Jakarta, Aktual.co —
9 November 2012 DKPP mengadakan sidang terkait pengaduan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu atas kinerja KPU.

Dalam sidang ini Bawaslu menilai bahwa KPU asal-asalan dalam melakukan verifikasi administrasi, bawaslu menerangkan temuan kesalahan KPU bahwa, KPU tidak teliti dan tidak cermat, tidak memiliki standard kerja memadai, Sipol KPU resahkan parpol, data sipol tidak update dan amburadulnya proses administrasi oleh KPU, bahkan Bawaslu merasa KPU tidak transparan hingga permintaan administrasi yang diminta bawaslu tidak lengkap.

Namun Ida Budhiati selaku komisioner bidang hukum KPU RI,menanggapi bahwa KPU selalu terbuka. Justru komisioner KPU butuh supporting sistem dalam pelaksanaan pengawasan administrasi parpol, KPU sendiri memiliki mekanisme resmi untuk mendapatkan data yang diminta Bawaslu. KPU merasakan adanya pembangkangan dari kesekretariatan jenderal KPU, dalam pelaksanaan proses verifikasi.

Jakarta, Aktual.co —
Konflik yang tak berkesudahan membuat etnis Rohingya kehilangan  kewarganegaraan mereka. Fraksi PKS dan Kaum Buddha Suci menilai, status kewarganegaraan etnis Rohingya yang telah dicoret. Etnis Rohingya adalah bagian suku dari birma, mereka harusnya sebagai warga yang sah. Fraksi PKS dan Kaum Buddha Suci merekomendasikan agar pemerintah myanmar  menyegerakan revisi undang-undang kewarganegaraan  tahun 1982.

Jakarta, Aktual.co —

Kamis Pagi 8 November 2012 Ikatan Keluarga Alumni Universitas Islam Indonesia Atau (IKA-UII)/ Mengadakan Seminar Nasional Bertema Merajut Indonesia Baru Di Hotel Bidakara Jakarta Selatan, Hadir Pula Jusuf Kalla, Mahfud MD Dan Pengamat Politik CSIS Kristiadi Sebagai Pembicara.

Jelang Pemilihan Presiden 2014, Indonesia Membutuhkan Pemimpin Yang Bercita-cita Mulia, Bukan Pengobral Janji, Dan Tebar Pesona Kepada Rakyat.

Dalam Seminar ini, Disampaikan Bahwa Rakyat Perlu Dibantu Oleh Pemimpin Yang Memiliki Integritas Tinggi, Pemimpin 2014 Harus Mengetahui Kondisi Rakyat Karena Pemimpin Produk Rakyat, Kristiadi Menilai Pemimpin Jangan Hanya Membentuk Citra Positif Saja, Seperti Kepemimpinan SBY.

Jakarta, Aktual.co —Penanaman Pipa Limbah PT Agincourt  Di Sungai Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan Sumatera Utara, Ditolak Warga Batang Toru. Pasalnya PT. AR  Tidak Kompromi Dengan Warga Setempat. Warga Batang Toru kecewa Dengan Perusahaan Tersebut Karena Penanaman Pipa Limbah Bisa Mencemarkan Sungai Batang Toru Yang Telah Menjadi Urat Uadi Bagi Warga Batang Toru.
Sebenarnya Warga Tidak Menolak Keberadaan Perusahaan Tambang, Namun Warga Batang Roru Tidak Setuju Dengan Penanaman Pipa Limbah Kimia Yang Akan Dialirkan Ke Sungai Batang Toru, Warga Berharap Perusahaan Memberi Kompensasi Ke Warga. 

Jakarta, Aktual.co —
Mendekatnya Pemilu 2014 Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia atau KPU RI mengadakan seminar optimalisasi pemantauan pemilu 2014, Seminar ini diharapkan dari berbagai kalangan ikut berkontribusi dalam menguatkan pemilu 2014.

Pada Peraturan Komisi pemilihan umum Nomor 10 tahun 2012, Bab 2 pasal 2 butir 1 tentang persyaratan menjadi pemantau pemilu, pemantau pemilu meliputi LSM dalam negeri, berbadan hukum dalam negeri, Lembaga pemantau dari luar negeri, lembaga pemilihan luar negeri, dan perwakilan dari luar negeri.

KPU mengharapkan partisipasi masyarakat untuk terlibat menjadi pemantau,
karena pentingnya peran pemantau KPU Mengundang LSM, Media, BEM dan Organisasi Masyarakat, dengan tujuan Meningkatkan Pemahaman Tata Cara Pemantauan Pemilu 2014.

Fungsi Pemantau sangat diharapkan, karena bisa saja para pemantau menemukan keganjilan saat pemilu Berlangsung Hingga Hari Pemilihan Presiden Periode 2014.

Pasalnya, partisipasi publik untuk mengawali jalan pemilu agar berjalan dgn baik sangat minim, karena publik hanya mengetahui bahwa pemilu berlangsung hanya pada 9 April 2014,  Padahal Pemilu 2014  telah berlangsung sejak 9 agustus 2012.

KPU mempersilahkan masyarakat independen mendaftarkan diri ke KPU sebagai pemantau, agar menuju pemilu berkualitas yang independensi dan profesional.

Jakarta, Aktual.co —

Pagi ini Komisi Pemilihan Umum atau KPU mendatangi markas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, KPU melakukan verifikasi faktual terhadap PDIP yang bermarkas di Lenteng Agung Jakarta Selatan.

Verifikasi faktual ini mulai dilangsungkan saat ketua umum PDIP Megawati hadir di markas PDIP, Komisioner KPU Ida Budhiati sempat menanyakan sosok Puan Maharani yang tak tampak saat moment penting bagi PDIP untuk lolos menjadi peserta pemilu 2014, namun Puan akhirnya datang terlambat, ia hadir pas saat nama puan Maharani diabsen oleh KPU.

Pada tahap verifikasi faktual, KPU memeriksa tiga poin penting, yaitu terkait kebenaran dan keabsahan pengurus pusat, keterwakilan kepengurusan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen, domisili kantor DPP parpol, dan  keberadaan keanggotaan.