Artikel ini ditulis oleh:
Tino Oktaviano
Jakarta, aktual.com – Daging olahan, minuman manis, makanan olahan dan makanan yang mengandung asam lemak trans kerap menjadi pilihan menu untuk bersantap, namun rupanya makanan tersebut bisa menghadirkan ancaman penyakit.
Dikutip dari Health pada Sabtu (19/7), makalah yang diterbitkan Nature Medicine mengemukakan bahwa sepotong daging asap, sekaleng soda per hari bisa meningkatkan risiko terkena diabetes tipe 2, kanker usus besar, atau penyakit jantung iskemik.
Penelitian mengungkap bahwa mengonsumsi daging olahan sedikitnya 0,6 gram hingga 57 gram atau sekitar lima potong daging asap (bacon) sehari dikaitkan dengan risiko diabetes tipe 2 dan kanker kolorektal sebesar 11 persen dan 7 persen lebih tinggi dari penyebab lainnya.
Kemudian mengonsumsi satu hot dog berkaitan dengan risiko diabetes tipe 2 sebesar 30 persen lebih tinggi dan kanker usus besar sebesar 26 persen.
Sementara meneguk 1,5 gram dan 390 gram minuman manis atau 12 ons soda berkaitan dengan risiko diabetes tipe 2 sebesar 8 persen lebih tinggi dan meningkatnya penyakit jantung iskemik.
Lemak trans yang terdiri dari 0,25 hingga 2,5 persen kalori hari dikaitkan dengan risiko penyakit jantung iskemik sebesar 3 persen lebih tinggi.
Para ilmuwan memiliki teori bahwa makanan olahan memiliki kaitan erat sebagai penyebab peradangan dan stres oksidatif yang berkontribusi pada diabetes dan penyakit jantung, Ini belum termasuk faktor lan seperti makanan olahan lain yang tinggi natrium dan tinggi lemak jenuh. Jenis makanan ini merupakan salah satu penyebab terbentuknya senyawa bersifat karsinogenik dan merusak DNA.
Sementara itu minuman manis bisa menyebabkan obesitas atau kelebihan berat badan yang menjadi faktor utama penyakit jantung.
Asam lemak trans yang ada pada makanan kemasan seperti biskuit, pizza beku dan kerupuk mampu meningkatkan kadar LDL atau kolesterol jahat dan menurunkan kolesterol baik atau HDL.
Para ahli pun menyarankan untuk membatasi konsumsi hanya sekali atau dua kali sebulan menjadi pilihan yang bijak demi kesehatan.
Serta memilih buah-buahan, sayur-mayur, biji-bijian utuh, unggas, ikan dan kacang sebagai prioritas asupan utama sehari-hari.
Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain
Di negeri yang katanya sudah meninggalkan budaya feodal, kekuasaan masih saja gemar menghidangkan kursi empuk sebagai suguhan untuk kroni. Belum genap setahun Prabowo menjabat sebagai Presiden, aroma lama yang seharusnya sudah usang kembali semerbak dari tubuh BUMN, praktik rangkap jabatan, politik balas budi, dan komisaris dadakan yang datang dari istana.
Transparansi Internasional Indonesia (TI Indonesia) menyebutkan, komposisi komisaris di perusahaan milik negara kini semakin terasa bukan sebagai bagian dari penguatan tata kelola, melainkan lebih sebagai ladang distribusi jabatan politik.
Dari 56 wakil menteri yang dilantik di era Prabowo, lebih dari separuh kini juga duduk nyaman sebagai komisaris di BUMN atau anak perusahaannya. Jumlahnya tak main-main: 33 wakil menteri dan satu wakil dari Kantor Komunikasi Presiden (PCO) ikut berbagi posisi itu.
Puncak ironi terlihat pada Badan superholding BP Danantara. Salah satu jabatannya diisi oleh Donny Oskaria yang tak lain adalah Wakil Menteri BUMN.
Pertamina menjadi arena favorit. Ada enam wakil menteri menempati kursi komisaris di perusahaan migas pelat merah itu dan anak usahanya. Mereka berasal dari kementerian yang tak ada kaitannya langsung dengan urusan energi. mulai dari Wamen Investasi Todotua Pasaribu, Wamendiktisaintek Stella Christie, hingga Wakil Kepala PCO M. Qodari.
Telkom pun ikut-ikutan. Enam wakil menteri juga didudukkan di dalamnya, mulai dari Wamen Kominfo Angga Raka Prabowo sebagai Komisaris Utama, hingga Wamen Kependudukan Ratu Isyana Bagoes Oka di anak perusahaan Dayamitra Telekomunikasi.
Di sektor kelistrikan, PLN dan subholding-nya menjadi rumah bagi empat wakil menteri, di antaranya Wamen Keuangan Suahasil Nazara dan Wamenpora Taufik Hidayat.
Di PT Pupuk Indonesia, dua wakil menteri mengisi jajaran komisaris. Garuda Indonesia juga tak mau ketinggalan, dengan dua nama selebritas politik: Giring Ganesha dan Veronica Tan.
Perbankan pun tak steril. Bank Mandiri, BRI, dan BTN masing-masing menampung satu wakil menteri sebagai komisaris.
Bahkan sektor-sektor spesifik lain yaitu dari pelabuhan, pertahanan, hingga semen dan jasa jalan tol, juga menjadi ‘tempat parkir’ politik yang subur.
“BUMN sejak dulu memang sulit lepas dari intervensi politik, misalnya dalam penempatan figur tertentu, misalnya pada level komisaris. Tren ke depan sepertinya intervensi semacam ini akan sampai pada level direksi. Ini tentu menjadi beban bagi BUMN. Termasuk dalam pembentukan Danantara, dimana pengurusnya juga bagian dari elit politik,” ungkap Sekjen TI Indonesia, Danang Widoyoko.
Namun yang paling menggelitik bukan sekadar siapa yang duduk, tapi apa kaitannya antara kursi yang ditempati dan latar belakang pejabat tersebut.
TI Indonesia mencatat banyak penempatan yang tak relevan dengan posisi kementerian si wamen. Misalnya, apa kaitan Wamen ATR/BPN dengan Telkom? Atau Wamen Perempuan & Perlindungan Anak dengan Citilink? Atau bahkan Wamen HAM dengan perusahaan jasa penerbangan?
Penempatan seperti ini, menurut TI Indonesia, menunjukkan betapa lemahnya tata kelola BUMN. Fungsi strategis komisaris seperti pengawasan bisa lumpuh jika diliputi konflik kepentingan.
“Fenomena komisaris dari jalur politik menjadi kesalahan berulang, ini menjadi bagian dari konflik kepentingan, fungsi-fungsi strategis yang melekat pada komisaris seperti pengawasan pada akhirnya akan lumpuh. Apakah penguatan BUMN yang diliputi rangkap dan bagi-bagi jabatan seperti ini yang dikehendaki Presiden?” tutur Asri Widayati, Peneliti Economic Governance TI Indonesia.
Peringatan ini seharusnya menjadi alarm politik bagi Presiden Prabowo. Janji dalam Asta Cita sangat jelas menyatakan keinginan untuk memperkuat manajemen BUMN yang profesional, berintegritas, dan bebas dari kepentingan politik. Namun jika realitasnya justru diisi oleh politisi dan kroni yang rangkap jabatan, bagaimana publik bisa percaya pada tekad reformasi yang digaungkan?
Kekuasaan memang menggoda, tapi mengelola negara bukanlah urusan dagang kursi. Jika tidak berhenti sekarang, sejarah mungkin akan mencatat Prabowo sebagai Presiden yang mengulang kesalahan lama: menjadikan BUMN bukan sebagai mesin pembangunan, tapi sebagai panggung distribusi loyalitas.
Istana: Rangkap Jabatan Wakil Menteri Sah Menurut Putusan MK
Istana menegaskan bahwa rangkap jabatan wakil menteri sebagai komisaris BUMN tidak melanggar konstitusi. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menyebut penunjukan tersebut sah secara hukum karena tidak ada larangan eksplisit dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019.
“Yang jelas sampai hari ini, di putusan MK nomor 80 tahun 2019, tidak ada bunyi putusan yang melarang itu. Itu clear,” ujar Hasan, Selasa (3/6/2025).
Ia menambahkan, meski ada pertimbangan soal konflik kepentingan, hal itu tidak tertuang dalam amar putusan yang bersifat mengikat.
Hasan menilai keputusan Presiden menunjuk wakil menteri sebagai komisaris sudah melalui kajian hukum dan tidak melanggar aturan apa pun.
“Kalau ada yang menggugat silakan. Itu hak konstitusional warga. Tapi hari ini, per keputusan itu dibuat, tidak melanggar aturan apa pun,” tegasnya.
Ia menutup dengan menegaskan bahwa larangan rangkap jabatan hanya berlaku untuk menteri, kepala PCO, dan menteri sekretaris negara. Sedangkan untuk wakil menteri, menurut Hasan, “dibolehkan secara aturan.”
Artikel ini ditulis oleh:
Andry Haryanto
Jakarta, aktual.com – Sebanyak empat orang meninggal dunia akibat kebakaran rumah di Jalan Kutilang 28, RW02, Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, pada Sabtu (19/7) pagi pukul 06.21 WIB.
“Terdapat empat orang korban dalam kondisi meninggal dunia,” kata Kepala Sudin Gulkarmat Jakarta Selatan Syamsul Huda di Jakarta, Sabtu.
Ia mengatakan, saat ini pihaknya sedang melakukan pengecekan terhadap kecelakaan tersebut.
Huda mengerahkan 20 unit atau 76 personel Sudin Gulkarmat Jakarta Selatan untuk memadamkan si jago merah.
Dikatakan, akses jalan sempit menjadi kendala saat proses evakuasi dan sebelumnya para korban sempat terjebak dalam kebakaran.
Ditambahkan, kini, penyebab, kronologi dan taksiran kerugian masih dalam tahap pendataan.
Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain
Washington, aktual.com – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Jumat (18/7) mengajukan gugatan pencemaran nama baik terhadap sejumlah perusahaan media, demikian menurut dokumen pengadilan.
Trump mengajukan gugatan terhadap dua jurnalis The Wall Street Journal (WSJ), perusahaan media Dow Jones dan News Corp, serta taipan media Rupert Murdoch.
Perkara tersebut dilayangkan di Miami, Florida.
Gugatan itu diajukan setelah WSJ memuat laporan tentang ucapan selamat ulang tahun yang diduga dikirimkan oleh Trump kepada terpidana kasus perdagangan manusia, Jeffrey Epstein, pada 2003.
Ucapan tersebut disertai dengan sebuah gambar yang diduga mengandung unsur-unsur seksual.
“Sepasang lengkungan kecil mengisyaratkan payudara seorang wanita, dan tanda tangan sang calon presiden saat itu berupa coretan berbunyi ‘Donald’ diletakkan di bagian bawah pinggang wanita tersebut, menyerupai rambut kemaluan,” lansir WSJ mengenai gambar tersebut. Ucapan selamat itu berbunyi: “Selamat ulang tahun – dan semoga setiap hari menjadi rahasia indah lainnya.”
Trump membantah laporan tersebut dan mengatakan bahwa surat itu tidak asli. Melalui media sosial, Trump memperingatkan bahwa dirinya berencana mengajukan gugatan.
“Tuan Murdoch menyatakan bahwa dia akan menangani hal tersebut, tetapi jelas dia tidak memiliki wewenang untuk melakukannya … Sebaliknya, mereka tetap menerbitkan cerita palsu, jahat, dan mencemarkan nama baik. Presiden Trump akan menggugat WSJ, NewsCorp, dan Tuan Murdoch dalam waktu dekat,” tutur Trump dalam sebuah unggahan di Truth Social sebelum gugatan benar-benar diajukan.
Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain
Teheran, Aktual.com – Intelijen Iran mengungkapkan kalau pemerintahan Donald Trump sedang bersiap untuk memerangi Iran, di tengah upaya AS menggunakan pendekatan diplomatik untuk melakukan perundingan.
Dilansir dari Press TV, seorang pejabat politik senior Iran mengatakan kepada Press TV bahwa Iran tidak akan memasuki negosiasi baru dengan AS berdasarkan kerangka kerja atau agenda sebelumnya, dengan menerapkan pelajaran yang dipetik dari pembicaraan sebelumnya.
Pejabat tersebut, yang meminta identitasnya dirahasiakan, bahwa setiap negosiasi harus konsisten dengan realitas keamanan di kawasan tersebut. ”Untuk saat ini, kami berpendapat bahwa tujuan negosiasi ini adalah untuk melucuti senjata Iran guna menutupi kelemahan Israel dalam perang berikutnya,” ungkap pejabat tersebut, pada Kamis (17/7) waktu setempat.
”Intelijen kami menunjukkan Washington mengupayakan perundingan (padahal) untuk mempersiapkan perang, bukan perdamaian. Jika demikian, kami tidak melihat alasan untuk membuang-buang waktu dan lebih memilih untuk fokus mempersiapkan konflik,” tegas sumber pejabat tersebut.
Ia juga menambahkan bahwa setiap putaran negosiasi baru harus mencakup ”jaminan yang serius dan praktis” untuk memastikan proses tersebut bukan kedok penipuan keamanan. Pejabat itu juga menguraikan syarat-syarat utama untuk perundingan, termasuk perhatian serius terhadap program nuklir Israel dan senjata pemusnah massalnya.
”Tidak boleh ada satu pun di kawasan ini yang akan menerima pelucutan senjata di kawasan ini sementara rezim yang haus darah itu (Israel) semakin bersenjata setiap harinya,” ungkap sumber itu lagi.
Dikatakannya pula, bahwa hukuman yang kredibel terhadap Israel, dan kompensasi kepada Iran adalah syarat lain untuk negosiasi; jika tidak, negosiasi sekali lagi akan menjadi awal mula perang.
”Ini adalah masalah bagi AS, dan kami tidak tahu bagaimana mereka akan menyelesaikannya,” tambah pejabat itu.
Untuk diketahui, Teheran dan Washington terlibat dalam negosiasi yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dan utusan luar negeri Presiden AS Donald Trump, Steve Witkoff dan telah melakukan lima putaran pembicaraan tidak langsung yang dimediasi oleh Oman ketika Israel, pada 13 Juni mendadak melancarkan serangkaian agresi yang tidak beralasan yang mengacaukan proses tersebut.
”Kita harus menerima jaminan bahwa Tuan Whitkoff adalah mediator untuk solusi, bukan pemicu perang. Memberikan jaminan seperti itu sangat sulit, tetapi kami siap memberikan satu kesempatan lagi dan mendengarkan apa yang dikatakan AS tentang masalah ini, serta melihat tindakan praktisnya dalam hal ini,” beber pejabat Iran tersebut.
Sementara itu, dilansir dari Newsweek, para pemimpin militer Iran memperingatkan dunia bahwa pasukan mereka sepenuhnya siap untuk memulai kembali perang dengan Israel kapan saja.
Meskipun gencatan senjata yang ditengahi oleh AS telah menghentikan konflik, Teheran mengatakan tidak akan mundur atau menunjukkan belas kasihan jika diserang lagi.
Peringatan terbaru dari para komandan tinggi Iran muncul di saat Israel mengisyaratkan bahwa pertempuran belum berakhir. Dengan AS yang mendorong diplomasi sambil tetap mempertimbangkan opsi militer, Timur Tengah tetap berada dalam kondisi tegang. Bagaimana Iran merespons selanjutnya dapat mengubah keseimbangan yang rapuh antara konfrontasi dan perdamaian.
Mayor Jenderal Mohammad Pakpour, komandan Korps Garda Revolusi Iran (IRGC), mengatakan pasukannya ”sepenuhnya siap untuk melanjutkan pertempuran hingga titik terakhir.” Ia menambahkan bahwa Iran akan merespons dengan kekuatan penuh hanya jika perang diperlukan.
Berbicara dalam pertemuan dengan Panglima Angkatan Darat Iran, Mayor Jenderal Amir Hatami, Pakpour juga menekankan bahwa para agresor tidak akan dibiarkan begitu saja, dan memuji persatuan serta tekad rakyat Iran.
Sedangkan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan: ”AS-lah yang menarik diri dari kesepakatan negosiasi dua tahun yang dikoordinasikan oleh Uni Eropa pada tahun 2015, bukan Iran, dan AS-lah yang meninggalkan meja perundingan pada bulan Juni tahun ini, dan memilih opsi militer, bukan Iran.”
Pihak Israel sendiri jelas-jelas mengatakan kalau konflik belum selesai. Seperti pernyataan Kepala Staf Militer Israel Eyal Zamir: ”Kampanye melawan Iran belum berakhir. Kita memasuki fase baru.”
(Indra Bonaparte)
