Jakarta, Aktual.co — Ketidakadilan kembali dipertontonkan oleh lembaga hukum tertinggi di negeri ini. Pasalnya nasib hidup dari ratusan penduduk desa ditambah ratusan petani di tiga Kecamatan Karawang Timur yang buta hukum terancam terusir dari kampung halamannya. Tanah seluas 350 hektar yang sudah dimiliki dan ditempati secara turun temurun oleh masyarakat akhirnya dirampas oleh mafia tanah.

Lembaga hukum tertinggi, Mahkamah Agung telah mengaburkan persoalan tanah milik warga dengan mengeluarkan dua putusan Peninjauan Kembali (PK) No. 160 tahun 2011 atas sengketa lahan antara petani dan perusahaan broker tanah.

Selain itu putusan ini dinilai tumpang tindih, karena putusan PK tahun 2007 dan 2008 telah dimenangkan oleh masyarakat, sehingga hal ini memperkeruh konflik sosial yang ada. Para petani yang tergabung dalam Serikat Petani Karawang (SEPETAK) menuntut agar MA mengkaji keputusan-keputusan yang tumpang tindih dan menolak eksekusi tanah 350 hektar.

Jakarta, Aktual.co — Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Prof.Dr.Mahfud MD dan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Azerbaijan Farhad Abdulayev, telah melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman guna meningkatkan kerja sama antar kedua lembaga dalam bidang pengadilan konstitusi dan masalah hukum lain yang menjadi isu bersama.
Nota Kesepahaman tersebut berisi secara detail mengenai pertukaran pengalaman dalam bidang pengadilan konstitusi, pertukaran informasi, pengetahuan, keahlian dan tenaga ahli sistem  peradilan. Dalam pidatonya Abdulayev menjelaskan bahwa jabatan yang di emban Ketua Mahkamah di negaranya adalah selama 15 tahun dan berharap setelah menjalin kerja sama ini negaranya dapat mengkaji ulang masa jabatan Ketua Mahkamah di Republik Azerbaijan.
Dalam kunjungannya, Abdulayev  juga akan melakukan pertemuan bilateral dengan beberapa pimpinan lembaga negara antara lain Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Majelis Permusyawartan Rakyat (MPR) , Mahkamah Agung (MA)  dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).  

Jakarta, Aktual.co — Ditengah hiruk pikuk kasus korupsi yang kian santer dan pergulatan sistem demokrasi yang tengah dipertanyakan , kini Indonesia kembali di uji lewat masalah lain yaitu ketahanan pangan. Pasalnya sudah sejak dari awal Indonesia dinilai terburu-buru dalam partisipasi keanggotaan organisasi perdagangan dunia yang terbukti kini telah melemahkan daya saing Indonesia , sedang di dalam negeri berdampak pada meluasnya praktik korupsi impor pangan.
Konsekuensi lainnya berdampak pada masifnya laju alih fungsi lahan pertanian dan hutan produktif untuk kegiatan pertambangan dan perkebunan , yang secara langsung memperparah penindasan dan pemiskinan rakyat Indonesia.
Pemerintah yang telah melakukan upaya diversifikasi pangan berdasarkan sumber daya lokal , dan menciptakan nilai tambah produk pertanian untuk peningkatan kesejahteraan petani dinilai tidak sesuai dengan uu pangan yang telah ditetapkan. Pemerintah terus melakukan kerja sama impor yang telah jelas merugikan petani indonesia. Seharusnya pemerintah mampu untuk memenuhi kebutuhan akan pangan rakyat  di negeri sendiri.

Jakarta, Aktual.co — Mempersiapkan dana untuk menghadapai musibah banjir yang menghantui warga jakarta, bisa di kategorikan persiapan dana pra banjir dan pasca banjir, serta seberapa besar dana yang di persiapkan jika kita terkena banjir, serta dana taktis yang akan digunakan saat banjir melanda dan pasca banjir. Cara mengurus claim asuransi yang polis asuransinya mungkin basah dan rusak.
Untuk lebih lengkapnya simak video tsb. 

Jakarta, Aktual.co — Kehidupan SBY  beserta jajaran kabinetnya ke depan akan semakin terusik,  berbagai kebijakan dalam mengelola Negara,  oleh berbagai pihak di anggap controversial.  Kebijakan energi, kebijakan pangan dan kebijakan ekonomi diyakini  pro dengan neo liberalism,  serta berbagai masalah hukum yang menjerat  orang – orang  di sekitar SBY,  menjadikan citra kabinet terakhir SBY ini, semakin buruk.
Ketidak adilan,  kasus korupsi  dan kelangkaan beberapa bahan pangan,  menghiasi hampir semua media di Indonesia.  Lambat laun informasi  ini tertanam di maindset rakyat Indonesia sehingga rakyat mulai mempertanyakan kredibilitas Presiden pertama yang di pilih secara langsung ini, kesan lambat dalam bersikap semakin membuat rakyat geram,  dan mempertanyakan mau dibawa kemana, bahtera Indonesia ini berlabuh.
Kegaduhan politik juga mulai memanas memasuki awal tahun 2013. Politisi,  tokoh demokrasi,  akademisi,  tokoh pergerakan,  mulai meramaikan jagad pentas yang meng atasnamakan demokrasi,  mengatas namakan rakyat Indonesia,  mengatas namakan keadilan.  Menggelar diskusi,  demonstrasi,  dan deklarasi.  Untuk menghujat berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap tidak pro rakyat ini,  bahkan berbagai diskusi menyatan kata sepakat,  Revolusi.
Pemerintahan yang di bangun lewat politik pencitraan, sudah melawati masa keemasannya,  kini pencitraan akan memakan tuannya,  dan pencitraan lah yang akan meruntuhkan kerajaan citra. Untuk segera berganti wangsya yang akan di isi orang-orang yang sekarang lagi mencari citra.

Jakarta, Aktual.co — Kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia semakin menyimpang dari cita-cita proklamasi kemerdekaan dan pancasila. Kehidupan demokrasi dijalankan tanpa roh demokrasi, sehingga demokrasi Indonesia pantas disebut demokrasi kriminal karena hukum dan penegakan hukum yang ada lebih tunduk kepada kemauan penguasa daripada untuk mengatur kekuasaan pemerintahan.
Sistem demokrasi yang seharusnya berjalan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat sepertinya sudah tidak berjalan lagi pada rezim sekarang ini, karena peran pemerintah saat ini sudah mementingkan diri sendiri dan peran wakil rakyat cenderung menjadi wakil partai politik dan mewakili dirinya sendiri.
Hak-hak rakyat sebagai warga negara tidak lagi dimaknai dan diakui sebagai sumber kekuasaan dan pemberi mandat kepada penyelenggara kekuasaan negara. Untuk itu diperlukan pemimpin yang perduli terhadap kedaulatan rakyat demi terciptanya keadilan sosial.Pers yang sering di gadang –gadang sebagai garda terakhir pengawal demokrasi justru menjerumuskan diri ke dalam lingkaran politik praktis. Media-media besar sudah dikuasai para politisI sehingga independensi jurnalistik mulai dipertanyakan, pers digunakan para pemiliknya untuk mengangkat dan menjatuhkan lawan-lawan politiknya  sehigga rakyat semakin bingung untuk membedakan kebenaran dan kebhatilan.