Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
24 Desember 2025
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 49

Industri Keramik–Kaca RI Hampir Tumbang Digempur Impor, Menperin Siapkan Langkah

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita (ANTARA/HO-Kemenperin)

Jakarta, Aktual.com — Industri keramik dan kaca nasional kembali memasuki fase kritis. Utilisasi pabrik yang hanya berada di kisaran 50 persen membuat sektor tableware dan glassware kian tertekan di tengah gempuran produk impor murah yang terus membanjiri pasar domestik.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam menghadapi kondisi yang mengancam keberlangsungan industri berbasis sumber daya lokal ini.

“Kedua subsektor industri ini sebenarnya sangat kuat dan punya potensi besar. Tapi banjir impor membuat utilisasinya tidak bisa optimal,” tegas Menperin Agus saat membuka Twinfest 2025: Pameran Industri Ceramic Tableware dan Glassware di Jakarta, Kamis (11/12).

Menurut data Kemenperin, kapasitas terpasang industri tableware keramik mencapai 250 ribu ton per tahun, namun utilisasi baru menyentuh 52 persen. Kondisi serupa terjadi pada subsektor glassware, yang memiliki kapasitas produksi 740 ribu ton namun utilisasinya hanya 51 persen.

Melihat Ketua ASAKI yang mengangguk saat persoalan impor disebutkan, Menperin menyimpulkan penyebab utamanya cukup jelas. “Saya dapat menyimpulkan bahwa rendahnya utilisasi ini karena memang gempuran produk impor masih sangat mengganggu industri dalam negeri kita,” ujarnya.

Meski pangsa pasar domestik produk keramik sudah mencapai 78 persen, Menperin menilai konsumsi per kapita di Indonesia masih rendah sehingga ruang pertumbuhan tetap harus dijaga. Sementara untuk subsektor glassware, pangsa pasar di dalam negeri hanya 65 persen, dengan nilai ekspor 2024 mencapai USD 97 juta.

Menperin memperingatkan ancaman peningkatan impor dalam beberapa tahun ke depan. “Kita harus waspada terhadap penetrasi bahkan lonjakan impor produk sejenis,” katanya.

Untuk meredam tekanan impor dan mengangkat utilisasi pabrik, Kemenperin menyiapkan langkah strategis: SNI wajib, kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) USD 7 per MMBTU, percepatan sertifikasi halal, dan penguatan program P3DN.

Agus juga menegaskan bahwa masalah impor ilegal sudah mulai merusak pasar. “Kami mendapat laporan masuknya produk kabel impor tidak ber-SNI, bahkan sampai ke meja pemerintah. Ini sangat serius,” tegasnya. Ia meminta industri melaporkan semua dugaan pelanggaran agar Kemenperin dapat melakukan penindakan cepat.

Menutup sambutannya, Menperin mendorong pelaku industri keramik dan kaca mempercepat transformasi melalui teknologi, digitalisasi, inovasi desain, dan produksi berkelanjutan sesuai peta jalan Making Indonesia 4.0.

“Tetap perkuat inovasi dan soliditas. Industri ini bisa tumbuh jika kita bergerak bersama,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Komisi Percepatan Reformasi Polri Tampung Aspirasi dari Masyarakat Sumut

Komisi Percepatan Reformasi Polri menggelar pertemuan dengan berbagai tokoh dan perwakilan sejumlah lembaga di Sumatera Utara sebagai upaya menampung aspirasi dari masyarakat terkait transformasi kepolisian. ANTARA/Juraidi
Komisi Percepatan Reformasi Polri menggelar pertemuan dengan berbagai tokoh dan perwakilan sejumlah lembaga di Sumatera Utara sebagai upaya menampung aspirasi dari masyarakat terkait transformasi kepolisian. ANTARA/Juraidi

Medan, aktual.com – Komisi Percepatan Reformasi Polri menggelar pertemuan dengan berbagai tokoh dan perwakilan sejumlah lembaga di Sumatera Utara sebagai upaya menampung aspirasi dari masyarakat terkait transformasi kepolisian.

Pertemuan tersebut berlangsung di ruang Dewan Pertimbangan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) di Medan, Jumat (12/12).

Dua anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri yang hadir adalah Mahfud MD yang merupakan (Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Periode 2019- 2024,) dan Ahmad Dofiri yang juga Penasihat Khusus Presiden bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian.

Mahfud MD menyebutkan dari pertemuan dengan berbagai elemen masyarakat, baik dari kampus, ulama, mantan pejabat dan perwakilan dari organisasi kemasyarakatan tersebut banyak masukan yang mereka terima terkait kepolisian.

“Kami menyerap aspirasi langsung dari masyarakat tentang terkait percepatan reformasi Polri. Dari diskusi-diskusi yang dilakukan kami mendapat banyak hal-hal baru dan penguatan tentang masalah- masalah yang disampaikan masyarakat,” katanya.

Yang utamanya, kata dia, dari masukan masukan itu, menginginkan polisi itu baik dan semuanya menyadari bahwa personel polisi sebanyak 467 ribu orang, jumlah yang bermasalah hanyalah sedikit.

Berbagai masukan dari masyarakat terkait permasalahan di oknum-oknum kepolisian, kata dia memang harus diselesaikan.

Sejumlah masukan tersebut, diantaranya menginginkan Polri harus betul-betul independen dari masalah politik.

Bukan hanya melepaskan diri dari politik, tapi harus benar-benar lepas dari intervensi politik. Sehingga nanti penataannya bukan hanya Polri, tapi juga kepartaian, kejaksaan dan juga pemerintah.

“Yang bermasalah itu mungkin tak sampai seribu kalau di hitung oknumnya. Masih banyak yang baik-baik saja yang memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Kasus yang muncul memang banyak, nah itu yang harus diselesaikan. Jadi kita akan kembalikan ke jati diri Polri sebagaimana mestinya,” katanya.

“Semua masukan-masukan itu dicatat dan akan menjadi pembahasan kami nantinya,” tambahnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

James Riady: Fragmentasi Global Menguat, Daya Tarik Ekonomi Indonesia Meningkat

Wakil Ketua Umum Koordinator (WKUK) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Luar Negeri James Riady pada "Kadin Indonesia Friday Breakfast, Pertemuan Penutup Tahun" yang diadakan di Hotel Aryadutta, Jakarta, Jumat (12/12/20225). Aktual/DOK KADIN

Jakarta, aktual.com – Kamar dagang dan Industri (Kadin) menyebut Indonesia justru semakin menarik dan akan terus tumbuh di tengah kondisi fragmentasi dunia dengan ditandai tajam persaingan negara besar, pergeseran aliansi global hingga potensi konflik yang kian meluas.

Indonesia memasuki tahun 2026 disebut memiliki modal cukup, inflasi terkendali, disiplin fiskal terjaga, konsumsi domestik kuat, komposisi demografi didominasi usia produktif hingga nilai tukar relatif tangguh dibanding banyak emerging market lain.

“Indonesia memasuki tahun 2026 tidak dengan tangan kosong,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Luar Negeri, James Riady pada Kadin Friday Breakfast, pertemuan penutup tahun di Hotel Aryadutta Jakarta, Jumat.

James menjelaskan pertemuan rutin bulanan pimpinan dan anggota Kadin ini merupakan ruang diskusi jujur, penuh wawasan dan kehangatan, tempat para pemimpin bisnis memikirkan bersama tantangan yang dihadapi maupun peluang yang harus diraih bersama. “Dan yang lebih penting, Kadin memberi kita alasan kuat untuk optimistis,” ujar James.

Meskipun dunia penuh ketidakpastian, Indonesia memiliki pengusaha yang tetap membangun, perusahaan yang terus berinvestasi, inovator yang terus mencipta dan para pemimpin yang tidak mudah patah oleh berita-berita buruk.

Jika 2025 adalah tahun penyesuaian dan transisi, kata James, tahun 2026 bisa menjadi tahun antisipasi dan keberanian. “Jangan sampai kita menjadi kelompok yang terdiam oleh risiko. Kita harus menjadi komunitas yang bergerak karena peluang,” imbau Chairman Lippo Group itu.

Karena kenyataannya, setiap masa disrupsi global, Indonesia secara historis selalu muncul lebih kuat asalkan para pemimpin tetap tenang, bekerja sama dan melihat jauh ke depan. “Di tengah dunia yang tidak menentu, Indonesia justru tampil berbeda,” ucapnya.

Tantangan Global

Dunia menjelang akhir 2025 menampilkan wajah yang sulit dan tidak menentu. Menjelang tutup tahun, dunia berada dalam kondisi yang sangat rapuh. Secara geopolitik, kata James, dunia  memasuki era yang paling tidak terduga dalam beberapa dekade.

“Ada tiga indikasi yakni kompetisi negara besar semakin tajam. Aliansi global yang bergeser dan konflik yang sebelumnya regional kini berpotensi meluas,” ujarnya.

Lembaga-lembaga dunia seperti IMF, World Bank, ECB, OECD menggambarkan ekonomi global sedang melambat, terfragmentasi dan mengalami transformasi besar.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Ruang Digital Kian Brutal: Echo Chamber dan Hoaks Bikin Etika Publik Ambruk

Jakarta, Aktual.com — Ruang digital Indonesia makin panas, penuh polarisasi, dan dipenuhi arus informasi yang saling bertabrakan. Dosen Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Nurwati, menegaskan bahwa perkembangan teknologi justru melahirkan distorsi etika publik, terutama akibat menguatnya echo chamber, filter bubble, dan banjir hoaks politik.

Menurutnya, dua fenomena itu menjadi akar pecahnya rasionalitas publik. Echo chamber membuat seseorang hanya terpapar opini kelompoknya, sementara filter bubble bekerja melalui algoritma platform yang menyodorkan konten sesuai preferensi pengguna.

“Contoh saya searching tentang diabet, misalnya. Yang keluar semua tentang naik,” kata Nurwati saat webinar, Jumat (12/12/2025).

Ia menilai kondisi tersebut makin berbahaya saat dikaitkan dengan politik elektoral. Polarisasi ekstrem pada Pemilu 2019 dan 2024 menciptakan kelompok yang menutup diri dari fakta berbeda. “Cebong versus kampret” menjadi contoh nyata bagaimana ruang digital membentuk “ruang gema” yang memperkuat klaim kebenaran sepihak.

Di tengah situasi itu, hoaks politik menyebar cepat dan masif, memperkeruh perdebatan publik. Banyak hoaks menyasar isu sensitif seperti kinerja pemerintah, kesehatan, hingga isu identitas.

“Itu bisa memicu turunnya kepercayaan pada pemerintah dan institusi,” tegas Nurwati.

Masalah lain yang ia soroti adalah buruknya perlindungan data pribadi. Kasus kebocoran data BPJS Kesehatan yang diperjualbelikan secara ilegal menjadi alarm serius bahwa pengawasan di ruang digital masih rapuh. Publik akhirnya tidak hanya terpapar manipulasi informasi, tetapi juga rentan menjadi korban penyalahgunaan data.

Nurwati turut menyoroti maraknya bot dan akun anonim dalam percakapan politik. Bot mampu memproduksi konten politik secara masif, sementara akun anonim kerap digerakkan sebagai mesin propaganda.

“Itu mengacaukan diskusi publik dengan komentar yang tidak otentik,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa ruang digital kini bukan sekadar arena interaksi, tetapi juga arena perang opini. Tanpa etika, literasi, dan regulasi yang kuat, ruang digital berpotensi menjadi instrumen manipulasi politik yang merugikan publik.

(Achmad)

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Rumah Adat Toraja Usia Ratusan Tahun di Gusur, Pemerintah Hormati Proses Hukum

Rumah adat Tongkonan Ka’pun yang dieksekusi di Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan. ANTARA/ (HO-Kementerian Kebudayaan)
Rumah adat Tongkonan Ka’pun yang dieksekusi di Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan. ANTARA/ (HO-Kementerian Kebudayaan)

Jakarta, aktual.com – Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi, Kementerian Kebudayaan Restu Gunawan mengatakan bahwa pemerintah menghormati proses hukum terkait peristiwa eksekusi Tongkonan Ka’pun di Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan, yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Makale (5/12).

Restu dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat memandang peristiwa ini merupakan isu penting yang menyangkut keberlanjutan warisan budaya Toraja.

Menurutnya, eksekusi tidak hanya berdampak pada bangunan fisik, tetapi juga pada nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat adat.

“Peristiwa ini bukan sekadar sengketa lahan, tetapi juga menyangkut keberlanjutan warisan budaya Toraja yang memiliki nilai sejarah, arsitektur, dan identitas sosial masyarakatnya. Negara wajib hadir memastikan bahwa proses hukum tidak berdampak pada hilangnya nilai tradisi,” ujar Restu.

Eksekusi ini merupakan tindak lanjut dari proses sengketa lahan yang telah berlangsung sejak 1986 antara keluarga Sarra dan keluarga Roreng.

Objek sengketa lahan meliputi satu bangunan tongkonan yang sudah berusia ratusan tahun, dua bangunan tongkonan baru, enam bangunan lumbung padi, serta dua rumah semi permanen.

Pembongkaran dilakukan menggunakan excavator sesuai surat perintah pengadilan. Hasil penelusuran awal menunjukkan bahwa Tongkonan Ka’pun yang dibongkar tidak memiliki fungsi adat.

Selain itu, Tongkonan Ka’pun belum berstatus cagar budaya, meskipun pernah didata sebagai Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) tingkat kabupaten tahun 2017.

Temuan ini menjadi pengingat perlunya pemutakhiran data dan identifikasi menyeluruh terhadap pemukiman tradisional Toraja, kompleksitas kepemilikan tanah, dan pola permukiman adat yang tersebar.

Restu menilai bahwa penguatan pelindungan budaya harus mencakup aspek regulasi, kelembagaan adat, tata ruang wilayah, dan mekanisme penetapan cagar budaya.

Sebagai langkah tindak lanjut, Kementerian Kebudayaan akan memperkuat pemetaan kawasan pemukiman tradisional Toraja melalui kerja sama dengan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIX Sulawesi Selatan, pemerintah daerah, akademisi, BRIN, dan lembaga adat setempat.

Selain itu, pemerintah akan mendorong penyempurnaan kebijakan pelestarian kebudayaan di tingkat daerah guna memastikan rumah adat dan sistem budaya terlindungi dalam perencanaan pembangunan.

Kementerian Kebudayaan juga akan melakukan pemutakhiran dan sinkronisasi data potensi budaya, termasuk objek diduga cagar budaya, cagar budaya, dan objek pemajuan kebudayaan.

Pendampingan teknis bagi pemerintah daerah dalam proses penetapan cagar budaya akan menjadi prioritas, terutama untuk objek-objek budaya penting di Tana Toraja dan Toraja Utara.

Melalui dialog publik dan edukasi pelestarian budaya, pemerintah berharap dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga warisan budaya leluhur.

Restu kembali menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga keberlanjutan budaya Toraja.

“Tongkonan bukan sekadar bangunan. Ia adalah simbol garis keturunan, pusat kehidupan sosial, dan penanda identitas masyarakat Toraja. Pemerintah berkomitmen memperkuat pelindungan pemukiman adat agar kejadian serupa dapat dicegah dan nilai budaya dapat diwariskan dengan utuh,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

AHM Siapkan Generasi Mekanik Super: 1.462 Pelajar SMK Dibekali Teknologi Honda

Jakarta, Aktual.com — PT Astra Honda Motor (AHM) memperkuat komitmen dalam pengembangan sumber daya manusia vokasi dengan membekali 1.462 pelajar SMK Mitra Binaan dengan teknologi sepeda motor Honda terbaru melalui program Astra Honda Berbagi Ilmu (AHBI) 2025. Program yang memasuki tahun kedua ini digelar sejak April dan dilaksanakan di 15 SMK di Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.

Pada penutupan rangkaian AHBI di SMK Lentera Bangsa Karawang, sebanyak 91 pelajar kelas 1 hingga kelas 3 mendapatkan materi teknologi mutakhir, mulai dari sistem mesin hingga fitur digital terbaru Honda.

Para peserta mempelajari teknologi Honda RoadSync yang disematkan pada Honda PCX 160 dan Honda ADV160. Materi diberikan langsung oleh Instruktur Vocational AHM yang telah mengantongi sertifikat teknikal sepeda motor Honda.

Dalam sesi pembelajaran, siswa dikenalkan cara kerja navigasi turn-by-turn, kontrol musik, serta notifikasi pesan dan panggilan yang terintegrasi melalui Voice Control serta Multi-Function Switch. Selain itu, peserta juga mempelajari mesin Honda eSP+ 160 yang digunakan pada Vario 160, PCX 160, dan ADV160, dengan metode kombinasi teori dan praktik.

“Kegiatan Astra Honda Berbagi Ilmu sangat seru dan penuh wawasan baru. Kami mendapatkan penjelasan tentang teknologi dan fitur terbaru Honda yang mendukung pembelajaran di sekolah,” ujar Ahmad Syahrul Hamdi, siswa SMK Lentera Bangsa Karawang.

General Manager Corporate Communication AHM Ahmad Muhibbuddin menegaskan pentingnya pendidikan vokasi yang selaras dengan kebutuhan industri. “Sesuai semangat Sinergi Bagi Negeri, kami ingin lulusan SMK binaan memiliki kompetensi kuat, baik teori maupun praktik. AHBI menjadi cara kami mencetak SDM unggul yang mengikuti perkembangan teknologi sepeda motor Honda,” ujarnya.

Tahun ini, AHBI turut diperkuat Politeknik Astra yang menyediakan materi tambahan dari berbagai program studi, termasuk mesin otomotif dan manajemen informatika. Para dosen juga terlibat langsung dalam proses pengajaran.

Selain menjadi sarana transfer pengetahuan, AHBI berfungsi sebagai ruang kolaborasi antara industri, tenaga pendidik, dan siswa.
Sepanjang 2025, SMK Mitra Binaan AHM telah mencapai 715 sekolah di seluruh Indonesia, dengan 128 di antaranya memiliki Tempat Uji Kompetensi (TUK). Revitalisasi TUK diharapkan mendorong lahirnya lulusan yang kompeten dan siap bersaing di industri otomotif masa depan.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

1...484950...43,111Halaman 49 dari 43,111

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2025 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya