5 April 2026
Beranda blog Halaman 541

Zulkifli Hasan Ungkap Alasan WtE Tertinggal dari Negara Tetangga

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memimpin rapat koordinasi terbatas bidang pangan di Jakarta, Kamis (12/6/2025). Aktual/ANTARA

Jakarta, Aktual.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkapkan bahwa proyek Waste to Energy (WtE) atau teknologi pengolahan sampah menjadi energi di Indonesia telah berlangsung selama 11 tahun, namun realisasinya terkendala proses birokrasi yang panjang.

Zulkifli pun mengungkapkan, kondisi tersebut yang menjadikan selama lebih dari satu dekade, hanya sedikit proyek WfT yang berhasil dan berjalan.

“Dalam 11 tahun ini, hanya ada tiga kesepakatan yang berjalan, satu di Surabaya dan satu di Solo,” ujarnya dalam forum Waste to Energy Investment 2025 di Jakarta, Rabu (19/11/2025).

Untuk mengatasi kendala tersebut, pemerintah menerbitkan Perpres Nomor 109 Tahun 2025 yang menyederhanakan aturan pengolahan sampah menjadi energi. Beleid ini juga menetapkan tarif listrik dari sampah sebesar 20 sen per kWh sebagai insentif untuk investor.

Meski regulasi sudah dipermudah, Zulkifli menilai proses di lapangan masih berbelit-belit. Salah satu hambatan berada di tingkat daerah, di mana persetujuan tipping fee sering terpengaruh dinamika politik dan pergantian anggota DPRD.

Setelah persetujuan dari daerah diperoleh, pelaku usaha masih harus melalui proses di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian ESDM sebelum dapat bernegosiasi dengan PLN.

“Barulah setelah itu pengusaha bisa melanjutkan proyek,” kata Ketua Umum PAN.

Ia juga menyebut Indonesia tertinggal dalam pemanfaatan teknologi WtE dibandingkan negara lain seperti Malaysia, Singapura, Jepang, dan Tiongkok yang telah menerapkannya puluhan tahun lalu. Karena itu, percepatan adopsi teknologi dinilai penting untuk mengatasi masalah sampah nasional.

Kendati banyak hambatan, Zulkifli menegaskan komitmen pemerintah untuk memangkas birokrasi agar proyek WtE dapat berjalan lebih cepat dan efektif.

(Nur Aida Nasution)

 

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Generali Indonesia Salurkan Donasi Rp1,2 Miliar untuk Wujudkan Masa Depan Anak dan Keluarga Rentan

President Director and CEO Generali Indonesia, Rebecca Tan (kedua kiri) didampingi Operation Group Head, Suzwamela Zawawi (kiri) menyerahkan donasi “The Human Safety Net Indonesia” secara simbolis kepada Founder Komunitas Ibu Profesional, selaku (Yayasan Jarimatika), Septi Peni Wulandani (kedua kanan), disaksikan oleh Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah Wilayah III Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Dewa Ayu Laksmiadi Janapriati (kanan) di Jakarta, Rabu (19/11/2025). Tahun ini, Generali Indonesia berhasil mengumpulkan donasi sebesar lebih dari Rp1,2 miliar yang disalurkan secara langsung kepada mitra NGO, Komunitas Ibu Profesional (Yayasan Jarimatika). Donasi yang diperoleh melalui penggalangan dana THSN tahunan ini telah melibatkan karyawan, tenaga pemasar, mitra, dan masyarakat luas, yang ditujukan untuk mendukung pendidikan anak usia dini dan pemenuhan gizi bagi 1.000 anak serta 100 keluarga rentan di berbagai wilayah Indonesia. Aktual/TINO OKTAVIANO

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Gunung Semeru Naik Status Aktivitas Jadi Awas

Gunung Semeru erupsi dengan tinggi letusan 700 meter di atas puncak pada Senin (25/8/2025) pagi. ANTARA/HO-PVMBG
Gunung Semeru erupsi dengan tinggi letusan 700 meter di atas puncak pada Senin (25/8/2025) pagi. ANTARA/HO-PVMBG

Bandung, aktual.com – Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral meningkatkan status aktivitas Gunung Semeru di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur menjadi Level IV (Awas), terhitung mulai Rabu pukul 17.00 WIB.

Kepala Badan Geologi Muhammad Wafid dalam keterangan di Bandung Rabu (19/11), mengatakan bahwa peningkatan status itu dilakukan setelah hasil pemantauan visual dan instrumental menunjukkan aktivitas vulkanik yang masih tinggi dan tidak stabil.

“Kenaikan tingkat aktivitas Gunung Semeru dari level III (Siaga) ke Level IV (Awas) pada pukul 17.00 WIB,” kata Wafid.

Badan Geologi merekomendasikan agar masyarakat, pendaki, dan wisatawan tidak melakukan aktivitas dalam radius delapan kilometer dari kawah gunung serta sektoral barat hingga timur laut sejauh 20 kilometer dari pusat erupsi.

Selain itu, masyarakat diminta mewaspadai potensi banjir lahar apabila terjadi hujan deras, khususnya di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan, sejauh delapan kilometer dari puncak erupsi

“Di luar jarak tersebut, masyarakat tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 13 kilometer dari puncak,” katanya.

Ia juga menyarankan warga yang terdampak sebaran abu vulkanik untuk menggunakan masker atau penutup hidung dan mulut guna menghindari gangguan saluran pernapasan.

Sebelumnya, Gunung Semeru yang memiliki ketinggian 3.676 meter di atas permukaan laut (mdpl) mengalami erupsi disertai luncuran awan panas sejauh 7 kilometer dari puncak pada Rabu sore.

“Erupsi berupa awan panas masih berlangsung, jarak luncur sudah mencapai 7 km dari puncak, dan erupsi masih berlangsung saat laporan sedang dibuat,” kata Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru, Mukdas Sofian dalam laporan tertulis yang diterima di Lumajang.

Menurut dia erupsi Gunung Semeru terjadi pada pukul 16.00 WIB dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 2.000 meter di atas puncak atau 5.676 mdpl.

“Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal ke arah utara dan barat laut. Saat laporan itu dibuat, erupsi masih berlangsung,” tuturnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Eddy Soeparno: Pembiayaan Proyek WtE Ditanggung Pelaku Usaha Bukan APBN

Jakarta, Aktual.com – Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, memastikan bahwa proyek waste to energy (WtE), atau teknologi pengolahan sampah untuk mengubah limbah menjadi energi, tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pemerintah, menurutnya, telah merancang proyek tersebut dengan melibatkan pelaku usaha sebagai pihak yang menanggung biaya utama.

“Seluruh pembiayaan untuk proyek ini akan ditanggung oleh pelaku usaha yang terlibat dalam pengelolaan sampah,” ujarnya usai acara Waste to Energy Investment Forum 2025, Jakarta, Rabu (19/11/2025).

Ia mengungkapkan, lebih dari 20 investor telah menyatakan minat untuk berpartisipasi dalam proyek tersebut.

“Keuntungan ekonomi yang dihasilkan dari proyek ini, termasuk pendapatan dari penjualan energi, akan sangat mendukung perekonomian negara,” kata politikus PAN ini.

Saat ini, pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan percepatan pembangunan WtE melalui Perpres Nomor 109 Tahun 2025.

“Perpres 109/2025 memberikan kepastian hukum dan akan mempercepat implementasi proyek ini di tujuh wilayah prioritas,” tambah Eddy.

Tujuh wilayah prioritas tersebut meliputi daerah yang memiliki beban sampah besar, seperti Bogor dan Tangerang. Eddy menjelaskan bahwa pemerintah bergerak cepat dengan koordinasi yang baik antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan berbagai pihak terkait.

Ia berharap pada 2028 Indonesia mampu mengelola sedikitnya 50 persen dari total sampah nasional. “Teknologi WtE akan membantu mengurangi dampak negatif sampah serta memberikan solusi jangka panjang bagi permasalahan ini,” ujarnya.

(Nur Aida Nasution)

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Menko Airlangga Pastikan Pembangunan IKN Tetap Berjalan Sesuai Rencana Meski MK Batalkan HGU

Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan keterangan terkait Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/12/2024). (ANTARA/Rangga Pandu Asmara Jingga)

Yogyakarta, aktual.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tetap berjalan sesuai rencana meski Mahkamah Konstitusi membatalkan skema hak guna usaha (HGU) jangka panjang.

“Kalau IKN tetap berjalan sesuai dengan perencanaan,” ujar Airlangga di Kampus Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM) Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu (19/11).

Menanggapi potensi dampak putusan tersebut, Airlangga mengatakan pemerintah akan menelaahnya. “Nanti kita lihat dulu,” kata dia.

Saat ditanya mengenai minat investor terhadap IKN pasca putusan MK, Airlangga menyatakan pemerintah tetap mendorong arus investasi sebagai bagian dari kelanjutan pembangunan kawasan tersebut.

Menurut dia, penarikan investasi tetap menjadi fokus pemerintah karena berkaitan dengan penciptaan lapangan kerja sekaligus penguatan hilirisasi.

“Indonesia kan terbuka dalam investasi jadi investasi terus kita tarik karena investasi kan menciptakan lapangan kerja dan dalam ekosistem hilirisasi itu juga menghasilkan devisa,” ujar dia.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan skema dua siklus pemberian hak atas tanah di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang sebelumnya memungkinkan jangka waktu penggunaan lahan mencapai 190 tahun untuk HGU serta 160 tahun untuk HGB dan hak pakai.

Putusan tersebut mengabulkan sebagian permohonan perkara Nomor 185/PUU-XXII/2024 yang diajukan Stepanus Febyan Babaro dan Ronggo Warsito, yang menguji konstitusionalitas Pasal 16A ayat (1), (2), dan (3) dalam UU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas UU IKN.

MK menyatakan pengaturan dua siklus jangka waktu HGU, HGB, dan hak pakai tidak sejalan dengan prinsip penguasaan negara atas tanah sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dengan putusan ini, pengaturan hak atas tanah di IKN harus kembali mengikuti ketentuan nasional dengan mekanisme evaluasi yang jelas dan terukur.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Pemkot Tangerang Selatan Terapkan Insinerator untuk Atasi Sampah Menggunung

Jakarta, Aktual.com – Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) mulai menerapkan teknologi insinerator untuk mengatasi volume sampah yang terus meningkat di wilayah tersebut. Teknologi ini diharapkan mampu mengurangi penumpukan sampah sekaligus menghasilkan energi listrik.

Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie, mengatakan bahwa pengelolaan sampah di kotanya menghadapi tantangan berat akibat kapasitas tempat pembuangan akhir (TPA) yang telah mencapai batas maksimum.

“Kapasitas TPA yang sudah overkapasitas menjadi salah satu alasan kami memilih teknologi insinerator,” ujarnya di Menara Bank Mega, Jakarta, Rabu (19/11/2025).

Selain penggunaan teknologi, Pemkot Tangsel juga meminta peran lebih besar dari masyarakat dalam memilah sampah dari rumah. Benyamin menyebut sampah yang masih memiliki nilai guna, seperti barang bekas, dapat dijual atau disumbangkan untuk menambah manfaat.

Untuk mendukung upaya tersebut, Pemkot Tangsel menambah 27 unit truk pengangkut sampah. Armada baru ini diharapkan memperlancar proses pengangkutan dari pemukiman ke fasilitas pengelolaan sampah. “Kami ingin rantai pengelolaan sampah berjalan lebih efisien,” kata Benyamin.

Implementasi teknologi insinerator juga diharapkan memberi dampak ekonomi sekaligus mendorong kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. “Semua pihak harus terlibat agar solusi ini berjalan maksimal,” tegasnya.

Di tingkat pusat, pemerintah mendorong percepatan pengelolaan sampah melalui Perpres 109/2025. Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara KLHK, Edward Nixon Pakpahan, mengatakan bahwa regulasi tersebut memberikan instrumen yang lebih jelas bagi pembangunan fasilitas pengolahan sampah berbasis energi.

Menurut Edward, Perpres ini memperjelas kerangka investasi dan mekanisme pengelolaan sampah yang sebelumnya belum terdefinisi secara rinci. “Perpres 109 akan memperjelas hal-hal yang sebelumnya kurang jelas terkait investasi dan pengelolaan sampah,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ini bergantung pada konsistensi dan komitmen seluruh pihak. Beberapa perusahaan asing, termasuk dari China dan Jepang, telah menyatakan minat berinvestasi dalam fasilitas WtE. Meski demikian, Edward menegaskan bahwa prioritas utama adalah manfaat jangka panjang bagi lingkungan.

(Nur Aida Nasution)

 

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Berita Lain