upah Minimun Provinsi (UMP) DKI Jakarta sebesar 50 persen atau Rp 3,7 juta. Aktual/Tino Oktaviano
Ribuan buruh melakukan sweeping karyawan pabrik perusahaan-perusahaan yang masih beroperasi di Kawasan Industri Pulogadung (KIP), Jakarta Timur, Kamis (31/10/2013). Buruh mendatangi satu per satu perusahaan untuk memastikan rekan buruh lainnya mengikuti aksi Mogok Nasional. Buruh akan bergabung bersama menuntut kenaikan Upah Minimun Provinsi (UMP) DKI Jakarta sebesar 50 persen atau Rp 3,7 juta. Aktual/Tino Oktaviano
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo (ketiga kanan), didampingi Anggota BPK Bahrullah Akbar (ketiga kiri) menyalami Deputi Gubernur Bank Indonesia Halim Alamsyah (kedua kanan), Wadirut PT Bank Mandiri Tbk Riswinandi (kanan), Vice President of the International Finance and Banking Society (IFABS) Mohamed Shaban (kiri), Founding President of the IFABS Meryem Duygun (kedua kiri) usai membuka simposium audit efisiensi bank BUMN di gedung BPK, Jakarta, Kamis (31/10/2013). Acara ini diselenggarakan dengan tujuan sharing knowledge dan untuk meningkatkan wawasan serta keterampilan di bidang perbankan dalam rangka menciptakan efisiensi dan akuntabilitas kinerja perbankan khususnya bank BUMN. Aktual/Tino Oktaviano
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo (kiri), berjalan didampingi Vice President of the International Finance and Banking Society (IFABS) Mohamed Shaban (tengah) dan Founding President of the IFABS Meryem Duygun (kanan) saat akan menghadiri simposium audit efisiensi bank BUMN di gedung BPK, Jakarta, Kamis (31/10/2013). Acara ini diselenggarakan dengan tujuan sharing knowledge dan untuk meningkatkan wawasan serta keterampilan di bidang perbankan dalam rangka menciptakan efisiensi dan akuntabilitas kinerja perbankan khususnya bank BUMN. Aktual/Tino Oktaviano
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo saat menyampaikan sambutan dalam acara simposium audit efisiensi bank BUMN di gedung BPK, Jakarta, Kamis (31/10/2013). Acara ini diselenggarakan dengan tujuan sharing knowledge dan untuk meningkatkan wawasan serta keterampilan di bidang perbankan dalam rangka menciptakan efisiensi dan akuntabilitas kinerja perbankan khususnya bank BUMN. Aktual/Tino Oktaviano
Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Bahrullah Akbar saat menyampaikan sambutan simposium audit efisiensi bank BUMN di gedung BPK, Jakarta, Kamis (31/10/2013). Acara ini diselenggarakan dengan tujuan sharing knowledge dan untuk meningkatkan wawasan serta keterampilan di bidang perbankan dalam rangka menciptakan efisiensi dan akuntabilitas kinerja perbankan khususnya bank BUMN. Aktual/Tino Oktaviano
Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Bahrullah Akbar (tengah) bersama Deputi Gubernur Bank Indonesia Halim Alamsyah (kedua kiri), Wadirut PT Bank Mandiri Tbk Riswinandi (kiri), Vice President of the International Finance and Banking Society (IFABS) Mohamed Shaban (kanan) dan Founding President of the IFABS Meryem Duygun (kedua kanan) usai membuka simposium audit efisiensi bank BUMN di gedung BPK, Jakarta, Kamis (31/10/2013). Acara ini diselenggarakan dengan tujuan sharing knowledge dan untuk meningkatkan wawasan serta keterampilan di bidang perbankan dalam rangka menciptakan efisiensi dan akuntabilitas kinerja perbankan khususnya bank BUMN. Aktual/Tino Oktaviano
Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Bahrullah Akbar menjawab pertanyaan wartawan usai membuka acara simposium audit efisiensi bank BUMN di gedung BPK, Jakarta, Kamis (31/10/2013). Acara ini diselenggarakan dengan tujuan sharing knowledge dan untuk meningkatkan wawasan serta keterampilan di bidang perbankan dalam rangka menciptakan efisiensi dan akuntabilitas kinerja perbankan khususnya bank BUMN. Aktual/Tino Oktaviano
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo (ketiga kanan), didampingi Anggota BPK Bahrullah Akbar (ketiga kiri) menyalami Deputi Gubernur Bank Indonesia Halim Alamsyah (kedua kanan), Wadirut PT Bank Mandiri Tbk Riswinandi (kanan), Vice President of the International Finance and Banking Society (IFABS) Mohamed Shaban (kiri), Founding President of the IFABS Meryem Duygun (kedua kiri) usai membuka simposium audit efisiensi bank BUMN di gedung BPK, Jakarta, Kamis (31/10/2013). Acara ini diselenggarakan dengan tujuan sharing knowledge dan untuk meningkatkan wawasan serta keterampilan di bidang perbankan dalam rangka menciptakan efisiensi dan akuntabilitas kinerja perbankan khususnya bank BUMN. Aktual/Tino Oktaviano
Menteri Keuangan Chatib Basri berjalan saat akan mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR terkait pengambilaihan PT Nippon Asahan Alumunium atau Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) di Komplek Parlemen senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2013). Rapat lanjutan tersebut membahas persetujuan anggaran pengambilalihan Inalum yang kepemilikan 100 persen saham dan pengolahan Inalum jatuh ke tangan pemerintah Indonesia efektif 1 November 2013. Aktual/Tino Oktaviano
Menteri Keuangan Chatib Basri (kiri) bersama dan Kepala BPKP Mardiasmo (kanan) mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR terkait pengambilaihan PT Nippon Asahan Alumunium atau Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) di Komplek Parlemen senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2013). Rapat lanjutan tersebut membahas persetujuan anggaran pengambilalihan Inalum yang kepemilikan 100 persen saham dan pengolahan Inalum jatuh ke tangan pemerintah Indonesia efektif 1 November 2013. Aktual/Tino Oktaviano
Menteri Keuangan Chatib Basri (kanan) didampingi Direktur Jenderal Kekayaan Negara (Dirjen KN) Kemenkeu Hadiyanto (kiri) mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR terkait pengambilaihan PT Nippon Asahan Alumunium atau Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) di Komplek Parlemen senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2013). Rapat lanjutan tersebut membahas persetujuan anggaran pengambilalihan Inalum yang kepemilikan 100 persen saham dan pengolahan Inalum jatuh ke tangan pemerintah Indonesia efektif 1 November 2013. Aktual/Tino Oktaviano
Menteri Keuangan Chatib Basri (kanan) didampingi Direktur Jenderal Kekayaan Negara (Dirjen KN) Kemenkeu Hadiyanto (kiri) saat akan mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR terkait pengambilaihan PT Nippon Asahan Alumunium atau Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) di Komplek Parlemen senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2013). Rapat lanjutan tersebut membahas persetujuan anggaran pengambilalihan Inalum yang kepemilikan 100 persen saham dan pengolahan Inalum jatuh ke tangan pemerintah Indonesia efektif 1 November 2013. Aktual/Tino Oktaviano
Menteri Keuangan Chatib Basri berjalan saat akan mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR terkait pengambilaihan PT Nippon Asahan Alumunium atau Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) di Komplek Parlemen senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2013). Rapat lanjutan tersebut membahas persetujuan anggaran pengambilalihan Inalum yang kepemilikan 100 persen saham dan pengolahan Inalum jatuh ke tangan pemerintah Indonesia efektif 1 November 2013. Aktual/Tino Oktaviano