Jakarta, Aktual.co — Guna menjawab berbagai ketidakpercayaan publik terhadap kinerja SKK Migas yang notabenenya lembaga pengganti BP Migas, SKK Migas membentuk dan melantik jajaran barunya guna menjawab tantangan publik. Tugas yang di emban SKK Migas tidaklah ringan, mengembalikan kepercayaan investor terhadap iklim investasi migas Indonesia yang sempat terganggu pasca dibubarkannya BP Migas oleh Mahkamah Kostitus dan meningkatkan produksi migas guna menunjang kebutuhan migas dalam negeri.
SKK Migas dibentuk lewat Perpres No.95 tahun 2012, yang secara konstitusi, kekuatan hukumnya masih dibawah BP Migas yang dibentuk lewat undang-undang, tapi kata khusus dibelakang kata satuan kerja, menjadikan SKK Migas bertanggung jawab langsung kepada Presiden dengan berkoordinasi dengan beberapa kementrian terkait.
Seperti berpacu dengan waktu, sang nahkoda SKK Migas, Rudi Rubiandini bersama jajaran barunya langsung membuat target – target kerja di tahun 2013. Pada tahun ini SKK Migas berencana mengebor sumur ekplorasi sebanyak 258 sumur, pengeboran sumur pengembangan 1178 sumur dan work over sumur produksi 1094 sumur. Berbagai kegiatan yang dilakukan SKK Migas di tahun 2013 ini akan memberi manfaat pada peningkatan jumlah produksi minyak sebesar 14 persen dari rencana produksi minyak nasional pada tahun 2013, serta peningkatan produksi gas sebesar 11 persen dari rencana gas nasional.
Berbagai kendala yang akan timbul dari rencana kerja SKK Migas di tahun pertamanya juga sudah di antisipasi, terutama kendala sosial di daerah sekitar lokasi sumur pengeboran migas, untuk itu SKK Migas dengan intens berkomunikasi dengan pemerintah daerah guna menjaga kestabilan produksi migas. SKK Migas juga menyarankan K3S untuk mengoptimalkan SDM lokal supaya terlibat secara langsung proses produksi migas setempat, serta program – program CSR yang langsung bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar.
Sebagaimana Daerah yang mempunyai sumber daya alam yang melimpah, seharusnya mampu memakmurkan masyarakat daerah tersebut, tapi karena salah kebijakan, tidak sedikit daerah yang di anugrahi sumber daya alam justru malah membuat masyarakatnya sengsara. 
Seperti halnya Kabupaten Bojonegoro yang memilik potensi minyak mentah sebesar 700 juta barel dan gas sebesar 1,7 trilyun kaki kubik. Kekayaan sangat melimpah ini bisa menjadi sangat sensitif jika tidak dikelola dengan adil dan bijaksana. 
Disinilah pemerintah Kabupaten Bojonegoro, harus mampu melakukan sinergisitas dan pengelolaan non teknis, khususnya problematika sosial dan melakukan upaya penuh pemberdayaan masyarakat, seperti telah melakukan berbagai program pengembangan SDM. Pelatihan, sertifikasi dan beasiswa, merupakan cara mempersiapkan masyarakat Bojonegoro untuk menyongsong potensi investasi trilyunan Rupiah dari industri Migas yang akan masuk ke Kabupaten Bojonegoro. Sehingga terwujud Migas untuk kesejahteraan sepenuhnya untuk rakyat, bukan sekedar kontraktor asing.

Jakarta, Aktual.co — 5 Ilmuwan Terkemuka Di Dunia :
1 . Thomas Alva Edison (1847-1931)2 . Albert Einstein (1879-1955)3 . Charles Darwin (1809-1882)4 . Galileo Galilei (1564-1642)5 . Isaac Newton (1642-1726)

Jakarta, Aktual.co —  Ditengah badai krisis yangsedang menghantam Partai Keadilan Sejahtera, Presiden PKS Anis Matta memilihmundur dari jabatannya sebagai Wakil DPR RI Bidang Ekonomi. Anis Matta  memilih berkonsentrasi untuk membesarkan PKSditengah makin menurunnya kepercayaan publik terhadap partai yang berbasis Islamini, Anis Matta menjadi Presiden PKS setelah menggantikan Luthfi Hasan Ishaaqyang mengundurkan diri akibat tersandung kasus korupsi quota impor sapi. Parapimpinan DPR  menyetujui  pengunduran diri Anis Matta dan segeramemutuskan penggantinya pada rapat pimpinan yang akan secepatnya di laksanakan.

Sebagai Presiden PKS yangbaru Anis Matta mengungkapkan akan melakukan strategi – strategi agar PKSkeluar dari masa krisis yang sedang terjadi saat ini.

Konsolidasi ke daerah-daerahuntuk memberi semangat kepada kader-kader PKS supaya tetap yakin dan bangga akan perjuangan PKS merupakan kegiatanyang akan segera mengisi hari-hari Anis Matta ke depan.

Jakarta, Aktual.co — Ditengah ke galauan presiden SBY tentang semakin maraknya aksi demontrasi di tanah air, SBY menerbitkan INPRES NO.2 Tahun 2013 tentang gangguan keamanan dalam negeri yang berfungsi untukmeredam aksi pengerahan masa. Banyak pihak yang menganggap dengan diterbitkanya INPRES tersebut akan mengulangkembali kesalahan yang dilakukan masa  orde baru.TNI – POLRI  pun merespon dengan cepat INPRES NO.2 Tahun 2013dengan melakukan penandatanganan MOU untuk mengatur tentang teknis dilapangan.

LahirnyaINPRES NO.2 Tahun2013 dan MOU TNI-POLRI diartikan oleh berbagai pihak akan menciptakan monster pasukan KANTIBMAS yang akanmengekang kembali aksi-aksi pengerahan masa untuk menyatakan pendapat.

Yangsangat berbahaya dari INPRES NO.2Tahun 2013 adalah penentuan status keamanan berada ditangan kepala daerah setempat, sehingga Bupati atau Gubernur  berwenang menentukanstatus keamanan daerahnya dan di beri kewenangan untuk mengerahkan pasukan TNI-POLRI untukmenstabilkan ke amanan dari aksi-aksi demonstrasi.

SeharusnyaSBYmenyelesaikan akar permasalahan dari adanya aksi pengerahan masa, bukan malah menyelesaikanmasalah dengan masalah baru. Akar permasalahanya ada pada ketidak adilan yang sengaja dibiarkan dandi legalkan oleh negara.

Jakarta, Aktual.co — Kinerja dan fungsi dari BP Migas yang telah berganti baju menjadi SKK Migas telah menjadi pertanyaan bagi banyak pihak, perubahan nama tersebut dianggap hanya untuk mengakali keputusan hukum. Beberapa tokoh migas tidak menginginkan keberadaan SKK Migas yang dianggap fungsi dan konstusionalnya tidak ada bedanya dengan lembaga terdahulu.  SKK Migas dibentuk lewat Perpres No 2 tahun 2013Persepsi masyarakat yang menyatakan bahwa SKK Migas tidak nasionalis dan lebih mementingkan investor asing untuk pengelolaan migas di Indonesia tidak berdasar, karena kebijakan dari SKK Migas yang mewajibkan perusahaan migas yang mengeksplorasi gas di wilayah Indonesia harus mengakomodir pasokan gas sebesar 40 persen untuk kebutuhan gas dalam negeri. 

Jakarta, Aktual.co — Petisi 28 menyerahkan bukti – bukti keterlibatan Wapres Boediono dalam kasus BLBI yang merugikan negara sebesar 18 trilyun lebih Kejaksaan Agung, dalam kasus ini petisi 28 merasa ada yang janggal dalam penegakan hukum di Indonesia. Fakta persidangan di tingkat Mahkamah Agung menyatakan Wapres Boediono (direktur BI) ikut terlibat membuat kebijakan BI untuk mengucurkan dana kepada beberapa Bank yang mempunyai saldo negative untuk kliring debet.
3 dari 7 Direktur (sekarang Direksi) sudah di vonis di pengadilan 1 tahun 6 bulan dan denda Rp. 20 jt, padahal dalam kasus ini keputusan diambil bersama-sama (kolektif kolegial) seharusnya Boediono juga menjadi tersangka, kenyataanya Boediono sekalipun belum pernah diperiksa oleh Kejaksaan Agung.