2 April 2026
Beranda blog Halaman 6

Penghematan Energi Nasional, Menaker Imbau Karyawan Swasta Terapkan WFH Sehari Sepekan

Jakarta, Aktual.com – Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, mengimbau perusahaan swasta, BUMN, dan BUMD untuk menerapkan kebijakan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan sebagai bagian dari upaya penghematan energi nasional.

Imbauan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor M/6/HK.04/III/2026 yang merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto terkait efisiensi pemanfaatan energi di lingkungan kerja.

“Para pimpinan perusahaan swasta, BUMN, dan BUMD diimbau untuk menerapkan work from home bagi pekerja atau buruh selama satu hari kerja dalam satu minggu,” ujar Yassierli dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (1/4/2026).

Menurutnya, kebijakan ini memperluas penerapan WFH yang sebelumnya diberlakukan bagi aparatur sipil negara (ASN) agar juga diikuti sektor non-pemerintah.

Yassierli menegaskan bahwa penerapan WFH harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing perusahaan. Pengaturan teknis, termasuk waktu pelaksanaan, diserahkan kepada kebijakan internal perusahaan.

Ia juga memastikan bahwa hak pekerja tetap terpenuhi selama pelaksanaan WFH. “Pelaksanaan WFH tidak mengurangi cuti tahunan. Pekerja atau buruh tetap menjalankan tugas dan kewajibannya,” ujarnya.

Selain itu, perusahaan diminta menjaga kinerja dan kualitas layanan kepada masyarakat. Produktivitas pekerja diharapkan tetap optimal meskipun sebagian aktivitas dilakukan dari rumah.

Dalam implementasinya, pemerintah memberikan pengecualian bagi sektor yang membutuhkan kehadiran fisik, seperti kesehatan, energi, infrastruktur, ritel, industri, transportasi, jasa, dan keuangan.

Di sisi lain, Kementerian Ketenagakerjaan juga mendorong penerapan program optimasi energi di tempat kerja, termasuk penggunaan teknologi hemat energi, penguatan budaya hemat listrik, serta pengendalian konsumsi energi secara terukur.

Pelaksanaan kebijakan ini melibatkan pekerja dan serikat buruh agar berjalan efektif.

“Teknis pelaksanaan WFH diatur oleh masing-masing perusahaan,” tegas Yassierli.

(Nur Aida Nasution)

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Delegasi Indonesia Minta PBB Bongkar Fakta Gugurnya 3 Prajurit TNI

Wakil Tetap Indonesia untuk PBB Duta Besar Umar Hadi. Aktual/Tangkapan layar webtv.un.org

Jakarta, aktual,com – Pemerintah Indonesia melalui Wakil Tetap RI untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Umar Hadi, mengecam keras insiden penyerangan di Lebanon yang menewaskan tiga prajurit TNI. Pernyataan itu disampaikan dalam sidang Darurat Dewan Keamanan PBB (DK PBB) mengenai situasi di Lebanon, Selasa (31/3/2026).

Umar menegaskan tuntutan agar PBB melakukan penyelidikan langsung atas peristiwa tersebut dan tidak sekadar menerima penjelasan dari pihak lain. “Biar saya perjelas, kami menuntut penyelidikan langsung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, bukan sekadar alasan-alasan dari Israel,” ujar Umar dalam sidang.

Menurut Umar, eskalasi kekerasan berakar dari serangan militer Israel yang berulang kali melanggar kedaulatan Lebanon dan menargetkan wilayah-wilayah di sana. Dia menyebut serangan itu sebagai ancaman langsung terhadap perdamaian dunia dan berpotensi merupakan pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional. Keprihatinan bertambah karena korban termasuk personel pemelihara perdamaian Indonesia dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL).

Tiga tuntutan utama Dalam sidang, Wakil Tetap RI menyampaikan tiga tuntutan utama kepada PBB terkait gugurnya prajurit TNI:

  • Percepatan pemulangan jenazah tiga personel secara aman dan bermartabat.
  • Pemberian perawatan medis terbaik bagi lima prajurit yang terluka.
  • Jaminan dari semua pihak yang terlibat, termasuk Israel, untuk mematuhi hukum internasional dan menghentikan tindakan agresif yang membahayakan personel serta aset PBB.

Umar juga mendesak Dewan Keamanan PBB dan Sekretaris Jenderal PBB untuk segera menerapkan langkah darurat guna memastikan perlindungan penuh bagi personel UNIFIL, termasuk peninjauan protokol keamanan dan rencana evakuasi bila situasi memburuk.

Kronologi singkat Total tiga prajurit dinyatakan gugur dalam eskalasi konflik bersenjata di Lebanon pada 29–30 Maret 2026. Rinciannya:

  • Praka Farizal Rhomadhon gugur pada Minggu (29/3/2026) saat bertugas di Lebanon Selatan. Insiden terjadi akibat tembakan artileri tidak langsung di sekitar posisi kontingen Indonesia dekat Adchit Al Qusayr.
  • Pada Senin (30/3/2026), dua prajurit lainnya—Kapten Inf Zulmi Aditya Iskandar dan Sertu Muhammad Nur Ichwan—gugur setelah sebuah ledakan menghantam konvoi logistik UNIFIL.

Tindak lanjut pemerintah Pemerintah Indonesia menyatakan akan terus mendorong mekanisme internasional untuk mengusut tuntas kejadian ini dan menuntut akuntabilitas guna mencegah terulangnya serangan terhadap personel perdamaian. Kementerian Luar Negeri dan TNI saat ini masih melakukan koordinasi terkait proses pemulangan jenazah serta penanganan korban luka.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Okt

KPK Geledah Rumah Anggota DPRD Jawa Barat Ono Surono Terkait Kasus OTT Bekasi

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono. ANTARA/HO-DPRD Jabar
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono. ANTARA/HO-DPRD Jabar

Jakarta, Aktual.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah anggota DPRD Jawa Barat, Ono Surono, yang juga politikus PDIP dalam rangka pengembangan kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait praktik suap ijon proyek di Kabupaten Bekasi. Penggeledahan berlangsung pada Rabu (1/4/2026) di wilayah Kota Bandung.

Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa langkah ini bertujuan untuk mencari bukti tambahan guna memperkuat penyidikan yang tengah berjalan.

“Hari ini penyidik melakukan penggeledahan di rumah saudara ONS yang merupakan anggota DPRD Jawa Barat,” ujar Budi.

Proses penggeledahan masih berlangsung, dan tim KPK berencana mengumumkan hasil barang bukti yang diamankan setelah kegiatan selesai.

Sebelumnya, Ono Surono telah diperiksa sebagai saksi terkait dugaan penerimaan uang dari salah satu tersangka, SRJ. Penerimaan uang itu diduga terkait praktik suap proyek di Kabupaten Bekasi.

Perkara ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang mengungkap dugaan pemberian uang oleh SRJ kepada ADK. Penyidik menelusuri aliran dana tersebut ke sejumlah pihak, termasuk di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Budi menegaskan bahwa KPK menelusuri tidak hanya jumlah uang yang diduga diberikan, tetapi juga tujuan di balik pemberian tersebut. “Yang lebih penting substansinya, mengapa, untuk apa saudara SRJ ini memberikan sejumlah uang kepada ONS,” ujarnya.

Dalam penggeledahan, pihak terkait dari Ono Surono turut menyaksikan kegiatan untuk memastikan semua barang bukti tercatat secara transparan.

KPK juga membuka kemungkinan pemanggilan kembali pihak-pihak yang diduga mengetahui perkara ini, termasuk anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Nyumarno.

“Penggeledahan ini bagian dari upaya penyidik mengonfirmasi berbagai keterangan yang telah diperoleh sebelumnya. Kami akan menyampaikan perkembangan lanjutan, termasuk hasil penggeledahan dan agenda pemanggilan saksi berikutnya,” kata Budi.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

BPS Catat Harga Emas Turun Setelah Inflasi 30 Bulan Berturut-turut

Pedagang menata emas perhiasan di salah satu pusat penjualan Toko Emas Murni Kota Meulaboh, Aceh Barat, Aceh, Sabtu (27/9/2025). Harga emas perhiasan sejak sepekan terakhir di Aceh mengalami kenaikan yang terdiri emas murni 23 karat naik dari Rp6,3 juta per mayam atau 3,3 gram menjadi Rp 6,6 juta per mayam, emas london 22 karat naik dari Rp6,1 juta per mayam menjadi Rp6,3 juta per mayam belum termasuk ongkos pembuatan, kenaikan harga emas tersebut dipicu kondisi ekonomi global yang tidak stabil dan penguatan harga emas dunia. ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas/nz
Pedagang menata emas perhiasan di salah satu pusat penjualan Toko Emas Murni Kota Meulaboh, Aceh Barat, Aceh, Sabtu (27/9/2025). Harga emas perhiasan sejak sepekan terakhir di Aceh mengalami kenaikan yang terdiri emas murni 23 karat naik dari Rp6,3 juta per mayam atau 3,3 gram menjadi Rp 6,6 juta per mayam, emas london 22 karat naik dari Rp6,1 juta per mayam menjadi Rp6,3 juta per mayam belum termasuk ongkos pembuatan, kenaikan harga emas tersebut dipicu kondisi ekonomi global yang tidak stabil dan penguatan harga emas dunia. ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas/nz

Jakarta, Aktual.com – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat emas perhiasan mengalami deflasi sebesar 1,17 persen secara bulanan pada Maret 2026. Penurunan ini menjadi yang pertama setelah komoditas tersebut mencatat inflasi selama 30 bulan berturut-turut.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, mengatakan emas perhiasan menjadi salah satu komoditas yang memberikan andil deflasi pada periode tersebut.

“Selama 30 bulan berturut-turut mengalami inflasi, baru saat ini komoditas emas perhiasan mengalami deflasi,” ujarnya dalam konferensi pers di Kantor BPS, Jakarta, Rabu (1/4/2026).

Secara umum, inflasi bulanan pada Maret 2026 tercatat sebesar 0,41 persen, melambat dibandingkan Februari yang mencapai 0,68 persen. Meski demikian, Indeks Harga Konsumen (IHK) tetap meningkat dari 110,57 menjadi 110,95.

Berdasarkan data BPS, emas perhiasan menyumbang deflasi sebesar 0,03 persen terhadap inflasi umum. Komoditas ini juga menjadi penyumbang deflasi terdalam dalam kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan kontribusi sebesar 0,37 persen.

Kelompok tersebut secara keseluruhan mengalami deflasi sebesar 0,21 persen dengan andil 0,01 persen terhadap inflasi bulanan, sekaligus menjadi capaian terendah dalam empat tahun terakhir.

Di sisi lain, tekanan inflasi pada Maret 2026 terutama berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mencatat inflasi sebesar 1,07 persen dengan andil 0,32 persen terhadap inflasi bulanan.

Ateng merinci, komoditas yang dominan mendorong inflasi di antaranya ikan segar, daging ayam ras, beras, telur ayam ras, cabai rawit, minyak goreng, serta daging sapi.

Sementara itu, tarif angkutan udara bersama emas perhiasan tercatat sebagai komoditas yang menahan inflasi, dengan masing-masing memberikan andil deflasi sebesar 0,03 persen.

Dalam kelompok transportasi, BPS mencatat inflasi sebesar 0,41 persen pada Maret 2026 setelah sebelumnya mengalami deflasi pada Februari. Tarif angkutan antarkota dan bensin menjadi pendorong utama inflasi transportasi pada periode Lebaran tahun ini.

Namun demikian, sejumlah komoditas transportasi justru mengalami penurunan harga seiring kebijakan stimulus pemerintah.

“Deflasi ini terjadi seiring penerapan stimulus ekonomi berupa diskon tarif transportasi pada masa Lebaran Idul Fitri 2026,” kata Ateng.

(Nur Aida Nasution)

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Pemerintah Terapkan Batas Pembelian BBM Bersubsidi 50 Liter per Kendaraan per Hari

Jakarta, Aktual.com – Pemerintah menetapkan pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi maksimal 50 liter per kendaraan per hari sebagai respons atas meningkatnya tekanan krisis energi global.

Kebijakan ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang menegaskan bahwa pengaturan distribusi dilakukan melalui sistem barcode MyPertamina.

“Distribusi BBM akan diatur dengan penggunaan barcode MyPertamina, dengan batas wajar 50 liter per kendaraan dan tidak berlaku untuk kendaraan umum,” ujar Airlangga dalam konferensi pers.

Ia menjelaskan, langkah tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara pengendalian konsumsi energi dan keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat.

Menurut Airlangga, kondisi perekonomian nasional saat ini masih stabil dan ditopang oleh fundamental yang kuat, termasuk dari sisi ketersediaan energi.

Selain pembatasan BBM, pemerintah juga mendorong langkah efisiensi energi melalui penyesuaian pola kerja dan mobilitas. Salah satunya dengan menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) satu hari dalam sepekan, serta pengurangan penggunaan kendaraan dan perjalanan dinas.

“Potensi penghematan ke APBN mencapai Rp6,2 triliun dari kompensasi BBM, sementara total pengeluaran masyarakat untuk BBM dapat dihemat hingga Rp59 triliun,” kata Airlangga.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memastikan pasokan energi nasional tetap dalam kondisi aman di tengah ketidakpastian global.

Ia menyebut cadangan BBM, gas, hingga LPG saat ini berada di atas standar minimum nasional, sehingga masih cukup untuk memenuhi kebutuhan domestik.

“Cadangan kita aman. Tapi kita tetap antisipasi dengan mencari sumber energi alternatif dari luar kawasan konflik,” ujar Bahlil.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan BBM secara bijak, sejalan dengan kebijakan pembatasan yang diterapkan pemerintah.

“Kalau mobil sudah diisi 50 liter, itu pada umumnya sudah penuh. Untuk penggunaan yang tidak terlalu penting, kami mohon bisa disesuaikan,” katanya.

Lebih lanjut, Bahlil menegaskan bahwa kebijakan pembatasan tidak berlaku bagi kendaraan umum dan angkutan logistik. Pemerintah tetap memberikan kelonggaran agar distribusi barang dan jasa tidak terganggu.

Terkait harga, pemerintah memastikan belum ada penyesuaian baik untuk BBM subsidi maupun non-subsidi hingga saat ini. Evaluasi akan terus dilakukan mengikuti perkembangan harga minyak dunia.

(Nur Aida Nasution)

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

PBB Tolak Hukuman Mati, Desak Israel Cabut UU untuk Teroris

PBB/New York, aktual.com – PBB menentang hukuman mati dan meminta Israel mencabut serta tidak menerapkannya, kata juru bicara PBB Stéphane Dujarric pada Selasa (31/3).

Sebelumnya, Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir mengatakan parlemen Israel telah mengesahkan undang-undang hukuman mati bagi teroris.

“Posisi [Sekretaris Jenderal Antonio Guterres] sangat jelas. Kami menentang hukuman mati dalam segala bentuknya. Kami meminta pemerintah Israel mencabutnya dan tidak menerapkannya,” kata Dujarric dalam konferensi pers.

Sebelumnya, media Israel melaporkan rancangan undang-undang tersebut akan diterapkan kepada mereka yang dihukum karena pembunuhan bermotif nasionalisme atau rasisme.

Kebijakan itu menuai kritik karena berpotensi diterapkan secara diskriminatif, dengan kemungkinan hanya menargetkan warga Palestina dan bukan pelaku Yahudi dalam kasus serupa.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Berita Lain