19 April 2026
Beranda blog Halaman 647

Tokoh Intelijen Sekaligus Pendiri PKS, Soeripto, Meninggal Dunia di Usia 89 Tahun

Soeripto JS* (Soeripto Centre) memberikan paparan dalam diskusi perayaan HUT Indemo ke 17 tahun dan 43 Tahun Peristiwa 15 Januari 1974 di hotel Bidakara, Jakarta, Minggu (15/1/2017). Soeripto JS* (Soeripto Centre) mengambil tema "Arah Perubahan Dunia (Nasionalis Populis dari Sudut Pandang GeoPOlitik & GeoStrategi). Aktual/HO

Jakarta, aktual.com – Kabar duka datang dari keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Salah satu pendiri PKS, Soeripto, meninggal dunia pada Kamis (6/11/2025) di usia 89 tahun.

Presiden PKS, Al Muzammil Yusuf, menyampaikan kabar duka tersebut kepada wartawan. Soeripto menghembuskan napas terakhirnya pada pukul 12.45 WIB.

“Dimakamkan di San Diego Hills, berangkat jam 15.00 dari Tampak Siring No 24, Cipete Selatan,” ujar Muzammil, Kamis (6/11/2025).

Jenazah Soeripto dimakamkan di San Diego Hills, Cipete, Jakarta Selatan, sekitar pukul 15.00 WIB. Sejumlah tokoh dan kader PKS turut menyampaikan duka cita mendalam atas kepergian almarhum.

Sementara itu, mantan Menteri BUMN Said Didu juga mengenang sosok Soeripto sebagai tokoh yang berkomitmen tinggi dalam perjuangan dan pengabdian untuk bangsa.

“Almarhum salah satu pendiri PKS, aktivis, dan salah satu tokoh intelijen. Kami selalu bersama berjuang terkait kasus PIK-2 dan kasus-kasus lain. Selamat jalan Pak Ripto,” tulis Said melalui akun X pribadinya, Kamis (6/11/2025).

Dikenal sebagai aktivis sekaligus tokoh intelijen senior, Soeripto semasa hidupnya aktif di berbagai kegiatan sosial dan politik. Kepergiannya menjadi kehilangan besar bagi keluarga, kolega, dan masyarakat yang mengenalnya sebagai sosok sederhana, disiplin, dan berintegritas tinggi.

Kasus OS Chrome Kemendikbudristek, Kejagung Periksa Dirut Bismacindo

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna. Foto: Muhammad Hamidan/Aktual.com

Jakarta, Aktual.com – Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa Direktur Utama PT Bismacindo Perkasa, berinisial BPS, pada Rabu (5/11/2025). Pemeriksaan terkait penyidikan kasus dugaan korupsi Program Digitalisasi Pendidikan Kemendikbudristek periode 2019-2022 yang menjerat Nadiem Makarim.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, menjelaskan pemeriksaan terhadap BPS bertujuan memperkuat pembuktian, dan pelengkapan berkas.

“Pemeriksaan saksi untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara terkait,” ujar Anang dalam keterangan di Jakarta, Kamis (6/11/2025).

Kejagung memeriksa BPS terkait perkara dengan tersangka Mulyatsyah (MUL), mantan Direktur Sekolah Menengah Pertama Kemendikbudristek tahun 2020-2021.

Penyidik menduga MUL mengarahkan pengadaan teknologi informasi agar menggunakan operating system (OS) Chrome, meski hasil uji coba sebelumnya menunjukkan sistem itu kurang efektif.

Menurut Kejagung, MUL tidak bertindak sendiri dalam praktik pengadaan tersebut. “Selain MUL, penyidik telah menetapkan tiga tersangka lain, yakni SW, JT, dan IBAM,” kata Anang. Mereka menjadi tersangka karena bersekongkol mengatur spesifikasi teknis dan penunjukan penyedia proyek.

Pemeriksaan terhadap BPS menjadi langkah lanjutan penyidik untuk menelusuri keterlibatan pihak swasta. PT Bismacindo Perkasa merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengadaan perangkat teknologi informasi dan peralatan kantor modern.

Kejagung menegaskan, pihaknya terus mengembangkan penyidikan, termasuk memeriksa hubungan antarpenyedia dan pejabat kementerian.

“Semua langkah penyidikan secara hati-hati untuk memastikan siapa saja yang terlibat dalam pengadaan tersebut,” tutup Anang.

Laporan: Muhammad Hamidan

Artikel ini ditulis oleh:

Eroby Jawi Fahmi

Hindari Monopoli, KPPU Desak Evaluasi Tata Kelola SPBU

Ketua KPPU RI Muhammad Fanshrullah Asa. Foto: Taufik Akbar Harefa/Aktual.com

Jakarta, Aktual.com — Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Muhammad Fanshrullah Asa, meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap kebijakan pengelolaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Menurutnya, perlu ada tata ulang pengelolaan SPBU agar tidak menimbulkan ketimpangan dan potensi praktik monopoli, dan tetap menjaga persaingan usaha yang sehat.

“KPPU sudah buat surat resmi kepada pemangku kepentingan, dan dengan tembusan kepada presiden. Intinya, kita sudah kasih masukan supaya setiap kebijakan itu ada evaluasi,” ujar Fanshrullah Asa di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (6/11/2025).

Fanshrullah menjelaskan, langkah ini sejalan dengan upaya penguatan kelembagaan KPPU agar lembaganya semakin efektif dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pencegahan praktik monopoli.

Penertiban Barang Bekas Impor

Selain soal SPBU, KPPU juga menyoroti maraknya penjualan barang bekas impor (thrifting) seperti di Pasar Senen, Jakarta. Fanshrullah menegaskan, praktik tersebut bisa merusak usaha dalam negeri, terutama sektor UMKM.

“Kasihan, kalau begini nunggu saja, lambat-lambat akan hancur ini UMKM kita,” katanya.

Fanshrullah menambahkan, KPPU mendukung langkah pemerintah, termasuk Menteri Purbaya dan Dirjen Bea Cukai, yang tengah menertibkan peredaran barang bekas impor.

“Jadi barang-barang yang bekas yang masuk ke Indonesia ini merusak juga perusahaan-perusahaan yang sehat di Indonesia. Jadi kita dukung ini,” ujarnya.

Namun, ia berpesan agar langkah lintas kementerian berkolaborasi dan melibatkan KPPU sebagai lembaga yang berwenang dalam menjaga persaingan usaha.

“Nggak bisa kalau nggak melibatkan KPPU yang sehat,” ucapnya.

Fanshrullah juga menegaskan KPPU akan terus mengawasi kemitraan antara pengusaha besar dan kecil agar berjalan berdasarkan perjanjian yang adil.

“Kalau ada pengusaha kecil sama pengusaha besar bermitra dalam konsep waralaba atau apa pun, itu mesti basisnya perjanjian. Nah, kalau tidak sesuai dengan perjanjiannya, KPPU bisa memanggil. Ada proses, mulai dari mediasi, peringatan, sampai memberi denda,” jelasnya.

Laporan: Taufik Akbar Harefa

Artikel ini ditulis oleh:

Eroby Jawi Fahmi

DPR Masih Serap Aspirasi Publik terkait RUU Perampasan Aset

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani. Aktual/DOK DPR RI

Jakarta, Aktual.com — Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan perkembangan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025.

Ia menegaskan, DPR masih membuka ruang bagi masukan publik agar regulasi tersebut tidak tumpang tindih dengan undang-undang lainnya.

“RUU itu masih kita terima masukan-masukan dari berbagai pihak. Kita ingin memastikan partisipasi publik berjalan dengan baik dan tidak tumpang tindih dengan regulasi lain,” kata Puan di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (6/11/2025).

Menurut Puan, pembahasan RUU Perampasan Aset akan dilanjutkan setelah proses pengumpulan masukan selesai. DPR, kata dia, ingin memastikan RUU tersebut memiliki landasan hukum yang kuat dan tidak menimbulkan persoalan baru dalam penegakan hukum di Indonesia.

Sementara terkait pengurangan jumlah kunjungan kerja masa reses, Puan menyampaikan, akan membahasnya bersama pimpinan Dewan lain. MKD DPR sebelumnya memutuskan adanya pembatasan masa reses anggota DPR yang kini hanya 22 titik.

Menurutnya, pembatasan tersebut akan berdampak langsung pada penyesuaian anggaran kegiatan reses. “Karena titiknya berkurang, ya harusnya akan ada pengurangan anggaran. Makanya konsekuensi dari keputusan tersebut akan saya diskusikan dulu dengan pimpinan yang lain,” ujarnya.

Laporan: Taufik Akbar Harefa

Artikel ini ditulis oleh:

Eroby Jawi Fahmi

Pabrik Lotte di Cilegon Diresmikan, Karyawan: Kami Makin Semangat Dorong Hilirisasi!

Presiden Prabowo Subianto meresmikan pabrik Lotte Chemical Indonesia (LCI) di Kota Cilegon, Provinsi Banten, pada Kamis, 6 November 2025. Aktual/BPMI Setpres

Cilegon, aktual.com – Presiden Prabowo Subianto hari ini meresmikan Lotte Chemical Indonesia New Ethylene Project (LINE Project) di Cilegon, Banten. Para karyawan Lotte Chemical Indonesia berharap peresmian ini menjadi babak baru dalam memperkuat agenda hilirisasi dan penguatan rantai pasok industri dalam negeri.

“Kami berharap semangat yang diberikan Bapak Presiden hari ini bisa memacu perkembangan industri lain, khususnya di sektor petrokimia, baik di hulu maupun hilir,” ujar salah satu karyawati Lotte Chemical Indonesia, Elisabeth Saragionova, Kamis (6/11).

Ia menilai kehadiran pabrik ini sejalan dengan visi pemerintahan Presiden Prabowo dalam memperkuat hilirisasi industri nasional.
“Dengan adanya Lotte Chemical Indonesia, kami semakin terdorong oleh semangat pemerintah, terutama Bapak Presiden dan jajarannya, dalam menjalankan agenda hilirisasi khususnya di industri petrokimia,” ungkapnya.

Menurut Elisabeth, keberadaan fasilitas industri ini diharapkan membawa banyak manfaat bagi peningkatan daya saing sektor petrokimia Indonesia di kancah global. “Ke depannya, kami optimistis akan ada lebih banyak manfaat dan dukungan bagi industri ini agar bisa semakin maju dan mendunia,” jelasnya.

Elisabeth juga menceritakan perjalanannya bekerja di kompleks industri tersebut sejak masa pembangunan. “Saya sudah bergabung di Lotte Chemical Indonesia selama dua tahun, sejak masa konstruksi,” tuturnya.

“Di sini kami direkrut sekitar 800 orang dengan berbagai latar belakang, bersama para insinyur dan tenaga ahli lainnya,” tambahnya.

Selain berkontribusi secara teknis dan industri, Elisabeth menilai Lotte Chemical Indonesia juga menjadi ruang pertemuan budaya antara pekerja Indonesia dan Korea Selatan.

“Di sini kami belajar banyak tentang budaya kerja, kolaborasi antara Indonesia dan Korea. Semangatnya sama, untuk bekerja keras dan memajukan perekonomian melalui industri petrokimia,” pungkasnya.

Optimalkan Pungutan Pajak PHR, Ketua DPRD Klungkung Dorong Pemungutan Jemput Bola

Ketua DPRD Klungkung AA Gde Anom. Aktual/HO

Jakarta, aktual.com – Masih adanya pengusaha hotel dan restaurant yang belum melunasi pajak mendapat perhatian dari Ketua DPRD Klungkung AA Gde Anom. Politikus PDIP itu menegaskan pentingnya optimalisasi pungutan Pajak Hotel dan Restoran (PHR), khususnya di wilayah Nusa Penida.

Untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor tersebut, pihaknya mendorong Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) untuk lebih gencar melakukan pemungutan.

“Masih cukup banyak hotel dan restoran di Nusa Penida yang belum melunasi PHR. Karena itu, petugas dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) harus aktif jemput bola agar pungutan pajak lebih maksimal,” ujar Gde Anom, dalam keterangan tertulisnya Kamis (6/11).

Untuk mendukung langkah tersebut, DPRD Klungkung menambah anggaran sebesar Rp 200 juta bagi BPKAD. Dana tambahan ini akan digunakan untuk biaya operasional petugas di lapangan, agar dapat lebih optimal melakukan penagihan secara langsung kepada wajib pajak.

“Dengan petugas yang turun langsung jemput bola terkait PHR ini, imbasnya tentu akan berdampak positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tegasnya.

Langkah ini diharapkan mampu memperkuat kinerja pemerintah daerah dalam menggali potensi pajak serta memastikan kontribusi sektor pariwisata berjalan optimal bagi pembangunan Kabupaten Klungkung.

Sebagai informasi, target PHR Kabupaten Klungkung tahun 2025 mencapai Rp100,2 miliar, sementara realisasi tahun 2024 tercatat sekitar Rp94,6 miliar lebih.

Berita Lain