Jakarta, aktual.com – Isu mengenai kemungkinan Indonesia keluar dari Board of Peace (BOP) memicu perhatian berbagai kalangan. Di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks, langkah diplomatik Indonesia dinilai harus dilakukan secara hati-hati, dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap stabilitas ekonomi, fiskal, dan ketahanan pangan nasional.

Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Fraksi PKS MPR RI, Johan Rosihan, S.T., dalam keterangan tertulisnya, Rabu (25/3/2026).

Wakil Ketua Badan Penganggaran MPR RI ini juga menegaskan bahwa isu tersebut perlu disikapi secara jernih dan proporsional. Ia mengingatkan bahwa tidak semua narasi global memiliki dasar institusional yang kuat, namun tetap perlu dianalisis secara serius.

“Setiap isu yang menyangkut posisi Indonesia dalam percaturan geopolitik layak dikaji secara mendalam, karena dampaknya bisa menjangkau sektor ekonomi, sosial, hingga stabilitas nasional,” ujar Johan.

Menurutnya, dunia saat ini tengah memasuki fase baru yang ditandai dengan meningkatnya rivalitas antarkekuatan besar, fragmentasi perdagangan global, serta konflik kawasan. Kondisi ini membuat setiap keputusan diplomatik menjadi sangat sensitif dalam konteks geopolitik global.

Indonesia, lanjut Johan, berada pada posisi strategis di kawasan Indo-Pasifik dan menjadi titik persilangan berbagai kepentingan global. Oleh karena itu, setiap langkah yang diambil harus memperhitungkan konsekuensi jangka panjang.

“Indonesia tidak berada di pinggiran, tetapi di pusat dinamika global. Setiap keputusan akan berdampak pada posisi kita di mata dunia,” katanya.

Antara Tekanan Global dan Kepentingan Nasional

Pernyataan keras dari Donald Trump terkait kemungkinan konsekuensi jika Indonesia keluar dari Board of Peace (BOP) mencerminkan perubahan karakter hubungan internasional yang kian bersifat transaksional. Dalam dinamika geopolitik global saat ini, komitmen antarnegara tidak lagi semata-mata dipandang sebagai kesepakatan normatif, melainkan sebagai instrumen untuk menjaga kepentingan ekonomi dan geopolitik masing-masing pihak.

Situasi ini, kata Johan, menempatkan Indonesia pada posisi yang tidak mudah. Di satu sisi, Indonesia perlu menjaga hubungan baik dengan mitra strategis seperti Amerika Serikat yang memiliki pengaruh besar dalam sistem ekonomi global. Namun di sisi lain, Indonesia juga dituntut untuk tetap menjaga kedaulatan dalam menentukan arah kebijakan luar negeri.

“Risiko terbesar dalam kondisi ini adalah terjebak pada pilihan yang sempit antara tunduk pada tekanan global atau mengambil langkah konfrontatif tanpa perhitungan matang. Kedua opsi tersebut dinilai berpotensi merugikan kepentingan nasional, baik dalam bentuk erosi kedaulatan maupun instabilitas politik dan ekonomi,” ungkapnya.

Dalam praktiknya, Johan melihat banyak negara berkembang menghadapi dilema serupa. Mereka harus mampu menavigasi tekanan dari kekuatan besar sambil tetap mempertahankan ruang kebijakan domestik. Indonesia sendiri memiliki modal historis melalui prinsip politik luar negeri bebas aktif yang telah dirintis sejak era Soekarno.

Namun, modal tersebut hanya akan efektif jika diikuti dengan konsistensi dan ketegasan dalam menentukan prioritas. Kepentingan nasional harus menjadi kompas utama, bukan sekadar pertimbangan jangka pendek yang dipengaruhi oleh tekanan eksternal.

“Setiap keputusan terkait keikutsertaan atau penarikan diri dari suatu inisiatif global harus didasarkan pada pertanyaan mendasar apakah langkah tersebut memperkuat atau justru melemahkan posisi Indonesia dalam jangka panjang?” katanya.

Jakarta, aktual.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan wacana kerja dari rumah (work from home/WFH) bukanlah sesuatu yang baru dan akan melakukan sosialisasi kepada pemerintah daerah terkait kesiapan layanan esensial yang tetap berjalan.

Ditemui usai usai konferensi pers di Jakarta, Rabu, Mendagri Tito menyebutkan bahwa pemerintah sudah berpengalaman menerapkan skema WFH yang dilakukan saat pandemi COVID-19 dan semuanya dapat berjalan dengan lancar.

“No problem. Ya, pemda juga ada banyak pengalaman. Cuma mungkin karena daerah ini ada kepala daerah baru, nanti saya akan kasih penjelasan kepada mereka. Hal-hal yang esensial seperti angkutan, kemudian yang melayani emergensi, rumah sakit, kebersihan harus tetap jalan,” kata Mendagri.

Dia menyebutkan bahwa wacana WFH sebelumnya sudah dirapatkan bersama kementerian/lembaga terkait untuk menyampaikan masukan terkait rencana tersebut. Namun, hasil dari rapat itu akan disampaikan lebih lanjut setelah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Mendagri menyebut bahwa salah satu skema yang diajukan adalah satu hari WFH dalam satu pekan.

“Tapi hari apa yang akan diambil biar nanti yang memutuskan, nantikan hasil rapat kemarin akan dilaporkan ke Presiden,” tuturnya.

Ditanya lebih lanjut soal pilihan hari untuk melakukan WFH, Mendagri kembali menekankan bahwa pengumuman lebih lengkap terkait hal itu akan dilakukan setelah hasil rapat dilaporkan kepada Presiden.

Sebelumnya, pemerintah merencanakan kebijakan WFH diterapkan usai Lebaran sebagai langkah untuk menghemat energi di tengah kenaikan harga minyak dunia.

Dalam pernyataan pada Sabtu (21/3), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan kebijakan itu berlaku bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan diimbau pula untuk sektor swasta.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain